Skip to content

Kampung Tua Sungai Jingah-Surgi Mufti

Maret 10, 2013

Oleh Wajidi

Kampung Sungai Jingah-Surgi Mufti adalah kawasan perkampungan tua di tepi Sungai Martapura di Banjarmasin. Kampung ini hanya berjarak sekitar 2-3 km dari pusat kota, dan secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.
Walaupun secara wilayah administrasi Kampung Sungai Jingah-Surgi Mufti terpisah pada dua kelurahan yang saling berbatasan yakni Kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Sungai Surgi Mufti, dari segi budaya dan lingkungan kawasan kampung Sungai Jingah_surgi Mufti dipandang satu budaya. Kawasan permukiman ini bersifat linier/di tepi sungai Martapura tempo dahulu. sungai jingah
Dahulu yang disebut Sungai Jingah adalah kawasan perkampung yang cukup luas. Dari bekas lokasi masjid Jami dahulu (Kampung Teluk Masjid) sampai daerah kampung Kenanga yang menjadi lokasi Museum Wasaka sekarang. Hal itu tidak lain karena kampung-kampung yang ada seperti kampung Teluk Masjid, Teluk Kubur, Jalan Panglima Batur, Jalan Masjid, Jalan Sungai Jingah, Kubah Surgi Mufti, dan Kampung Kenanga secara administratif berada di bawah kelurahan Sungai Jingah.
Kini penyebutan wilayah Sungai Jingah mulai menyempit, yakni kawasan kampung di sepanjang jalan Sungai Jingah. Apalagi kawasan Jalan Sungai Jingah kini juga terbagi atas 2 kelurahan yaitu, kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Surgi Mufti. Yang menjadi pembatas dua kelurahan itu adalah batas alam yakni sungai kecil (handil) bernama Sungai Jingah. Bagian Kampung Sungai Jingah dahulu yang kini menjadi bagian dari Kelurahan Surgi Mufti, yakni tempat objek wisata ziarah ”Kubah Surgi Mufti” berada, kini disebut sebagai Kampung Surgi Mufti, dan Kampung Sungai Jingah yang menjadi lokasi ”Warung Soto Yana Yani” menjadi bagian Kelurahan Sungai Jingah dan disebut sebagai Kampung Sungai Jingah. Baca selanjutnya…

Iklan

HAUL DI KUBUR, BA’AYUN ANAK DI MASJID (Refleksi Ba’ayun Maulid di Kompleks Makam Sultan Suriansyah)

Januari 25, 2013

Oleh Wajidi

Kemarin, tanggal 24 Januari 2013 atau 12 Rabiul Awal 1434 H di Kompleks Makam Sultan Suriansyah, Kuin, Banjarmasin, kembali dilaksanakan tradisi haul dan ba’ayun anak (ba’ayun maulid). Tradisi haul adalah memohonkan atau mendoakan orang yang meninggal dunia agar arwahnya diterima dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt, sedang ba’ayun maulid adalah tradisi mengayun anak yang dilaksanakan bersamaan dengan upacara peringatan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW.100_3560
Mengacu kepada tradisi haul yang dilaksanakan di atas kompleks pekuburan beberapa ulama di Kalsel seperti antara lain haul Datu Kelampayan, Datu Anggah Amin, dan Guru Sekumpul, serta tradisi ba’ayun anak yang telah berlangsung ratusan tahun di Masjid Banua Halat, Kabupaten Tapin, serta filosofi yang dikehendaki melalui kedua tradisi tersebut maka seyogyanya tempat pelaksanaan tradisi haul dan ba’ayun anak dipisahkan. Upacara haul sebaiknya dilaksanakan di kompleks Makam Sultan Suriansyah sedangkan ba’ayun anak dilaksanakan di Masjid Sultan Suriansyah. Baca selanjutnya…

ORANG BANJAR DAN BUDAYA SUNGAI

November 12, 2012

Oleh WAJIDI

Kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai, sebagaimana tergambar pada permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung (floating market).

 Permukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun kecil, seperti di sepanjang Sungai Barito dengan anak cabangnya antara lain  Sungai Nagara, Sungai Paminggir, dan Sungai Martapura. Di sepanjang Sungai Nagara dengan anak sungainya, antara lain Sungai Tabalong Kiri, Sungai Tabalong Kanan, Sungai Balago, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, dan Sungai Tapin. Anak cabang Sungai Barito bermuara ke Laut Jawa, sedangkan sungai lainnya seperti Sungai Batu Licin, Sungai Tabanio, Sungai Asam-asam, Sungai Kintap, dan Sungai Bangkalaan adalah sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makassar.

Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Martapura. Baca selanjutnya…

MASJID ASSU’ADA, WARINGIN, AMUNTAI

Juli 20, 2012

Oleh WAJIDI

Di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di desa Waringin, Kecamatan Haur Gading, terdapat masjid tua bernama Masjid Assu’ada yang selama ini tidak banyak diketahui masyarakat Kalimantan Selatan, lantaran lokasinya yang agak terpencil, dan prasarana jalan yang relative sempit untuk menuju masjid tersebut.  Lokasi masjid ini sebenarnya tidak terlampau jauh dari kota Amuntai, mungkin hanya sekitar 7 km, namun kendaraan roda empat hanya bisa sampai ke desa Teluk Keramat Haur Gading, selebihnya untuk menuju masjid ini harus memakai kendaraan roda 2 atau berjalan kaki sejauh kira-kira 1.5 km menelusuri jalan sempit di pinggiran sungai.

Masjid  Assu’ada memang masjid tua. H. Barkati, kepala desa Waringin yang juga juru pelihara masjid, masjid ini dibangun pada tahun 1901. Informasi ini diperolehnya dari kakeknya bernama H. Muslim. Pada saat masjid itu dibangun H. Muslim kecil berumur sekitar 7-10 dan sudah berakal dan berani berjalan sendiri ke pasar Ahad. Menurut H. Muslim salah satu tukang pembangun masjid itu adalah H. Ahmad bin Abu yang tidak lain adalah datuk H. Barkati.

Menurut versi lain sebagaimana terdapat dalam laporan pendokumentasian Masjid Assu’ada yang dilaksanakan oleh Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Kalsel tahun 1987, masjid ini diperkirakan dibangun pada tahun 1886. Perkiraan ini didasarkan kepada inskripsi dengan aksara arab melayu pada cungkup  makam salah seorang ulama   sekaligus pendiri masjid yakni  H. Abdul Gani di Kampung Teluk Keramat. Pada kubah tertulis: Almarhum Syeikh Haji Abdul Gani wafat 15-4-1336 H, 19-1-1916 M. Kalau yang bersangkutan meninggal dalam usia 70 tahun, aktif membangun masjid dalam usia 40 tahun maka diperkirakan masjid berdiri pada tahun 1886 M.

Baca selanjutnya…

BANJARBARU MENUJU IBUKOTA PROVINSI

Mei 7, 2012

Oleh Wajidi

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh seorang walikota. Usianya relatif muda yakni berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Akan tetapi tetapi perjuangannya untuk menjadi kota yang berdiri sendiri sangatlah panjang. Dari sebuah kampung kecil bernama Gunung Apam, berkembang menjadi sebuah kecamatan, kotamadya administratif, dan kini menjadi Kota setingkat Kabupaten. Kondisi kini kota Banjarbaru tidak terlepas dari peran perjuangan para pendahulu yang belum selesai, yakni keinginan untuk memindahkan ibukota Provinsi Kalimantan (Selatan) dari Banjarmasin ke Banjarbaru sejak tahun 1950-an silam.
Di tahun 2006, yakni ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana memindahkan pusat perkantoran dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang diawali dengan kajian untuk menentukan alternatif lokasi di Banjarbaru, tanggapan pro dan kontra bermunculan. Beberapa diskusi digelar, media ramai memberitakan, dan pihak pemerintah provinsi pun sibuk menjelaskannya.
Banyak yang mengira bahwa yang akan dilakukan adalah memindahkan ibukota sehingga memunculkan usulan alternatif lokasi perpindahannya, akan tetapi tidak sedikit pula yang memahami bahwa yang dipindah bukanlah ibukota melainkan perkantorannya. Baca selanjutnya…

ZAFRY ZAMZAM

Maret 16, 2012

Oleh Wajidi

Zafry Zamzam adalah seorang tokoh wartawan dan politik kelahiran Simpur, Kandangan tahun 1917. Pendidikan terakhirnya di Kweek School Islam di Ponorogo. Ia pernah menjadi guru di Kalsel, Kaltim, dan Kalteng. Kegiatan dalam organisasi dan gerakan politik yang menonjol adalah dalam organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Cabang Alabio. Selaku anggota PBI, Zafry Zamzam aktif mempropagandakan paham kebangsaan yang menjadi asas PBI kepada masyarakat. Zafry Zamzam menuangkan tulisannya di majalah yang ia pimpin yakni Majalah Bingkisan berisi kritikan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Karena kegiatan politiknya di PBI dan tulisan-tulisannya itulah, maka Zafry Zamzam pernah dipanggil Asisten Kiai di Alabio dan kemudian dipanggil Kontrolir di Amuntai untuk diminta pertanggungjawaban atas kegiatannya yang bersifat politik di PBI.
Tahun 1931, Zafry Zamzam aktif dalam Musyawaratutthalibin yakni organisasi kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusyawaratan atau persatuan di kalangan umat Islam. Keinginan itu lahir karena meluasnya percekcokan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama. Terutama sekali menyangkut pertentangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang disebut juga pertentangan antara kaum tua dan kaum muda. Baca selanjutnya…

IBNU HADJAR DAN STIGMA PEMBERONTAK

Januari 14, 2012

Oleh WAJIDI

Pada awal tahun 1950-an, yakni sesudah selesainya Perang Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mendemobilisasi mantan pejuang gerilya dan merasionalisasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menimbulkan berbagai benturan, persoalan, ketidakpuasan, gerakan politik dan bersenjata di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan.
Persoalan yang berkaitan dengan konteks nasional itu, tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan “Pengakuan Kedaulatan” (transfer of sovereignty) 27 Desember 1949, berupa serah terima pemerintahan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Di samping itu, serah terima di bidang kemiliteran yang meliputi bidang personil, material dan aparat pendidikan.
Sesuai dengan keputusan KMB, tanggungjawab keamanan seluruhnya harus diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berintikan TNI dan meliputi orang Indonesia anggota KNIL serta kesatuan-kesatuan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) lainnya yang berkeinginan masuk. Sehubungan dengan itu, dalam rangka peleburan anggota KNIL ke dalam APRIS, pemerintah RIS mengeluarkan be¬berapa peraturan dengan tujuan agar peleburan itu dapat berjalan setertib mungkin. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4/1950 (Lembaran Negara No. 5/1950), maka yang dapat diterima menjadi anggota APRIS adalah warga negara RIS bekas anggota Angkatan Perang RI (TNI) dan warga negara RIS bekas anggota angkatan perang yang disusun oleh atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau NICA,
Menurut Nugroho Notosusanto (1985) usaha peleburan tersebut, didasarkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Mohammad Hatta yang berkeinginan menstransformasikan TNI yang lahir sebagai tantara nasional, tentara rakyat, tentara revolusi, menjadi suatu tentara profesional menurut model Barat. Untuk itu dipekerjakan suatu Nederlands Militaire Missie (NMM) atau Misi Militer Belanda sebagai pelatih prajurit-prajurit TNI. Kebijaksanaan tersebut sudah barang tentu tidak populer di kalangan TNI dan menimbulkan masalah psikologis.
Ditinjau dari segi politik militer peleburan itu merupakan suatu kemenangan, tetapi akibat psikologis bagi TNI adalah berat. TNI dipaksa menerima sebagai kawan orang-orang yang selama pe¬rang kemerdekaan menjadi lawan mereka. Sementara itu di kalangan TNI sendiri banyak anggota-anggotanya yang harus dikembalikan ke masyarakat, sebab dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk tetap menjadi anggota angkatan perang.
Di Kalimantan Selatan, benturan-benturan juga terjadi ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburannya ke dalam APRIS. Baca selanjutnya…