Skip to content

SUMBANG SARAN DESAIN KANTOR GUBERNUR

Desember 6, 2009

Mencermati berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Rudy Ariffin, maka dapat dipastikan kantor Gubernur Kalimantan Selatan akan dibangun secara bertahap di Banjarbaru. Dari beberapa pertemuan yang penulis ikuti dengan pihak konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel, didapat penjelasan dan penyampaian draft desain beberapa kantor SKPD yang menunjukkan bahwa kompleks kantor gubernur di Banjarbaru nantinya akan mengadopsi simbol-simbol arsitektur budaya Banjar.
Bangunan induk tempat gubernur berkantor didesain mengadopsi arsitektur Rumah Banjar Bubungan Tinggi, karena pejabat Kalsel Satu dianalogikan sebagai raja yang pada masa kesultanan Banjar dahulu memang bertahta di rumah Banjar Bubungan Tinggi. Begitupula dengan tipe rumah Banjar lainnya seperti Gajah Baliku, Palimbangan, Palimasan, dan tipe rumah lainnya diupayakan dapat diaplikasikan pada bangunan SKPD lainnya.
Penjelasan itu cukup melegakan, karena berarti pemerintah daerah dan konsultan perencana sudah menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para budayawan Banjar yang beberapa tahun silam pernah menyuarakan kegelisahannya di ranah seminar, diskusi, dan media massa berkaitan dengan parahnya tingkat distorsi budaya arsitektur Banjar, lantaran tergerus oleh kemajuan zaman dan faktor ketidakberpihakan pengambil keputusan (desicion maker) dan konsultan yang lebih suka mengadopsi simbol-simbol arsitektur budaya daerah lain dalam pembangunan sarana publik di Kalimantan Selatan.

Arsitektur Banjar
Rumah Banjar dalam berbagai tipe merupakan merupakan suatu karya budaya yang dapat dijadikan petunjuk perkembangan budaya dan identitas etnis Banjar di Kalimantan Selatan. Manakala Rumah Banjar semakin rusak atau bahkan punah sama sekali karena dikalahkan oleh bangunan baru yang terus bermunculan, seperti perumahan, perkantoran, pelebaran jalan, dan sejenisnya, atau lapuk dan hancur ”dimakan” usia, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk merevitalisasi simbol-simbol arsitektur Banjar itu pada bangunan publik seperti halnya pada kantor gubernur di Banjarbaru.
Karena alasan efisiensi dan fungsionalitas pemanfaatan ruang, maka tidak mesti kantor gubernur, sekretariat dan kantor SKPD nantinya secara utuh mengadopsi arsitektur rumah Banjar apalagi jika memakai bahan baku, ukiran, dan atap sirap dari kayu ulin yang kini langka dan harganya semakin mahal, akan tetapi minimal pada bagian-bagian tertentu “dibumbui” dengan ornamentasi, seperti bubungan, ukiran, pilis, jamang, dan penamaan yang bercirikan budaya Banjar.
Pengadopsian arsitektur rumah Banjar Bubungan Tinggi secara utuh dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, misalnya untuk ruang rapat dengan kapasitas besar, justru akan menjadikan bentuk bangunan tidak proporsional, seperti pada bangunan DPRD dan LVRI Kabupaten Banjar yang mengadopsi rumah Bubungan Tinggi namun terlihat “kegemukan”. Lain halnya pengadopsian arsitektur rumah Banjar tipe Palimbangan atau Rumah Adat Balai etnis Dayak Meratus sebagai bangunan auditorium atau ruang rapat, seminar, dan sejenisnya, tidak akan menjadi masalah karena kedua rumah tersebut memiliki struktur ruang yang diperlukan untuk menghimpun banyak orang.
Pada dasarnya revitalisasi simbol arsitektur budaya Banjar pada kantor gubernur dapat dikaitkan kepada tiga wujud kebudayaan, yaitu : (1) Revitalisasi sistem idea yakni berupa konsep-konsep bentuk rumah, pola dan organisasi ruang, ornamen dan ragam hias, serta makna abstrak lainnya; (2) Revitalisasi sistem sosial yakni menyangkut fungsi-fungsi ruang, tata letak/lay-out, kaitan dengan lingkungan, dan sebagainya; (3) Revitalisasi sistem fisik yang berkaitan dengan ukuran, dimensi, bahan, bentuk, warna, sistem konstruksi, detail, dan lain sebagainya.
Ketiga bentuk revitalisasi tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang dapat dijadikan acuan dan arah yang jelas dalam mengaplikasikan simbol-simbol arsitektur Budaya Banjar dalam pembangunan kantor gubernur di Banjarbaru.

Mesjid Kantor Gubernur
Yang harus ada dalam kompleks kantor gubernur adalah bangunan mesjid untuk kepentingan pelaksanaan sholat lima waktu dan kegiatan ibadah lainnya. Seperti halnya bangunan kantor gubernur dan SKPD yang mengadopsi simbol arsitektur budaya Banjar, maka seyogyanya konstruksi mesjid kantor gubernur juga mengacu kepada budaya Banjar.
Pengadopsian konstruksi mesjid berkubah model bawang (model Timur Tengah) dan mesjid berkubah atap tumpang model Demak seyogyanya tidak terjadi lagi seperti pada kasus bangunan mesjid di Kompleks Asrama Haji dan RSUD Ulin, karena masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mempunyai mesjid dengan arsitektur khas tradisional Banjar.
Meski sama-sama beratap tumpang (bertingkat), arsitektur mesjid tradisional Banjar Kalimantan Selatan mempunyai perbedaan dengan mesjid tradisional Indonesia lainnya. Mesjid tradisional Banjar mempunyai kekhasan tersendiri yang dapat dilihat pada bentuk atap, ukiran atau ragam hias (ornamen), hiasan puncak (pataka, sungkul, molo, mustaka), adanya simbar, kandang rasi, dan konstruksi lantai panggung.
Karena adanya pengaruh Kesultanan Demak dalam proses Islamisasi di Kesultanan Banjar, maka kemungkinan besar bentuk bangunan atap mesjid Sultan Suriansyah atau mesjid tua lainnya saat pertama kali didirikan masih mengadopsi model Mesjid Demak. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu terjadi penyempurnaan tampilan fisik di beberapa segi bangunan yang dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan setempat, sehingga akhirnya terbentuklah pola bentuk kubah dan ornamen mesjid bercirikan budaya Banjar yang berbeda dengan mesjid model Demak, meski tetap beratap tumpang.
Di Kalimantan Selatan, mesjid berasitektur tradisional Banjar kini tinggal sedikit yang tersisa, karena sebagian besar telah direnovasi ke bentuk baru dengan atap/kubah model bawang. Diantaranya adalah Mesjid Su’ada di Wasah Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mesjid Quba di desa Amawang Kanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mesjid Pusaka di Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Mesjid Assuhada di Waringin Kabupaten Hulu Sungai Utara, Mesjid Al Mukarromah di Banua Halat Kiri Kabupaten Tapin, Mesjid Sungai Batang di Martapura Kabupaten Banjar, Mesjid Tua di Tamiyang Layang Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, dan Mesjid Al Haq di Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Seyogyanya mesjid-mesjid itu, terutama sekali Mesjid Sua’ada di Wasah Hilir yang berkonstruksi panggung dengan ornamennya yang menarik dan tetap asli sampai sekarang ini meski usianya sudah satu abad, dapat dijadikan referensi utama atau model dalam pembangunan mesjid kantor gubernur di Banjarbaru.
Sebagai bahan pembanding, selain foto lama mesjid Al-Karomah di Martapura dan foto lama mesjid Sultan Suriansyah yang dahulunya beratap tumpang, maka beberapa foto mesjid kuno beratap tumpang koleksi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde, Royal Netherlands, Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) di antaranya foto mesjid di Amuntai (1890), Barabai (1867), Kandangan (1905), dan Negara (1950) dapat dijadikan acuan bahwa betapa masyarakat Banjar Kalimantan Selatan memiliki mesjid dengan arsitektur tersendiri.
Tidak hanya itu, mesjid Kampung Hidayat di Sapat Indragiri Hilir yang selesai dibangun tahun 1915 oleh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari (Tuan Guru Sapat/Mufti Kesultanan Indragiri) asal Dalam Pagar Martapura, juga sama bentuknya dengan Mesjid Su’ada dan mesjid beratap tumpang lainnya yang ada di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sebenarnya tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan jika pihak konsultan atau pengambil keputusan mengadopsi langgam mesjid model Timur Tengah atau model Demak, padahal sudah sangat jelas bahwa kita memiliki mesjid berarsitektur tradisional Banjar yang dapat dijadikan model atau acuan dalam pembangunan mesjid kantor gubernur di Banjarbaru.

One Comment leave one →
  1. Syahranie permalink
    April 21, 2010 1:07 am

    Seyogyanya Pemerintah Daerah dari sekarang memikirkan atau merencanakan bagaimana mengabadikan bangunan2 berciri khas Banjar (tahap awal mungkin rumah2 adat banjar) dengan cara membangunnya dalam sebuah areal yang luas, semacam taman mini yang dikelola secara profesional. cukup janggal apabila anak2 kita kelak hanya bisa menyaksikan bangunan2 khas tersebut dalam bentuk miniatur di dalam museum tanpa bisa merasakan bagaimana rasanya beraktivitas di dalam rumah ganal (istilah kami dulu bila menyebut rumah banjar bu bungan tinggi). Mungkin kita perlu mencontoh Pemerintah Kota Padang yang masih kuat melestarikan rumah gadangnya tidak sekedar untuk bangunan pemerintahan tetapi juga yang dihuni oleh masyarakat luas, hal ini terlihat masih banyaknya rumah2 gadang tradisional di dalam kota Padang.

    Sependapat dengan bapak. Saya telah pula menyuarakan hal yang bapak maksud dengan menulis artikel berjudul: Taman Miniatur Rumah Banjar” terbit di SKH Radar Banjarmasin dan saya posting juga dengan judul yang sama pada blog ini bertanggal 12 Juli 2009. Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: