MENGKRITISI “KARAKTER ORANG BANJAR”

Oleh Wajidi

Saya beranggapan kalau kita membicarakan Budaya Banjar tidak mesti kita berorientasi kepada masa lalu dan mengabaikan manfaatnya untuk masa depan. Kita perlu mendiskusikan nilai-nilai budaya apa yang perlu digali, dikembangkan atau direkayasa untuk menopang kemajuan menuju kesejahteraan Kalimantan Selatan. Sebaliknya mungkin saja ada nilai-nilai budaya yang layak dihilangkan karena jika terus berkembang atau berurat berakar di masyarakat justru akan menghambat kemajuan.
Sebagian budayawan, sejarawan atau bahkan sosiolog berpendapat bahwa karakteristik orang Banjar digambarkan kepada dua hal:
(1) Memiliki sosok budaya demokratik-egaliter seperti budaya demokratik dalam kesamaan dan menanggalkan segala sifat hierarkis/paternalistik;
(2) Memiliki budaya dagang seperti sifat egaliter, mandiri, dan dinamis.
Persoalannya kini adalah haruskah kita masih menerima gambaran karakteristik masyarakat Banjar tersebut tanpa mengkritisinya bahwa seperti pada sosok budaya demokratik-egaliter dalam berbagai kasus terjadi di masyarakat justru mempunyai “sisi lemah” sebagai sebuah stigma negatif terhadap tabiat orang Banjar.
Mengapa demikian, karena karakteristik orang Banjar yang memandang manusia memiliki kesetaraan sehingga mereka memiliki sifat dinamis dan mandiri, justru terkesan susah diatur, susah diajak disiplin, bahkan “manimpakul” atau “mailung larut”. Hal itu tercermin dari berbagai kasus yang menyangkut tata krama dalam pergaulan, berpakaian, berlalu lintas, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.
Beberapa tahun silam, seorang yang pernah menjabat Kapolda Kalsel pernah mengeluhkan bahwa lalu lintas kota Banjarmasin sangat semrawut dan masyarakatnya susah diajak disiplin berlalu lintas. Kalau di kota lain, ketika lampu kuning menyala pada traffik light pengguna jalan lantas berhenti, pengguna jalan di Banjarmasin justru menerobos.
Anehnya lagi, ketika lalu lintas bertambah padat timbul kebiasaan baru pada masyarakat kota yang bermukim di sepanjang jalan raya yakni malas mengubur bangkai atau membuang bangkai tikus ke jalan raya agar dilindas roda kendaraan dan kering diterpa sinar matahari.
Begitu pula halnya dengan budaya dagang? Benarkah masyarakat Banjar memiliki karakter budaya dagang dan kewirausahaan yang kuat? Seberapa banyak saudagar Banjar yang mampu bertahan sampai kini atau malah usaha perdagangannya semakin melemah atau malah bubar? Seberapa banyak pula para pengusaha Banjar yang bermunculan dan mampu berkiprah dalam perdagangan nasional, internasional, ataukah hanya pedagang kecil-kecilan yang lumrah terdapat di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Saya mengajak sedikit menengok selintas sejarah perekonomian di Kalsel. Sejak zaman Belanda atau sesudah kemerdekaan banua kita mengenal sejumlah pengusaha/saudagar Banjar yang ternyata sejalan dengan perjalanan waktu banyak yang tidak lagi eksis.
Begitupula yang terjadi pada pedagang Banjar asal Alabio, Negara, dan Bakumpai dahulunya banyak berprofesi sebagai pedagang antar pulau, pulang pergi berlayar Banjarmasin- Surabaya, hampir tidak ada yang berkembang menjadi pedagang besar, seperti halnya NV Kalla, Grup Bakrie, atau pengusaha etnis Tionghoa, meskipun kita masih memiliki semacam saudagar Sulaiman HB, H.M Taher, H.M. Ramlan.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Memang diakui urang Banjar punya budaya dagang, namun di antara sesama pedagang kurang memiliki kemauan berkerjasama sehingga hanya sedikit yang menjadi pedagang/pengusaha besar. Yang terjadi malahan muncul persaingan yang tidak sehat. Sifat mandiri yang dimiliki orang Banjar, berimbas pada praktek bisnis kotor: “NANG JAYA KADA HANDAK BABAWAAN, “KALAU NYAMAN HANDAK NYAMAN SAURANGAN”, NANG BALUMAN JAYA KADA KAWA MALIHAT USAHA URANG MAJU HANDAK MARUNTUHAKAN”, “LAMUN HANDAK HANCUR LABIH BAIK HANCUR BARATAAN”. Nah, labaram
Karakter budaya dagang yang sangat memperhatikan “untung rugi” juga berimbas pada ritual keagamaan sehingga lebih memunculkan “kesalehan individual” dibanding “kesalehan sosial”. Banyak orang Banjar kaya raya yang naik haji atau umrah berkali-kali untuk meraih pahala yang dianggapnya mempunyai nilai yang lebih besar dibanding dengan menyantuni anak yatim piatu atau masyarakat fakir miskin.
Pangeran Antasari (Pencetus Perang Banjar 1859-1905) pernah berwasiat ”AGAR URANG BANJAR JANGAN SUKA BACAKUT PAPADAAN”. Boleh jadi wasiat itu lahir karena orang Banjar sejak dahulu kala memang suka bacakut, bahual, atau bakalahi sasama papadaan. Celakanya tabiat bacakut itu tidak hanya dilakukan orang jaba atau masyarakat kebanyakan, tapi juga dipertontonkan oleh pemimpin masyarakat. Dalam lintasan sejarah politik, kita mengenal sejumlah intrik politik dalam keluarga istana kerajaan. Dari zaman bahari sampai wayahini.
Di keluarga istana Kerajaan Negara Dipa terjadi pembunuhan oleh Empu Lembu (Lambung) Mangkurat terhadap dua orang keponakannya. Di Negara Daha terjadi perang antara Pangeran Temenggung dengan Raden Samudera yang berakhir dengan kemunculan Kerajaan Banjar Islam. Di istana Kerajaan Banjarmasin pernah terjadi perseteruan antara Pangeran Amir (pewaris sah tahta kerajaan) dengan Pangeran/Sultan Nata Alam, atau antara Pangeran Hidayatullah dengan Sultan Tamjidillah. Terakhir di awal abad ke-21, pernah terjadi intrik politik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni antara Gubernur H.M. Sjachriel Darham dengan Sekda H. Ismet Ahmad. Kebiasaan “bacakut papadaan” sudah saatnya dihilangkan karena justru akan menghambat kemajuan. Bagaimana menurut sampeyan?