Skip to content

PROKLAMASI 17 MEI DAN PERSETUJUAN LINGGARJATI

Mei 17, 2013

Oleh WAJIDI

Jenderal Besar A.H. Nasution dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4 Periode Linggajati, menyatakan:  Persetujuan Linggajati  merupakan satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. Dengan itu pula Belanda dapat memulai ofensif militer dan politiknya yang lebih hebat untuk menekan dan menghancurkan para gerilyawan.

Persetujuan Linggarjati (dalam naskah perjanjian menggunakan nama “Persetujuan Linggajati) yang diratifikasi kedua negara 25 Maret 1947 memang menimbulkan reaksi pro dan kontra, bukan hanya di Indonesia juga di negeri Belanda. Dalam Persetujuan Linggarjati,  Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Menurut penafsiran pihak Pemerintah Indonesia, Persetujuan Linggarjati merupakan perjanjian internasional, sehingga pengakuan yang diberikan bukan pengakuan de facto akan tetapi pengakuan de jure. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia secara sadar dan resmi (baca: de jure) telah melepaskan pulau Kalimantan untuk menjadi wilayah jajahan Belanda.Gambar

Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggarjati adalah status Provinsi dan Gubernur Kalimantan yang dibentuk tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lagi relevan atau tidak sah. Konsekuensinya terhadap militer adalah  semua satuan tentara Republik yang ada di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan.

Selaras dengan Persetujuan Linggarjati, Ir. Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)  Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban  dilikuidasi dan dirubah statusnya menjadi menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun. Dengan demikian, secara organisatoris maupun politis terputuslah hubungan kesatuan kelaskaran yang ada di Kalimantan dengan induknya di Jawa, dan  para pejuang gerilya di Kalimantan Selatan harus berjuang sendiri termasuk dalam pengadaan senjata.

 

Strategi van Mook

Persetujuan Linggarjati bukan sekedar pengakuan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, karena sesungguhnya persetujuan itu  merupakan taktik dan strategi Belanda untuk mengembalikan kedaulatannya di Hindia Belanda melalui gerakan federalisme yang digagas oleh Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta). Melalui gerakan federalisme, Van Mook berusaha membentuk apa yang kemudian dikenal  dengan negara-negara boneka (negara bagian) dan menjadikan Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dalam sebuah negara federal, dan apabila berhasil maka penguasaan wilayah seluruh kepulauan Nusantara dianggap selesai.

Untuk merealisasikan ide federalisme, Belanda berupaya keras mendirikan negara-negara di wilayah yang dikuasainya. Sampai saat “Pengakuan Kedaulatan” (transfer of sovereignty) Pemerintah Belanda berhasil membentuk beberapa negara bagian dalam bentuk “negara” maupun “daerah istimewa”, akan tetapi tidak termasuk di dalamnya Negara Borneo (Kalimantan) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 4 Ayat 1 Persetujuan Linggarjati.

Pemerintah Belanda memang tidak begitu saja dengan mudah membentuk Negara Kalimantan di wilayah yang secara de facto dan de jure dikuasainya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda terlebih dahulu membentuk  daerah-daerah otonom dengan dewannya masing-masing, sehingga terbentuknya Negara Kalimantan nantinya seolah-olah atas kehendak rakyat Kalimantan sendiri.  Di Kalimantan Selatan (Residentie van Zuid-Borneo),  politik federalisme itu mengakibatkan rakyat terbagi sikapnya di dalam tiga golongan, yakni yang pro Belanda, golongan federalisme dan golongan unitarisme.

Golongan yang menghendaki unitarisme atau yang menentang federalisme pada prinsipnya berjuang dengan dua cara yakni cara legal maupun iilegal. Cara legal ditempuh kaum politisi melalui jalur parlementer dengan menggunakan partai-partai yang ada. Sepak terjang mereka dapat dilihat dalam Dewan Banjar yang meski dibentuk oleh Belanda untuk menjalankan pemerintahan sipil di Daerah Banjar, haluannya dapat dikuasai para anggota dewan yang pro republik.

Cara kedua, yang bersifat ilegal dan militairisctic diisi oleh rakyat terutama golongan yang berpendirian: politik lawan politik dan senjata lawan senjata. Gerakan militer ini dipimpin oleh Hassan Basry dari kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang beroperasi di desa-desa utamanya desa pinggiran dalam daerah Kalimantan bagian Selatan, Tengah, dan Tenggara.

Menghadapi kondisi yang secara politis maupun militer yang sangat tidak mendukung, karena harus berjuang sendirian dan secara resmi pula ditinggalkan oleh pemerintah Republik, maka para gerilyawan di daerah ini tetap berusaha menunjukkan eksistensinya berjuang menegakkan kemerdekaan dengan berbagai cara dan semangat yang membara.

Pelan namun pasti, gerakan perlawanan bersenjata semakin membuahkan hasil nyata. Jika pada  kurun waktu sampai tahun 1947 perlawanan bersenjata yang dilakukan belum begitu membuahkan hasil karena kondisi yang sangat luar biasa sulit bahkan hampir terhenti, maka sejak akhir tahun 1948 para gerilyawan di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan mulai berhasil mendesak kedudukan KL, KNIL, dan Polisi NICA dan memiliki kekuasaan teritorial yang semakin luas, sehingga praktis Belanda hanya berkuasa di kota-kota besar saja.

Di segi militer, ALRI Divisi IV tidak hanya menguasai daerah pedalaman, tetapi pengaruhnya terasa pula di pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Belanda hanya mungkin melakukan perjalanan ke pedalaman dalam konvoi dan pengawalan yang ekstra. Di Banjarmasin sendiri mereka harus waspada terhadap serangan-serangan gerilyawan. Sebagaimana dikatakan C. van Dijk (1983) sesungguhnya dalam paruh kedua tahun 1949 ALRI Divisi yang telah bersimaharajalela di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut ia menyimpulkan: “para gerilyawan di Kalimantan  mengakibatkan lebih banyak kesulitan bagi Belanda ketimbang di Sulawesi. Mereka benar-benar berhasil dalam melumpuhkan pemerintahan di Kalimantan Selatan”.

 

Proklamasi Kesetiaan

Pada tanggal 17 Mei 1949, yakni seminggu sesudah penandatanganan Persetujuan Rum-Royen, Hassan Basry memproklamasikan pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Proklamasi itu mengakibatkan terjadinya dualisme pemerintahan dan kekuasaan teritorial yang mana pihak pemerintah Gubernur Tentara lebih berkuasa dibandingkan dengan Belanda.

Dengan proklamasi tersebut, ALRI Divisi IV bermaksud untuk memperlihatkan keberadaan, kekuatan dan kemampuannya untuk menyusun suatu pemerintahan dalam lingkungan Republik Indonesia, meski menurut Persetujuan Linggarjati dan  Renville secara de facto dan de jure Kalimantan merupakan jajahan Belanda.

Selain bermakna sebagai pernyataan kesetiaan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya secara resmi telah meninggalkan Kalimantan melalui Persetujuan Linggarjati, maka proklamasi itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan  bahwa “Daerah Otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar” yang telah diciptakan Belanda sebagai upaya awal untuk mendirikan “Negara Kalimantan”, tidak lebih hanyalah fiksi di atas kertas dan sama sekali tidak berwujud nyata.

 

10 Komentar leave one →
  1. Mei 18, 2013 7:41 pm

    Assalaamu’alaikum wr.wb, mas Wajidi….

    Sepertinya saya pernah membaca posting ini di “dhd45kalsel.wordpress.com” dan penulisannya hampir sama. Apakah mas Wajidi salah seorang dari anggota blog tersebut ? Salut ya, kalau benar, ini bermakna mas Wajidi mengendalikan dua blog yang menyajikan penulisan ilmiah yang saya lihat sangat berat kandungannya dan memerlukan penyelidikan dan kajian fakta sejarah yang mantap.

    Baru saya faham kenapa Pulau Kalimantan di beri kepada Belanda. Lalu, bagaimana pula ia dikembalikan kepada kerajaan Indonesia semula ? Bagaimana pula dengan Sabah dan Sarawak, apakah juga termasuk dalam Pulau Kalimantan dan di bawah jajah takluk pemerintah Belanda ketika itu ?

    Sangat menarik sekali lipatan sejarah mencapai kemerdekaan sehingga termaterainya Proklamasi 17 Mei 1949. Mudahan generasi sekarang menghargai apa yang dipejuangkan oleh pejuang masa lalu supaya mereka tahu peritnya apabila tanah air dijajah oleh orang luar.

    Didoakan sihat dan Salam hormat selalu dari Sarikei, Sarawak.😀

    Walaikum salam…
    Dugaan mbak Siti Fatimah benar adanya. Tulisan juga telah saya posting di “dhd45kalsel.wordpress.com”, dan memang saya juga mengendalikan blog itu, selain blog ini. Bedanya, blog “bubuhanbanjar.wordpress.com” lebih merupakan blog pribadi yang isinya lebih kepada apa yang saya suka, sedangkan blog “dhd45kalsel.wordpress.com” merupakan blog lembaga/organisasi yang isinya tentu harus mengacu kepada misi, aturan, atau etika organisasi. Lalu kenapa ada artikel kedua blog isinya sama? Hal itu terjadi karena keterbatasan waktu dan kemampuan saya untuk membuat artikel dengan isi, gaya, atau format yang berbeda. Gitulah kira-kira… 😀

    • Mei 18, 2013 10:49 pm

      Oh begitu rupanya… alhamdulillah. Satu usaha yang mnenarik untuk mengembangkan ilmu melalui sebuah organisasi yang jelas tujuan pembinaannya. Mudahan apa yang menjadi misi dan visi organinsasi dapat menginspirasikan banyak orang terutama yang berada dilingkungan untuk mengetahui sejarah masa silam dengan fakta yang tepat.

      Mas Wajidi belum lagi menjawab persoalan saya ini…

      “Baru saya faham kenapa Pulau Kalimantan di beri kepada Belanda. Lalu, bagaimana pula ia dikembalikan kepada kerajaan Indonesia semula ? Bagaimana pula dengan Sabah dan Sarawak, apakah juga termasuk dalam Pulau Kalimantan dan di bawah jajah takluk pemerintah Belanda ketika itu ?”

      Mudahan kemusykilan saya selama ini mendapat sedikit bantuan dari mas Wajidi yang termasuk dalam kelompok pengkaji sejarah yang hebat di Banjarmasin. Terima kasih didahulukan untuk jawaban yang belum ada.😀

      Terima kasih untuk penjelasannya.Semoga sukses selalu dan aktif menulis lagi.

      Pengembalian Pulau Kalimantan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari kolaborasi perjuangan bersenjata dan diplomasi. Di bidang diplomasi, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, maka tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia (RIS) yang wilayahnya meliputi bekas ”Hindia Belanda”minus Papua Barat/Irian Barat yang akan dibicarakan dikemudian hari. Yang dimaksud Hindia Belanda, adalah wilayah nusantara yang dikuasai/jajahan Belanda, termasuk Kalimantan (Borneo) namun tidak termasuk Serawak atau Sabah yang dikuasai/di bawah protektorat Inggris. Dengan demikian jelaslah, bahwa Indonesia adalah sebuah persatuan politik, bukan persatuan yang didasarkan faktor keturunan atau kesamaan etnis atau primordialisme. Indonesia bisa bersatu sebagai suatu bangsa dan negara karena memiliki kehendak atau keinginan untuk bersatu yang didorong oleh kesamaan nasib dan sejarah. Karena alasan itulah mengapa etnis Papua (berintegrasi ke NKRI 1 Mei 1963) yang berasal dari rumpun Melanesoid dapat bersatu dengan etnis lainnya di Indonesia karena mempunyai kesamaan nasib dan sejarah yang sama di bawah penjajahan Belanda. Sedangkan Sarawak dan Sabah, punya nasib yang berbeda karena dibawah jajahan Inggris. Begitupula halnya dengan Timor Timur, meski secara etnisitas mempunyai persamaan dengan penduduk Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dorongan untuk melepaskan diri dari NKRI lebih mengakar karena mempunyai nasib dan sejarah di bawah penjajahan Portugis.

      • Mei 19, 2013 9:16 pm

        Alhamdulillah, terima kasih mas Wajidi atas penjelasan panjang lebar di atas. Memang perit perjuangan untuk mendapat kemerdekaan buat negara sendiri.

        Jika anak sekarang tidak menghargainya, maka akan terjadi apa yang berlaku di Baghdad, Palestine, Afghanistan dan lain-lainnya. Bersyukurlah.

  2. Indra permalink
    Juli 14, 2013 7:01 pm

    Assalamualaikum Pak Wajidi…
    Salam hormat saya dari salah satu anak muda Kalimantan. Saya senang liat tulisan2 bapak di blog ini. Tapi sayangnya pak, banyak anak muda kita yg sudah lupa dengan sejarah daerahnya sendiri dan ini saya alami sendiri, dimana apabila saya berbicara soal sejarah Kalimantan,,,,,tanggapan mereka justru saya dianggap “wah”, disebut dgn kata2 sindiran yg seakan-akan saya ini org yg “kuno” atau “sisa peninggalan sejarah lama”…

    Sungguh sakit pak sebenarnya hati ini, anak muda Kalimantan lebih bangga mengakui kehebatan sejarah bangsa/suku lain ketimbang daerahnya sendiri. Ini bukan case 1-2 saja pak tapi menurut pengamatan saya bahkan 60% justru kabur dgn sejarahnya sendiri. Jd ngga heran menurut saya banyak yg salah dalam manafsirkan masa lalu.

    Tapi sekali lagi, ini cuma pengamatan pak, bukan men-generalisasi anak muda secara keseluruhan. Itu aja pak Wajidi, ulun tetap menunggu tulisan pian yg lain…

    Haram Manyarah, Waja Sampai Ka Puting…

  3. aulia permalink
    Agustus 18, 2013 12:26 am

    Pak Wajidi, aku izin kutip2 tulisannya ya.. aku juga baru tau beberapa waktu lalu tentang proklamasi 17 mei di museum wasaka, dan mau bikin tulisan eh nemu artikel bapak🙂

  4. Oktober 20, 2013 1:41 am

    Takjub dengan tulisan yg sangat layak ini. Sungguh, dengan membaca tulisan ini aku barulah dapat menyadari apa yg melatarbelakangi lembar proklamasi 17 Mei 1949 ALRI Divisi IV. Proklamasi itu laksana pedang bermata dua yg sama tajamnya. Satu mata pedang untuk menyatakan bersatu dengan Republik dan satunya lagi membuat pemerintahan Belanda tidak efektif sama sekali.
    Takjub juga dengan konseptor proklamasi 17 Mei. Menurut ahli sejarah dan tulisan yg ada, draft akhir dikonsep oleh ayahanda Aberani Sulaiman, yg kemudian ditandatangani oleh Hassan Basry. Tulisan bung Wajidi, membuat aku terpana dan baru paham, apa yg menjadi pemikiran para proklamator itu.
    Takjim utk ayahanda dan rekan2 sidin.

  5. Oktober 20, 2013 5:45 am

    Bersama ini aku sertakan link dari ALRI Divisi IV yg berkaitan dgn Proklamasi 17 Mei.
    1. http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kalimantan
    2. http://ramlinawawiutun.blogspot.com/2009/01/mengenal-alri-divisi-iv-kalimantan.html
    Semoga bermanfaat.

    Trims. Bang Abe juga bisa membaca buku tulisan saya “Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik”. Di buku ini juga ada memuat peran dan foto H. Aberani Sulaiman.

  6. Mei 14, 2014 9:28 pm

    maaf, tulisan artikel anda sumbernya dari mana ?

  7. Juli 23, 2014 8:18 am

    thanks infonya

  8. Agustus 3, 2014 3:47 am

    sejarah panjang juga

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: