Pendidikan merupakan investasi terpenting yang dilakukan orang tua bagi masa depan anaknya. Sejak anak lahir ke dunia, ia memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil di kemudian hari. Pendidikanlah yang menjadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya itu. Dapat dikatakan, pendidikan merupakan salah satu pembentuk pondasi bagi tumbuh dan berkembangnya seorang anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Sebagai “buah hati”, maka dengan penuh rasa kasih sayang para orang tua rela berkorban demi anaknya, karena masa depan anak juga merupakan masa depan orang tua. Keberhasilan ataupun kegagalan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya akan terlihat dari perasaan hatinya manakala menyaksikan kehidupan anaknya ketika dewasa.
Pada hakikatnya masa depan anak juga merupakan masa depan bangsa dan negara. Masa depan itu akan terlihat dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan, di saat mana jutaan anak yang ada sekarang ini memasuki usia remaja dan dewasa. Merekalah nantinya yang menjadi pelaku pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Kelak diantara mereka ada yang berperan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang kebijakannya akan turut menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini.
Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kelak akan sangat berbeda dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kehidupan mendatang adalah kehidupan modern yang sangat dipengaruhi globalisasi yang semakin masif, ekstensif, dan seolah tanpa batas. Hubungan antar bangsa diwarnai oleh hubungan yang semakin kompetitif, karena semua bangsa berpacu untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang.
Untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat, maka generasi mendatang harus memiliki kecerdasan, keterampilan, produktivitas kerja yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ahli dan profesional minimal di bidangnya masing-masing.
Dunia pendidikan memang sangat diperlukan untuk membentuk generasi seperti itu. Akan tetapi, pendidikan sebagai proses berkelanjutan tidak semata diarahkan kepada hal yang bersifat “reaktif” atau untuk kepentingan jangka pendek, ia juga harus bersifat “proaktif” yang artinya pendidikan juga harus berorientasi kepada kemampuan untuk mengantisipasi permasalahan yang lebih luas dan mampu menjawab tantangan yang lebih kompleks di masa yang akan datang.
Untuk membentuk generasi yang demikian itu, maka calon-calon generasi mendatang itu harus dipersiapkan pertumbuhan dan perkembangannya sedini mungkin, yakni sejak mereka lahir sampai berusia enam tahun, sehingga mereka memiliki akar yang kuat sebagai pondasi untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi.

Maluka (sekarang Maluka Baulin) adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Desa ini berada di daerah aliran sungai Maluka (Sungai Kurau) yang berada tidak jauh dari daerah aliran Sungai Bahau. Jarak Maluka dari pantai Laut Jawa ± 2,5 km, dan dari Maluka ke Sungai Kurau ± 10 km. Sedangkan jarak Maluka ke Pelaihari ± 65 km.
Berdasarkan Data Profil Desa tahun 2003, desa Maluka mempunyai luas 427,50 ha. Secara administratif, desa Maluka Baulin berbatasan sebelah timur dengan Desa Bengkulu, sebelah barat Desa Bawah Layung (Sungai Bahau), sebelah selatan dengan Desa Raden, dan sebelah utara dengan Desa Tambak Karya dan Tambak Srikandi.
Eksistensi Maluka tidak terlepas dari sejarah penjajahan (kolonialisme dan imperialisme) Belanda, Inggris, dan Jepang di Kalimantan Selatan. Dalam sumber-sumber kolonial, Maluka biasanya ditulis dengan sebutan Molucco, Moluko, Molukko, Maloekoe, atau Maloeka. Tinggalan utama yang terdapat di Maluka adalah berupa lokasi bekas bandar udara (Bandara) peninggalan tentara Jepang.
Eks Bandara Maluka kini dikembangkan oleh TNI Angkatan Udara menjadi lapangan tembak dari udara ke darat Air Weapon Range (AWR) dengan nama “AWR Dwi Harmono.” Lokasi AWR ini berjarak sekitar 60 Km dari Lanud Syamsudin Noor dengan luas tanah 996 Ha. Posisi 114º 39’ 09” E, 03º 41’ 44” S / 17 NM from BDM–VOR Radial 208º elevasi 64 feet.

Keberadaan tentara pendudukan Jepang di Maluka berkaitan dengan ”Perang Asia Timur Raya” atau ”Perang Pasifik”, antara pihak Jepang sebagai sekutu Jerman di Asia dengan pihak sekutu pimpinan Amerika Serikat (ABDA) dan Inggris (ABCD).

Muhammadiyah pertamakali didirikan di Jogjakarta pada 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923).
Kapan dan dimana pertama kali Muhammadiyah tumbuh di Kalimantan Selatan belum dapat diketahui dengan jelas. Bila bertolak dari masuknya faham pembaharuan, maka proses ini telah berkembang sejak 1914 di Banjarmasin dengan didirikannya sekolah bernama Arabische School (kemudian menjadi Islamsche School) sebagai tempat penanaman faham pembaharuan oleh perkumpulan orang-orang keturunan Arab.

Sesudah Islamsche School, pada tahun 1916 didirikan lagi Al Madrasatul Arabiah al Walaniah di Seberang Masjid, dan Diniyah School di Sungai Kindaung pada tahun 1921. Sekolah-sekolah ini merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam dan sebagian besar lulusannya menjadi simpatisan atau langsung menjadi anggota organisasi Muhammadiyah.
Pada tahun 1921 tiba di Banjarmasin Syekh Ahmad Surkati bersama-sama dengan utusan Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Al Aticy. Mereka menjadi pendorong pengikut pembaharuan di Banjarmasin seperti Muhammad bin Thalib, H. Ahmad Amin (Alumni Al Irsyad), H. Masykur, dan Yasin Amin. Bahkan H. Ahmad Amin dan H. Masykur akhirnya mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah ke Pusat Pimpinan di Jogjakarta.
Pendorong pembaharuan di Banjarmasin bertambah ketika Maraja Sayuthi Lubis, utusan Centraal Sarekat Islam (CSI) datang ke Banjarmasin pada tahun 1921 yang dengan semangat dan keberaniannya terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pengikut faham Abduh. Akibatnya jumlah tokoh pembaharuan semakin besar diantaranya H. Abdul Karim Corong, bahkan Mohammad Horman, Presiden SI cenderung kepada faham pembaharuan ini.
Meskipun faham Muhammadiyah telah masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1920, namun akibat kondisi masyarakatnya dan kurangnya kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jogjakarta, maka Muhammadiyah lebih dahulu berdiri Alabio dan Kuala Kapuas daripada Banjarmasin.
Untuk daerah Martapura ajaran pembaharuan ini disampaikan oleh H. Muhammad Yusuf (Ustadz Haji Yusuf Jabal). Fatwa-fatwanya seirama dengan dengan faham-faham pembaharuan yang kemudian selaras dengan Muhammadiyah.
Muhammadiyah kemudian dapat berdiri pada tahun 1932 di Martapura berkat peranan H.M. Hasan Corong, seorang Ajunct Jaksa bersama dengan dua orang tokoh Arab, Abdullah bin Shif dan Ali Mubarak.
Di Alabio, cabang Muhammadiyah berdiri tahun 1925 diketuai Haji Jaferi. Tahun 1929 Muhammadiyah Alabio mengadakan Konperensi I yang dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah: A.R. Sutan Mansyur. Selesai konperensi beliau juga mengunjungi Muhammadiyah Kuala Kapuas dan Banjarmasin.
Berdasarkan surat ketetapan, Muhammadiyah cabang Alabio mendapat pengakuan dari pengurus besar berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 253 tanggal 5 Maret 1930.
Sedangkan Muhammadiyah cabang Kuala Kapuas meski berdiri setelah Alabio, ternyata mendapat surat penetapan lebih dahulu yakni Surat Ketetapan No.128 bertanggal 1 Juli 1928, sedangkan Surat Ketetapan Muhammadiyah Banjarmasin Nomor 254 tertanggal 5 Maret 1930. Bermula dari Alabio inilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Sungai Tabukan, Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Kelua, Haruyan, Kandangan, Rantau dan Barabai.
Tujuan terpenting dari Muhammadiyah ialah memurnikan faham-faham agama Islam yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan semboyan yang tekenal “kembali kepada Quran dan Hadits”. Karena tujuan memurnikan itulah yang menyebabkan Muhammadiyah pada mulanya mendapat tantangan hebat di kalangan penduduk, meski kemudian akhirnya mendapatkan posisi penting di daerah ini karena kesungguhan para penganjurnya terutama berkat peranan eksponen intelektual muda Muhammadiyah yang dengan metode-metode dakwah tertentu telah berhasil menarik masyarakat Islam di kampung-kampung untuk menjadi pengikutnya.
Berkat prestasi yang dicapai Muhammadiyah di daerah ini, maka dilaksanakanlah Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 22 Juli 1935 dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta, dari seluruh perwakilan Muhammadiyah dan Aisyiyyah di Hindia Belanda.

Pasukan MN 1001/MTKI merupakan kelompok gerilya dengan jumlah pasukan dan kemampuan penguasaan wilayah terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan 1945-1949. Pasukannya tersebar di berbagai tempat di Kalimantan Selatan yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah sekarang, seperti Kotawaringin, Nanga Bulik, dan Tumbang Sanamang, Marabahan, Pelaihari, dan daerah Hulu Sungai dengan pusat perjuangannya berada di daerah Gambut, berhadapan langsung dengan pusat pemerintahan Belanda (Residentie van Zuid-Borneo) di Banjarmasin sehingga pasukannya seperti Pasukan P.5 (Penggempur-Penculik-Pembakaran-Penghalang Aksi musuh-Penyelidik) yang merupakan inti dari MTK banyak terlibat pertempuran dengan KNIL atau Polisi NICA.
Banyaknya jumlah jasad anggota MN1001/MTKI yang dikuburkan di Makam Pahlawan Bumi Kencana atau makam lainnya di daerah Gambut, melebihi jumlah jasad anggota ALRI Divisi IV yang di kuburkan di makam yang sama, menunjukkan besarnya peranan MN1001/MTKI dalam melawan Belanda di daerah Gambut, Banjarmasin, atau sekitarnya.
Nama semula adalah MN 1001 dibentuk di Jogjakarta pada tahun 1945 oleh Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai bagian dari TRI. Arti MN 1001 adalah Pasukan Muhammad Noor dengan seribu satu akal atau jalan untuk mencapai kemerdekaan bagi pulau Kalimantan.

Seiring dengan perubahan zaman yang tak terhindarkan, pergulatan para seniman kini semakin bergeser ke arah budaya kota (urban culture). Pergeseran tersebut terutama nampak di kota-kota besar. Walaupun demikian, pergeseran tersebut juga mulai nampak di hampir seluruh pelosok tanah air yang telah mengalami perubahan akibat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan pengaruh globalisasi yang dipacu oleh cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama informasi.

Persetujuan Linggajati adalah satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. (A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4, Angkasa, Bandung, 1978, hal. 111).

Mencermati berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Rudy Ariffin, maka dapat dipastikan kantor Gubernur Kalimantan Selatan akan dibangun secara bertahap di Banjarbaru. Dari beberapa pertemuan yang penulis ikuti dengan pihak konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel, didapat penjelasan dan penyampaian draft desain beberapa kantor SKPD yang menunjukkan bahwa kompleks kantor gubernur di Banjarbaru nantinya akan mengadopsi simbol-simbol arsitektur budaya Banjar.
Bangunan induk tempat gubernur berkantor didesain mengadopsi arsitektur Rumah Banjar Bubungan Tinggi, karena pejabat Kalsel Satu dianalogikan sebagai raja yang pada masa kesultanan Banjar dahulu memang bertahta di rumah Banjar Bubungan Tinggi. Begitupula dengan tipe rumah Banjar lainnya seperti Gajah Baliku, Palimbangan, Palimasan, dan tipe rumah lainnya diupayakan dapat diaplikasikan pada bangunan SKPD lainnya.

BESTUUR PERHIMPOENAN
“SAREKAT ISLAM WANODYA OETOMO”
KEDOENGDJATI N.I.S

Kedoengdjati, 23 April tahoen 1923

Jang terhormat saudara Toean Masiah
Pemimpin perserikatan Doenia Isteri
di Bandjarmasin

Saudara jang terdjinta!

Saudara ampoenja soerat tt. 13 ini boelan soedah saja terima dan maksoednja soedah mafhoem.
Saudara, hantjoerlah rasa hati saja, kalau saja memikirkan kemalangan jang soedah terderita oleh Congres Sarekat Islam di Bandjarmasin, lantaran laki saja terlarang akan datang di Bandjarmasin itoe.
Tetapi, saudara, pertjajalah, jakinlah, lain waktoe saja poenja laki insja Allah akan bisa datang djoega di Bandjarmasin dan saja mesti toeroet mengikoet dia, boeat bertemoean sama saudara-saudara kaoem Doenia Istri di Bandjarmasin.
Semoea Sarekat Islam di Djawa bergerak akan melahirkan protest atas larangannja Resident di Bandjarmasin itoe, dan Sarekat Islam Wanodya Oetomo tidak akan ketinggalan toeroet bergerak djoega.
Achir kalam maka atas namanja S.I Wanodya Oetomo bersama Doenia Istri akan mendapat pertolongan dari Allah Soebhanahoe Wata’ala akan toeroet mendjungdjung azas-azasnja Sarekat Islam oentoek berichtiar mendapat hak kemanoesiaan dan menolong nasibnja kemanoesiaan jang didalam sengsara serta mendapat kemoeliaan jang dikehendaki oleh Islam kita adanja.

Wassalam
Saudara jang tertjinta, President
S.I. Wanodya Oetomo di-Kedoengdjati,

R. Ajoe Tjokroaminoto.

Masih membekas di ingatan kita bahwa pada tahun 2006 di Kalimantan dan Sumatera pernah dilanda oleh kabut asap sedemikian pekat. Kini di tahun 2009, kabut asap pekat terjadi lagi. Apanya yang salah? Mengapa kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari tahun ke tahun? Apakah kita tidak pandai mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya, sehingga pemerintah pun terlihat gagap harus berbuat apa untuk mengatasi kabut asap tersebut.
Di setiap musim kemarau, kabut asap memang selalu mengharubirukan kehidupan masyarakat. Di Kalsel dan Kalteng, kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut telah mengakibatkan terganggunya aktivitas kehidupan ekonomi, transportasi udara, darat dan sungai. Berdasarkan data satelit pendeteksi panas bumi NOAA-19 (ASMC), sampai dengan 24 September 2009 terdapat 1017 titik api (hotspot) di Kalsel. Di Kalteng, banyaknya hotspot mengakibatkan kualitas udara menjadi sangat buruk sehingga merugikan kesehatan. Banyak masyarakat yang terserang ISPA dan ketika asap sangat pekat maka sebagian sekolah pun harus diliburkan.

Apanya yang Salah?
Titik panas terjadi karena adaya cuaca yang sangat ekstrim (lebih dari 37 derajat celcius) sehingga lahan gambut mudah terbakar dengan sendirinya, tidak adanya hujan, pembakaran lahan yang disengaja untuk pembersihan lahan perkebunan dan pekarangan, dan kurangnya kecepatan angin sehingga asap menjadi pekat.

Judul tulisan di atas diambil dari nama surat kabar yang pernah eksis pada masa penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan, yakni surat kabar Soeara Kalimantan dan surat kabar Kalimantan Berdjuang. Pertama, surat kabar Soeara Kalimantan. Ada dua kepemilikan dan masa penerbitan surat kabar ini, yakni Soeara Kalimantan yang terbit antara tahun 1930-1942 yang isi pemberitaannya seringkali melawan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Soeara Kalimantan Saptoe 7 Februari 1942 – 19 Moeharram 1361 tertulis bahwa: Directeur-Hoofredacteur A.A. Hamidhan. Kantoor Redactie dan Administratie Pasar Baroeweg No. 110 – Telefoon – adres “swarakalimantan”. Penerbit: Drukk. en Uitgev. My. Kalimantan Bandjermasin. Surat kabar ini dijual eceran 6 sen. Harga langganan satu bulan f. 1, tiga bulan (kwartaal) f.3, Luar negeri setahun f 15. Surat kabar ini mempunyai agen di Batavia dan Surabaya.
Karena seringkali berlawanan dengan Pemerintah Hindia Belanda, maka menjelang kedatangan tentara Jepang di Banjarmasin, mesin cetak Soeara Kalimantan dihancurleburkan oleh AVC (Algemene Vernielings Corps) Belanda bersamaan dengan praktek pembumihangusan objek vital lainnya di Banjarmasin.

Tokoh politik dari kaum republiken kelahiran Tarutung Sumatera Utara, 6 Maret 1906. Kehadirannya di Kalimantan Selatan dimulai ketika tahun 1935 menjadi guru HIS (Hollands Inlandse School) di Kandangan (tempat Hassan Basry bersekolah). Ia juga mengajar di HIS Banjarmasin dan guru sekolah Hutsu Cho-Gakko (pengganti MULO/Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di masa pendudukan Jepang.
Terjun ke dunia politik ketika bersama dr. D.S. Diapari mendirikan partai politik Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dengan Ketuanya D.S. Diapari, Wakil Ketua I A.A. Rivai, Wakil Ketua II Aidan Sinaga. Sekretaris umum E.S. Handuran di samping pembantu lainnya.
Menyikapi Persetujuan Linggajati, maka Aidan Sinaga, E.S. Handuran dan A.A. Rivai menghadap Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta di Jogjakarta dan mengeluarkan surat pernyataan bertanggal 20 November 1946 berisi dukungan dan kesetiaan SKI terhadap Republik Indonesia
Perjuangannya bersama tokoh-tokoh SKI lainnya berhasil membelokkan suara dalam Dewan Banjar, sebuah badan legislatif bentukan Belanda, untuk kepentingan perjuangan.

