Lanjut ke konten

Partai Indonesia Raya (Parindra) Cabang Kalimantan Selatan dan Timur

Agustus 6, 2020

Oleh Wajidi

Parindra merupakan organisasi pergerakan berpusat di Jawa yang mempunyai cabang organisasi di Kalimantan Selatan. Peranannya di Kalimantan Selatan belum banyak dipublikasikan. Asal mula Parindra di Kalimantan Selatan adalah organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang dibentuk pada tahun 1930.

Karena berfusinya PBI dengan Budi Utomo dan organisasi lainnya di pulau Jawa menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) di tahun 1935 maka dengan sendirinya PBI di Kalimantan Selatan menjadi Parindra.

Perjuangan Parindra di Kalimantan Selatan di antaranya: duduk dalam keanggotaan dewan legislatif (Raad), mendirikan Rukun Tani, Koperasi, Rukun Pelayaran Indonesia (Roepelin), dan
Lumbung Padi, Mendirikan organisasi Keputrian, Kepanduan Surya Wirawan, dan Sekolah Parindra, menulis artikel politik dan mengeluarkan mosi menentang peraturan kerja paksa (erakan, rodi). Pemerintah Hindia Belanda menghadapi perjuangan Parindra dengan cara melakukan tindakan pengawasan, pelarangan, dan pembubaran rapat serta penangkapan dan pemenjaraan aktivis Parindra di Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut tentang Parindra, silakan unduh dan baca artikel pada link di bawah ini:

Abdoel Moeis Hassan, Tokoh Pejuang dari Kaltim

Agustus 6, 2020

Oleh Wajidi

Selasa, 25 Juni 2019 bertempat di Aula Bankaltimtara, Jl. Jenderal Sudirman 33 Samarinda, saya diminta sebagai narasumber Seminar Nasional Kepahlawanan Abdoel Moeis Hassan. Makalah yang saya paparkan berjudul: “Kiprah Perjuangan Abdoel Moeis Hassan Dalam Dinamika Sejarah Bangsa”.

Abdoel Moeis Hassan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk mengajukan Abdoel Moeis Hassan sebagai calon pahlawan nasional dari Kalimantan Timur, dan salah satu tahapan dalam proses pengusulan adalah melalui Seminar Nasional.

Abdoel Moeis Hassan,  adalah seorang tokoh sejarah yang lahir pada 2 Juni1924  di Samarinda, dan meninggal di Jakarta, 21 November2005.

Kiprah Abdoel Moeis Hassan tidak perlu diragukan. Menyimak kiprah A. Moeis Hassan sejak dari masa pergerakan, pendudukanJepang, revolusi kemerdekaan, dan sesudah pengakuan kedaulatan sampai ia menjadi gubernur Kalimantan Timur, tampak pada dirinya melekat jiwa seorangnasionalis-religius, seorang republiken, pembaharunamun humanis. Sebagai seorang nasionalis-religius yang republiken, ia sangat memegang teguh prinsif non-kooperatif terhadap Belanda ataupun kepentingan kaum federalis.

Meminjam istilah Sidney Hook, Hero in History (1955),  Abdoel Moeis Hassan (selanjutnya disebut A.Moeis Hassan)  dapat disebut sebagai  seorang tokoh “pembuat”  sejarah (event-making man) sehingga memiliki makna monumental bagi masyarakat-bangsa. Sebelum proklamasi kemerdekaan, A. Moeis Hassan dalam usia yang relatif muda telah terjun dalam pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940–1945.  Ketokohannya lahir  dari adanya kesadaran sebagai pemuda terdidik,  dengan kecerdasan dan kecerahan hatinya terjun ke dalam kancah pergerakan  dengan segala risiko  sehingga mampu dan ikut “mengukir dan mengubah sejarah”, sejak masa pergerakan kebangsaan, revolusi kemerdekaan, dan hingga masa pembangunan sebagai gubernur dan wakil rakyat.

Makalah seminar dapat diunduh dalam link di bawah ini.

