Skip to content

IMPLIKASI PERSETUJUAN LINGGAJATI BAGI KALIMANTAN

Desember 15, 2009

Persetujuan Linggajati adalah satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. (A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4, Angkasa, Bandung, 1978, hal. 111).

Untuk diketahui bahwa saya pernah membuat tulisan berisi tanggapan terhadap artikel Prof. Drs. Alex A Koroh, Guru Besar Sejarah pada FKIP Unlam yang juga dosen saya semasa kuliah dulu yang dimuat di harian Banjarmasin Post (Maret 1998), dengan judul Perjanjian Linggarjati sebagai Pilihan Strategi Perjuangan Kemerdekaan. Bagaimana isi tanggapan saya terhadap tulisan beliau? Berikut dipaparkan intisarinya dengan beberapa tambahan.

Mengalah Untuk Menang
Dalam artikelnya, pada intinya Prof. Drs. Alex Koroh menyatakan bahwa perjanjian Linggarjati sering ditulis Linggarjati merupakan titik tolak bagi suatu proses perubahan menuju berakhirnya kedaulatan Belanda secara de jure atas Indonesia. Maknanya mungkin adalah bertolak dan Linggarjati —-dalam dokumen perjanjian tertulis Linggajati—, diharapkan Kedaulatan Republik Indonesia atas pulau-pulau lainnya dapat diwujudkan melalui meja perundingan.
Jika maknanya sebagal titik tolak, saya sependapat dengan beliau, karena ibarat pepatah strategi yang dipakai (RI) dalam perjanjian Linggarjati adalah mengalah untuk menang. Dikatakan mengalah, karena secara de jure wilayah RI yang diakui Belanda hanyalah Jawa, Madura, dan Sumatera. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena RI tidak mempunyai posisi yang kuat dalam tawar-menawar atas pulau-pulau lainnya, meski disadari berlawanan dengan cita-cita proklamasi.
Sedangkan nilai kemenangan bagi RI dalam Linggarjati adalah diakuinya secara de jure keberadaan dan kedaulatan de facto RI, meski hanya di sejumlah wilayah. Pengakuan itu berarti peningkatan status dan kedaulatan di atas kertas (konseptual) ke dalam status kedaulatan yang nyata (faktual). Dilihat dari sudut pandang tersebut, memang ada benarnya kalau dikatakan bahwa Linggarjati merupakan produk kompromi yang cukup brilian yang pernah ditempuh aliran perjuangan melalui perundingan (diplomasi). Tetapi, jika dipandang dari sudut aliran perjuangan bersenjata, makna atau nilainya mungkin lain lagi.
Memang suatu kenyataan sejarah, jika dalam masa perjuangan kemerdekaan terdapat benturan-benturan antara pejuang jalur diplomasi dengan militer. Namun tidak lantas dapat dikatakan, bahwa perjanjian Linggarjati merupakan kemenangan aliran yang menghendaki perjuangan melalui diplomasi. Karena sesungguhnya, dalam perjuangan, kedua aliran tersebut saling melengkapi.
Kalaupun dikatakan ada dua pilihan strategi dalam perjuangan yang dikatakan beliau sebagai “aliran,” maka jangan dilupakan adanya “aliran ketiga” yakni pilihan strategi yang memadukan perjuangan melalui jalur diplomasi dengan jalur perjuangan bersenjata. Dengan perpaduan itulah, para pejuang berhasil mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Implikasi bagi Kalimantan
Meski dikatakan Linggarjati sebagai pilihan strategi dalam perjuangan diplomasi, namun dalam perkembangannya, titik tolak yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena adanya Agresi Militer Belanda dan Perjanjian Renville, wilayah kedaulatan RI malahan semakin menciut.
Perkembangan tersebut, ternyata mempunyai implikasi yang kuat terhadap situasi dan kondisi perjuangan gerilya di Kalimantan Selatan. Para pejuang mungkin beranggapan bahwa RI telah mengorbankan Kalimantan, karena dengan Linggarjati, berarti pula secara de jure RI telah “melupakan’’ Kalimantan. Ini merupakan suatu realitas sejarah.
Sebagai konsekuensi dan Linggarjati, status Gubernur Kalimantan yang bertempat di Jawa dihapus. Begitu pula Markas Besar ALRI di Tuban dipindah ke Madiun disertai dengan perubahan status pula, yakni menjadi Mobiele Brigade ALRI. Dengan demikian, terputuslah hubungan antara organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan dengan induknya di Jawa. Para pejuang, seperti yang tergabung dalam Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” dan MN 1001/MTKI harus berjuang sendiri, termasuk dalam pengadaan senjata.
Adanya informasi dari Jawa tentang dibubarkannya Markas Besar ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan mendorong Hassan Basry selaku Pimpinan Umum bertindak segera dan menyatakan bahwa Batalyon ALRI Divisi IV “A” berdiri sendiri dan tidak terikat lagi dengan ALRI Divisi IV yang telah dilikuidasi.

Kesatuan ALRI Divisi IV “A” berupaya menyatukan semua gerak langkah perjuangan dengan cara mengkonsolidasikan semangat rakyat, merangkul organisasi kelaskaran di luar ALRI dan memperbaharui formasi yang ada. Mereka merubah nama Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” menjadi Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, seolah mengambil alih kedudukan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang telah dilikuidasi di Jawa.
Berbagai problem yang dihadapi akibat likuidasi itu menimbulkan pendapat dan buah pikiran untuk memindahkan MPK ALRI Divisi IV ke Kalimantan. Apalagi dengan mengingat kondisi Batalyon ALRI Divisi IV “B” (Kaltim), “C” (Kalbar) dan “D” (Riau) yang juga telah bubar, maka Hassan Basry memutuskan bahwa ALRI Divisi IV “A” sudah tidak ada lagi dan SOPIK ALRI Divisi IV ditingkatkan statusnya menjadi sebuah divisi dengan nama MPK ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan “Pimpinan Umum” Hassan Basry.
Sampai akhir 1948 upaya-upaya yang ditempuh ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan menunjukkan hasilnya. Daya tempur ALRI semakin meningkat, sehingga secara de facto para gerilyawan telah menguasai daerah Kalimantan Selatan minus kota-kota yang diduduki NICA.
Sebagai implikasi dan Perjanjian Linggarjati dan vakumnya pemerintahan sipil di daerah-daerah yang berhasil direbut dari tangan NICA, maka pada tanggal 17 Mei 1949, Hassan Basry, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI, yang melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari RI. Proklamasi 17 Mei mempunyai makna yang sangat dalam, dan merupakan bukti sejarah akan kesetiaan dan kecintaan para pejuang dan rakyat Kalimantan Selatan terhadap RI, meskipun sebelumnya melalui Linggarjati RI pernah ”melupakan ”Kalimantan.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: