Skip to content

IRONI DI BUMI KAYA SUMBER DAYA ALAM

Juni 23, 2009

Kalimantan Selatan adalah provinsi yang lekat dengan satu kata yakni “ironi”. Betapa tidak, di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah seperti batu bara, ternyata rakyat Kalsel belum sepenuhnya menikmati hasil dari  eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya itu. Hal itu tidak lain, karena Pemerintah Pusat tetap saja dinilai tidak memberikan keadilan bagi rakyat Kalsel dan bahkan Kalimantan pada umumnya. Jutaan ton batu bara Kalsel telah  dikeruk, diantarpulaukan, dan diekspor ke manca negara, namun keuntungannya malah dinikmati Pemerintah Pusat. Pada tahun 2007, eskpor batu bara Kalsel mencapai  80 juta ton, namun yang kembali ke Kalsel dalam  bentuk royalti, pajak dan landrent hanya sebesar Rp 69,8 miliar. Sungguh tidak sebanding dengan  dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan dan memperoleh  pendapatan dari sumber daya alam di bumi Kalsel, sesungguhnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Dari rakyat kecil yang di pinggir jalan yang tiap hari kecipratan debu batu bara, sampai pejabat pemerintahan.

Gubernur Kalsel di berbagai kesempatan sering  menyampaikan kemasgulannya tentang minimnya royalti batu bara yang diterima dari Pemerintah Pusat. Begitupula anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalsel, tokoh masyarakat,  LSM, atau organisasi kemasyarakatan lainnya juga telah seringkali menyuarakan ketidakadilan itu. Bahkan ada yang mengusulkan dengan rada ekstrim agar pemerintah dan rakyat Kalsel “sedikit lebih nakal” sehingga hal menyangkut ketidakadilan dalam eksploitasi  SDA lebih didengar oleh pemerintah Pusat.

Dalam Lokakarya Pertambangan Batu Bara di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin tanggal 28 Maret 2004 silam juga membuat kesimpulan bahwa  masyarakat Kalsel  merasa belum mendapat manfaat yang sepadan dari hasil tambang yang dimilikinya itu, sebab yang menikmatinya justru pengusaha luar daerah dan segelintir warga.

Mencermati perjalanan panjang  eksploitasi batu bara di daerah ini, jelas sekali  tidak adanya korelasi positif antara potensi dan kekayaan SDA Kalsel dengan kesejahteraan manusianya. Meski Kalsel kaya SDA, ternyata masih banyak penduduk miskin yakni — menurut informasi pejabat Pemprov Kalsel— mencapai 971.000  jiwa atau setara 31,22 dari seluruh penduduk Kalsel. Akan halnya data  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh  BPS tahun 2007, IPM Kalsel tahun 2005 adalah 67,4 atau berada pada urutan 26 dari 33 provinsi di Indonesia. Padahal Kalteng berada posisi 5 dan Kaltim posisi ke 6. Pada tahun 2005 angka harapan hidup orang Kalsel rata-rata 62,1 tahun, sedangkan pada tahun yang sama Kaltim 70,3 tahun dan Kalteng 70,7 tahun.

Dampak Pertambangan

Meski dikatakan aktivitas pertambangan batu bara itu memberikan dampak positif, namun tidak diragukan lagi aktivitas itu juga sangat memberikan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan baik fisik, hayati, maupun munculnya masalah sosial, ekonomi, dan hukum.

Akibat penambangan illegal maupun legal yang memang tidak sepenuhnya mampu melakukan reklamasi dan revegetasi, maka  kondisi fisik bentang lahan di hampir semua lokasi pertambangan di Kalsel sangat buruk karena penuh dengan lubang, atau menjadi danau raksasa berdiameter 100 s.d. 300 meter dan bukit-bukit kecil gersang tak beraturan.

Pertambangan batu bara telah  mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan tanah dan bahkan aktivitasnya di penjang DAS  berdampak kepada penurunan kualitas air dan biota yang hidup di dalamnya, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar,  kekeruhan air yang sangat tinggi, sedimentasi,  erosi, dan banjir besar yang sebelumnya jarang terjadi.

Sebelum keluarnya Perda Nomor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Angkutan Batubara dan Komoditas Perkebunan Melintasi Jalan Negara yang akan segera diiberlakukan pada 23 Juli 2009 mendatang tanpa kecuali, maka setiap hari ratusan bahkan lebih dari seribu truk batu bara, telah “mengalihfungsikan” jalan negara menjadi jalan batu bara.

Masing-masing truk mengangkut batu bara antara 6-8 ton per sekali angkut dengan jumlah angkut per hari mencapai 5-6 kali bolak balik (rit). Dapat dibayangkan, besarnya  tonase dan seringkali muatannya melebihi kapasitas daya tahan jalan, maka pelan namun pasti  telah mengakibatkan kerusakan jembatan dan  badan jalan, puluhan hingga ratusan kilometer. Logikanya, ketika jalan negara  yang rusak oleh angkutan batu bara itu, maka merekalah yang membiayai perbaikannya. Tapi ini beda, biaya perbaikan diperoleh dari APBN, dan ironinya lagi sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman luar negeri. Pertanyaannya adalah kemana uang hasil eksploitasi batu bara itu?

Sementara itu,  penduduk yang bermukim di sepanjang jalan juga terkena getahnya karena menerima debu batu bara yang berterbangan dari truk yang lalu lalang. Lebih parah lagi truk yang bolak balik mengejar setoran seringkali dikemudikan secara ugal-ugalan; menyeruduk pengguna dan median jalan, bahkan pernah menyeruduk rumah dan kerumunan manusia di pasar. Pendek kata, sudah terhitung lagi banyaknya nyawa manusia yang melayang akibat ditabrak truk batu bara.

Begitupula dengan keberadaan stockfile batu bara seringkali dikeluhkan karena warga sekitar sangat rentan terkena penyakit khususnya asma dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) yang disebabkan oleh debu batu bara. Talih asih yang dikenal sebagai “uang debu” tidak sebanding dengan dampak yang mereka rasakan.

Minim Kontribusi

Sejak zaman penjajahan Belanda, persoalan batu bara telah menjadi persoalan yang mengharubirukan Kalsel. Ketika tambang batubara  Oranje Nassau di Pengaron  dibuka untuk pertamakalinya tahun 1849  dengan cara menyewa tanah apanase,  pertambangan ini telah  memunculkan berbagai persoalan. Dengan liciknya Belanda memanfaatkan pihak-pihak yang bertikai di kalangan istana Kesultanan Banjar untuk dapat menguasai lahan pertambangan itu.

Adalah Pangeran Tamjidillah yang didukung Belanda mengirim surat rahasia kepada Gubernur Jenderal Rochussen, melalui Residen di Banjarmasin.  Tamjidillah menyatakan bahwa ia akan mengusahakan segala kemungkinan supaya kelak tanah konsesi tambang batu bara Oranje Nassau menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda, dengan syarat asal dirinya didukung dalam perebutan tahta, apabila Sultan Adam wafat.  Pemerintah Hindia Belanda di Batavia menyetujui usul itu.

Melihat kenyataan bahwa tambang batu bara ini mendatangkan keuntungan yang banyak, maka Belanda mempertajam permainan politiknya.  Residen yang berkedudukan di Banjarmasin ditugaskan untuk memperoleh tenaga kerja dari kalangan orang-orang berhutang.  Memang dalam hukum yang dianut dalam Kesultanan Banjar, orang yang terhutang itu adalah setengah budak. Sejak itu bertambahlah pajak yang mengikat rakyat.   Bagi golongan bangsawan perjanjian konsesi pertambangan ini mengecilkan tanah apanase dan  hal ini berarti berkurangnya penghasilan. Tetapi, bagi golongan menengah dan para saudagar besar dan para pedagang,  pertambangan turut mengangkat tarap hidup mereka.

Eksploitasi batu bara  yang memanfaatkan beratus-ratus kuli (orang rantaian) baik yang terdapat di Pengaron—-juga di Semblimbingan Kotabaru di awal abad ke-20—- dengan pajak, dan cukai yang dikenakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap  masyarakat pribumi, merupakan bentuk nyata penjajahan di bumi Kalsel. Oleh karena itulah, mengapa Pangeran Antasari yang merasakan ketidakadilan itu mengerahkan pasukannya untuk menyerbu  tambang Oranje Nassau di Pengaron yang memantik Perang Banjar (1859-1905).

Meski pertambangan batu bara di zaman Belanda dan Jepang lebih ramah lingkungan, karena batu bara digali melalui terowongan dan diangkut dengan roli,  namun pada hakikatnya pertambangan zaman penjajahan dengan sekarang sama saja, yakni adanya eksploitasi sumber daya alam tanpa peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Kalsel. Contoh nyata banyak masyarakat miskin di sekitar lokasi tambang.

Persoalan utama pertambangan batu bara di Kalsel sesungguhnya adalah menyangkut minimnya kontribusinya terhadap penerimaan pemerintah daerah dan kemakmuran masyarakat.  Sejak eksploitasi pertama kali tahun 1980-an, jutaan metrik ton batu bara Kalsel telah diantarpulaukan dan diekspor ke manca negara. Secara logika, dengan besarnya angka produksi dan ekspor batu bara itu, seharusnya pemerintah daerah memperoleh kompensasi yang besar pula dalam bentuk “pendapatan” yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasinya bagaikan pepatah “Jauh Panggang Daripada Api”.

Keuntungan langsung dari tambang batu bara bagi masyarakat Kalsel nyaris tidak terlalu dirasakan, lantaran royalti batu bara yang diterima hanya 13,5 persen produksi per ton. Royalti 13,5 persen itu harus dibagi lagi untuk Pemerintah Pusat sebesar 9 persen, sisanya 4,5 persen dibagi untuk kabupaten penghasil batu bara, dan kabupaten sekitarnya. Dengan royalti sekecil itu, mana mungkin bisa digunakan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat. UU Minerba No 4 tahun 2009 secara eksplisit juga akan  merugikan pemerintah daerah  karena hanya memberikan wewenang pemerintah daerah untuk menarik iuran tetap dan produksi.

Perusahaan tambang batu bara pemegang PKP2B maupun KP memang mempunyai dana CD (Community Development) yang diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat sekitar tambang, akan tetapi nilainya sangat kecil atau tidak sebanding dengan jumlah dan nilai batu bara yang telah dikeruk.

Sesuai data yang diperoleh, produksi batu bara Kalsel  tidak kurang  dari 70 juta per tahun yang menempatkan Kalsel sebagai  penghasil sepertiga produksi batu bara Indonesia. Produksi itu nantinya akan terus meningkat karena semua lahan yang mengandung batu bara dan juga bijih besi sudah dikapling oleh 470 perusahaan lokal, nasional, dan patungan asing-nasional.   Produksi itu sebagian besar diantarpulaukan untuk pembangkit listrik di Pulau Jawa serta untuk ekspor ke berbagai negara. Meski menghasilkan banyak batu bara untuk pembangkit listrik, ternyata Kalsel masih kekurangan daya listrik. Ironinya, PLTU Asam-Asam beberapa kali mengaku kekurangan stok batu bara yang menimbulkan pemadaman listrik bergilir

Permasalahan pertambangan batu bara, boleh jadi muncul karena pengambil kebijakan dan pelaku usaha lebih mementingkan ekonomi pasar dibanding kepentingan sosial dan lingkungan. Pasar cenderung berpikiran jangka pendek dengan menangkap sinyal-sinyal ekonomi berupa biaya-manfaat di dalam perusahaan pertambangan, tetapi kurang memahami sinyal dan bahkan gagal mengukur biaya dampak usaha itu terhadap lingkungan. Ketimpangan biaya-manfaat itulah yang mengakibatkan mengapa pertambangan batu bara di Kalsel sangat  merusak lingkungan.

Dahulu orang Banjar punya patriotisme tinggi dan kini bagai anak manis di Republik ini. Apapun telah diberikan untuk kejayaan negeri ini. Patriotisme orang Banjar telah menempatkan perlawanan terhadap Belanda dari tahun 1859 s.d. 1906 sebagai  perlawanan terpanjang dalam sejarah Indonesia. Tahun 1949, para pejuang memproklamasikan Kalsel menjadi bagian dari Republik, meski sebelumnya Kalsel telah ditinggalkan melalui Persetujuan Linggajati. Dan sekarang,  kekayaan alam pun terus dikeruk, meski tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Bagi pemegang amanah, persoalan pertambangan batu bara tidaklah ringan, karena menyangkut banyak kepentingan; antara pemerintah Pusat dan Daerah, antara masyarakat, pengusaha, dan penguasa. Batu bara, jika pengelolaannya tidak berpihak kepada masyarakat Kalsel, maka  tidak ada bedanya dengan kayu. Dahulu, sejarah telah membuktikan bahwa eksploitasi hutan secara besar-besaran tidaklah memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Berharap sejahtera dari kayu, namun setelah hutan dibabat habis-habisan ternyata kesejahteraan masyarakat Kalsel belum juga terangkat secara signifikan. Akankah sejarah kelam itu berulang pada eksploitasi batu bara?  Hanya waktu yang akan menjawabnya. (copyright©wajidi).

2 Komentar leave one →
  1. Juli 6, 2009 3:11 am

    Makasih suportnya mas wajidi. I’ll follow you on google reader.

    Sama-sama….Semoga dengan GNFI, myindonesia-ar, dll citra Indonesia semakin baik…bravo Indonesia

  2. Juli 9, 2009 10:38 am

    Salam kenal.

    Sebuah tulisan yang mencerahkan, salut….

    Salam buat buat Pak Mugeni, Agus, Saefudin, bu Zahro…di BBB…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: