P.M. NOOR SANG “BAPAK BANGSA”

Oleh Wajidi

Banjarmasin Post (1/10) memberitakan bahwa pada hari Sabtu 31 Oktober 2015 bertepatan dengan puncak perayaan Milad ke-511 Kesultanan Banjar, Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu’tashim Billah menyematkan anugerah gelar keagungan Wirasana kepada tiga pahlawan Banjar, yakni Pangeran Hidayatullah, Panglima Wangkang, dan Ir. Pangeran Mohamad Noor (P.M. Noor). Ketiganya dinyatakan pantas mendapatkan anugerah itu, karena jasanya yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara di zamannya masing-masing. Hidayatullah dan Panglima Wangkang dikenal sebagai pejuang Perang Banjar, sedangkan P.M. Noor (1901-1979) adalah Gubernur pertama Provinsi Borneo (Kalimantan).

Penyebutannya sebagai pahlawan Banjar, barangkali semuanya mengamini, meski kenyataannya kepahlawanan ketiganya melampaui batas-batas kelokalan. Sebutlah Ir. P.M. Noor, jejak langkah dan pengabdiannya pada bangsa dan negara sangat menasional, oleh karena itu wajar ia mendapat anugerah Bintang Mahaputera Utama III. Ia seorang pejuang, tokoh bangsa, dan bahkan salah seorang bapak bangsa (founding father) karena ia adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Dokuritu Zyunbi Tyoosakai).

Penyebutan bapak bangsa kepada Ir. P.M. Noor, menurut Helius Sjamsuddin, guru besar sejarah Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, didasarkan pada analogi sejarah modern Amerika bahwa mereka yang ikut menandatangani The First Continental Congress (1774), Declaration of Independence (1776), The American Revolution/The War of American Independence (1776-1783), dan Constitutional Convention (1787), lazim disebut “founding fathers”. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para anggota BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Dokuritu Zyunbi Inkai), disebut sebagai para founding fathers kita. Ir. P.M. Noor (satu-satunya utusan Kalimantan dalam BPUPKI) dan A.A. Hamidhan (satunya-satunya utusan Kalimantan dalam PPKI) adalah termasuk di dalamnya, sebagai bapak bangsa.

Gubernur Pertama Kalimantan

P.M. Noor telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagaimana terlihat pada perjuangan, pemikiran, dan karya besarnya. Ia pernah menjabat sebagai anggota Volksraad dan anggota BPUPKI, Gubernur pertama Kalimantan (1945-1950), Wakil Menteri Perhubungan (1945-1946), Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (1956-1959), anggota DPRS-RI (1950-1956), dan anggota DPA (Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Diangkatnya Ir. P.M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan tidak terlepas dari penolakan A.A. Hamidhan untuk menduduki jabatan gubernur yang ditawarkan kepadanya, dan mengusulkan nama Ir.P.M. Noor kepada Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dan Otto Iskandar Dinata untuk menduduki jabatan tersebut. Padahal anggota PPKI dari luar Jawa semuanya bersedia menjadi Gubernur, kecuali A.A. Hamidhan yang menyatakan ingin tetap di posisinya sebagai wartawan, walau ia kemudian diangkat menjadi anggota KNIP.

Selama menjabat Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta, Ir. P.M. Noor telah menggunakan segala daya upaya untuk mengawal Kalimantan tetap sebagai bagian dari NKRI, walau kemudian berdasarkan Persetujuan Linggajati, pemerintah Republik secara sadar dan sah telah melepas Kalimantan menjadi bagian kekuasaan Belanda.

Ir. P.M. Noor, kanan, mendampingi Drs. Moh. Hatta, tengah. Paling kiri, Ir. H.M. Said, kelak menjadi Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalsel.

Sebagai birokrat pejuang, ia telah menunjukkan kerjasamanya yang sangat baik dengan pimpinan angkatan laut, darat, dan udara dalam menjalankan strategi infiltrasi bersenjata ke Kalimantan (Selatan, Tengah, Timur, dan Barat). Melalui kerjasamanya itu, ia mengkordinir para infiltran pejuang kemerdekaan melalui berbagai ekspedisi lintas laut dan udara ke pulau Kalimantan.

Ia membentuk pasukan “MN 1001” yang dikomandani oleh Tjilik Riwut (kini Pahlawan Nasional), dan namanya diabadikan menjadi nama pasukan “MN 1001” yang artinya Mohamad Noor, seribu satu macam cara untuk merebut kembali Kalimantan dari Belanda. Kolonel A.H. Nasution turut memberikan instruksi dan strategi infiltrasi bersenjata ke Kalimantan.

Bersama Laksamana Moh. Nazir ia membentuk Divisi IV ALRI untuk Kalimantan di Malang. Dibawah koordinasi Ir. Pangeran Mohammad Noor, BPOG (Badan Pembantu Oesaha Gubernur), atau markas besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, maka beberapa ekspedisi lintas laut dikirim ke Kalimantan untuk membantu perjuangan kemerdekaan di Kalimantan, seperti ekspedisi rombongan Rahadi Usman (1945), rombongan Firmansyah (1946), rombongan Kapten Muljono (1946), rombongan Tjilik Riwut (1946), rombongan Mustafa Ideham (1946), dan rombongan Danussaputera (1949). Tercatat, Hassan Basry (kini Pahlawan Nasional) adalah sekelompok kecil pelaku ekspedisi yang di kemudian hari menjadi Komandan Divisi/Gubernur Tentara Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan.

Selain lewat laut, bersama Komodor S. Suryadarma, ia membentuk tentara payung payung (para troops). Penerjunan pertama di bawah nama sandi MN 1001 dari pesawat Dakota C-47 dilakukan di daerah Pangkalan Bun. Operasi lintas udara itu telah dicatat sebagai penerjunan pertama dalam sejarah AURI.

Kedatangan para pejuang asal Kalimantan, yang kembali ke daerah asalnya melalui ekspedisi lintas laut dari Jawa ke Kalimantan sangat membantu perjuangan melawan Belanda. Kolaborasi perjuangan bersenjata yang diperankan pasukan MN 1001 dan ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan serta tokoh politik yang tergabung dalam SKI dan SERMI, berhasil menekan kedudukan pemerintahan dan militer Belanda. Bahkan mereka berhasil menggagalkan upaya-upaya federalisme di Kalimantan. “Negara Borneo (Kalimantan)” yang digagas Van Mook sebagai amanat Persetujuan Linggajati, tidak lebih hanyalah fiksi di atas kertas dan sama sekali tidak berwujud nyata.

 

Teknokrat yang Visioner

            Ir.P.M. Noor adalah juga seorang aristokrat yang teknokrat. Ia seorang pangeran yang bergelar Insinyur, satu almamater dengan Ir. Soekarno di THS (kini ITB). Ia sangat terobsesi untuk membangun Kalimantan karena akumulasi pengalaman, pengetahuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Selepas dirinya, bung Hatta dan petinggi militer Jepang mendarat di lapangan terbang Maluka menuju Banjarmasin (1945), bung Hatta menyarankan agar dirinya memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai seorang insinyur irigasi untuk menjadikan padang alang-alang itu sawah-sawah yang subur.

Saran Bung Hatta sangat membekas, karena sejak saat itulah P.M. Noor mencita-citakan suatu konsepsi untuk pembangunan Kalimantan, dan Indonesia seluruhnya.   Ia menggagas dan merampungkan pembangunan PLTA (Hydro Electric Power Station) Riam Kanan, mengagas Proyek Sungai Barito yang lebih dijabarkan dengan nama Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Barito (Barito River Basin Development Project). Ia memprakarsai Proyek Pasang-Surut untuk meningkatkan usaha transmigrasi (Trans- Sumatra Waterway dan Kalimantan Coastal Canal) dan Proyek Perluasan Persawahan Pasang-Surut. Melalui proyek ini, dilakukan pembukaan terusan atau anjir yang bermuara ke sungai Barito, pengerukan ambang sungai Barito untuk memudahkankan masuknya kapal besar, pembukaan persawahan pasang surut dengan menciptakan polder-polder, dan membangun trans Kalimantan. Tak mengherankan, karena karya besarnya itu, tokoh dan masyarakat di Kalimantan menganugerahinya gelar: “Abah Pembangunan”.

Gagasan P.M. Noor tidak hanya ditujukan untuk membangun Kalimantan, keberadaan topografi lahan di Sumatera Selatan yang hampir sama dengan Kalimantan juga menjadi perhatiannya. Ia menggagas sistem terusan (kanal) di Sumatera Selatan yang menghubungkan Palembang dan Asahan yang panjangnya sekitar 1.000 km melintasi sungai-sungai besar.

Banyak perjuangan, pemikiran, dan karya besar P.M. Noor bagi bangsa dan negara. Perjuangan menegakkan kemerdekaan RI di Kalimantan tidak terlepas dari koordinasinya. PLTA Riam Kanan adalah prakarsanya yang di kemudian hari namanya diabadikan menjadi “PLTA Ir. P.M. Noor”. Dokumen perencanaan pembangunan Kalimantan adalah “masterpiece” dan “visioner” pada zamannya dan tetap relevan di masa kekinian. Sebagian terwujud, dan sebagian lagi masih dalam tahapan perencanaan. P.M. Noor berharap gagasannya itu dilanjutkan. Menjelang akhir hayatnya ia berpesan: “Teruskan…gawi kita balum tuntung” (teruskan kerja kita belum selesai).

Pahlawan Nasional

Ada rasa bangga dan sekaligus ironi menggelayut di hati saat mempelajari jejak langkah pengabdian Ir. P.M. Noor. Turut bangga karena begitu banyak perjuangan, pemikiran, dan karya besarnya yang ia sumbangkan untuk kemerdekaan, pembangunan, dan kemajuan bangsa dan negara. Namun terasa ironis, karena kita dan pemerintah belum memberikan penghargaan yang setimpal atas jasa-jasanya itu.

Dilihat dari perjuangan, pemikiran, dan karya besarnya, saya yakin tidak seorang pun meragukan jasa-jasanya itu. Sehingga wajarlah ketika ia meninggal dunia di tahun 1979, bangsa Indonesia merasa kehilangan putera terbaiknya. Berbagai testimoni atau obituari bermunculan dari tokoh-tokoh nasional, dan teman-teman seperjuangan yang berisi pengakuan akan jasa besarnya selama perjuangan kemerdekaan dan di era pembangunan, seperti yang termuat dalam buku: Ir. P.M. Noor. Teruskan…Gawi Kita Balum Tuntung (1981).

Melihat jasa-jasanya yang luar biasa, dan mengacu kepada syarat umum dan syarat khusus sebagaimana terdapat dalam UU. No. 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26, maka sepantasnya Pemerintah Pusat memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada P.M. Noor, sebagaimana yang telah pemerintah berikan gelar pahlawan nasional kepada dua “anak buahnya”: Marsekal Pertama Tjilik Riwut dan Brigjend. H. Hassan Basry. Atau sebagaimana pemerintah berikan pula gelar yang sama untuk sebagian besar “bapak bangsa” anggota BPUPKI dan PPKI dan para gubernur pertama Republik, seperti: Mr. Teuku Mohammad Hassan (Gubernur Sumatera), Mr. I. Gusti Ketut Pudja (Sunda Kecil), Mr. J. Latuharhari (Maluku), dan Dr. G.S.S.J. Ratulangi (Sulawesi), R.P. Suroso (Jawa Tengah), dan R.A. Surjo (Jawa Timur).

Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pahlawan yang tulus berkorban memang tidak mengharapkan balas jasa, akan tetapi generasi sekaranglah yang berkewajiban untuk meneruskan perjuangan, cita-cita, dan merawat karya besar para pahlawan. Sudah saatnya pemerintah “melawan lupa” dengan   memberikan anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada P.M. Noor. Sekaranglah adalah saatnya. Kalau tidak, kapan lagi?