Menjelang Konferensi Meja Bundar A. Sinaga bersama A.A. Rivai sebagai utusan BFO dari Dewan Banjar telah mengikuti persidangan antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO di Scheveningen dan ‘s-Gravenhage membicarakan persiapan Konstitusi RIS, dan diwakili A.A. Rivai telah membubuhkan tanda tangan pada Piagam Persetujuan Naskah Undang-undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan dalam piagam tersebut. Mereka berdua selanjutnya mengikuti Persidangan KMB di Den Haag, dari bulan Agustus sampai kembali ke Jakarta dengan pesawat constellation KLM tanggal 9 November 1949. bersama utusan lainnya. Sesudah pengakuan kedaulatan, ia dipercaya sebagai walikotapraja Banjarmasin (1950-1958).

Dikenal sebagai Bapak Gerilya Kalimantan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/TK Tahun 2001, tanggal 3 November 2001. Hassan Basry dilahirkan di Padang Batung, Kandangan 17 Juni 1923. Pendidikannya Volkschool Padang Batung 1929-1932, HIS Kandangan 1940-1942, Tsanawiyah Al Wathaniyah Kandangan 1940-1942, Kweekschool Islam Pondok Modern Gontor Ponorogo 1942-1945, Al Azhar University 1951-1953, American University 1953-1955 dan SSKAD Bandung1956. Pada masa perjuangan ia merupakan aktivis PRI di Surabaya 1945, kemudian menyeberang ke Kalsel sebagai pemimpin Lasykar Syaifullah Haruyan 1946, pemimpin Banteng Indonesia 1946, dan Komandan Batalyon ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan 1946. Ia mengembara sebagai ekstremis buronan di hutan-hutan Kalimantan. Namanya paling dibenci, tapi juga ditakuti Belanda, dan disegani pengikut-pengikutnya. Ia dipandang sebagai biangkeladi ekstremis paling berbahaya di kawasan ini. Namun oleh rakyat ia adalah “Bapak Gerilya” yang paling dicintai dan berkharisma pada zamannya. Ia adalah Pimpinan Umum/Komandan/Panglima/ Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.
Di tahun 1948-1949, ia berhasil memimpin perlawanan bersenjata sehingga pasukannya dapat menguasai sebagian besar wilayah territorial di Kalimantan Selatan minus kota-kota yang masih diduduki NICA.
Pada tanggal 17 Mei 1949 Hassan Basry atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memproklamasikan Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penguasaan para gerilyawan itu akhirnya memaksa Belanda meminta bantuan pihak militer Republik dan UNCI sebagai penengah dalam perundingan dengan pihak ALRI Divisi IV. Perundingan pertama kali antara ALRI Divisi IV yang diwakili Hassan Basry dengan pihak Belanda yang ditengahi Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo dari misi militer Republik dan UNCI berlangsung pada tanggal 2 September 1949 di Munggu Raya Kandangan. Selanjutnya setelah melalui beberapa pertemuan, perundingan resmi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh misi militer Republik dan UNCI tanggal 16/17 Oktober 1949 menghasilkan kesepakatan perhentian permusuhan secara resmi di Kalimantan Selatan.

NASIHAT RASULULLOH SAW KEPADA SAYYIDINA ALI:

“WAHAI ALI, HENDAKLAH ENGKAU SHOLAT BERJAMAAH, KARENA SHOLAT BERJAMAAH DISISI ALLAH BAGAIKAN BERJALAN UNTUK HAJI DAN UMROH. TAK ADA SEORANG PUN YANG BENAR-BENAR BERJAMAAH KECUALI SEORANG MU’MIN YANG TELAH DICINTAI ALLAH DAN TAK SEORANGPUN YANG ENGGAN MELAKUKANNYA KECUALI SEORANG MUNAFIQ YANG DIBENCI ALLAH”

Banyak dari kita yang meremehkan/meminggalkan shalat berjamaah di masjid/langgar, padahal rumahnya dekat dan iapun mendengar panggilan azan. Oleh karenanya, melalui tulisan ini akan coba kami jelaskan mengenai hukum-hukum tentang wajibnya shalat berjama’ah, karena sebenarnya masalah ini adalah masalah yang teramat penting.