Video seminar dapat dilihat dalam link berikut:

Pergerakan Kaum Perempuan di Borneo bagian Selatan

Juli 6, 2020

Oleh Wajidi

PERAN PEREMPUAN DI LUAR PERAN TRADISIONALNYA misalnya sebagai aktivis pergerakan, guru, tuan guru, penulis, pejuang gerilya —–bukan seputaran dapur, sumur, dan kasur—–belum banyak muncul dalam panggung sejarah Borneo  bagian Selatan. Kenapa? Ada  beberapa hal yang melatarbelakanginya, yaitu: (1) Karena memang aktor sejarah lebih banyak diperankan oleh kaum pria, (2) Dalam realitas sejarah memang hanya segelintir tokoh perempuan aktif dalam pergerakan karena faktor kungkungan tradisi, penddikan dan kebebasan dibatasi, dan mispersepsi ajaran keagamaan (suara wanita dianggap aurat) dll, (3) Dari beberapa nama tokoh perempuan hanya hanya segelintir yang menjadi  subjek penulisan, misal: Aluh Idut pernah jadi skripsi, Ratu Zaleha dan Fatmah Sakerani dalam karya Anggraini antemas, selebihnya lebih berupa bagian dari tema yang lebih besar misal dl perang banjar, pergerakan, dan revolusi kemerdekaan.

Dalam hikayat kita memang mengenal nama Puteri Junjung Buih. Namanya melekat sebagai tokoh perempuan, isteri Pangeran Suryanata, putera Majapahit, Raja Kerajaan Negara Dipa. Ketokohannya berbalut mitos. Keberadaanya dirasakan ada, namun terbuktikan tidak.

Pada masa perkembangan Islam kita mengenal nama Fatimah binti Syekh Muhammad ArsyadAl Banjari yang memberikan pengajaran (guru) bagi murid perempuan yang ingin belajar agama, dan Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis yang mencatat hasil pengajian kakeknya sehingga menjadi kitab parukunan.Masa Perang Banjar kita mengenal nama Kiai Cakrawati, Saranti, Bulan Jihad, Ratu/Gusti Zaleha,  namun hanya ditulis sekilas itupun dalam cerita Perang Banjar.

Ratu Zaleha

Masa pergerakan kebangsaan: 

Ny. Masiah  Pemimpin Perserikatan Dunia Isteri dibawah SI (isteri Mohamad Horman  Presiden SI) yang telah bersurat dengan R. Ajoe Tjokroaminoto (Presiden SI Wanodya Oetomo)  antara lain surat dari R. Ajoe 23 April 1923.  SI Dunia Isteri dapat dipandang sebagai organisasi kewanitaan yang tertua di Kalimantan Selatan. Meski bukan sebagai sebuah organisasi yang berdiri sendiri. SI Dunia Isteri turut menyokong pergerakan kaum perempuan, khususnya bagi para isteri yang suaminya menjadi tokoh  dan anggota organisasi  SI.

Gusti Noorsehan bin Gusti Muhammad Said
  • Ny. Noorsehan Djohansjah (isteri Merah Djohansjah bin Merah Nadalsjah) pernah menjadi ketua Rukun Isteri Barabai di Barabai (Hulu Sungai Tengah), di dalam Parindra bersama ibu-ibu lainnya seperti Fatimah (isteri Hadhariyah M) yang tergabung dalam Roekoen Kepoetrian Parindra. Di Roekoen Keputrian Parindra menjadikan RA Kartini sebagai tokoh panutan emansipasi wanita, foto RA Kartini mereka pajang dan hari kelahiran Kartini mereka peringati. Masa Jepang aktif di Fujin-Kai, Wanita PRI ibu Fatmah Sakerani. Pada masa revolusi kemerdekaan, Ibu Noorsehan aktif sebagai Ketua kelompok wanita bernama PERTIWI (Persatuan Tindakan Wanita Indonesia).
  • Ny. Siti Syahrijat, dari Kandangan memberanikan diri berpidato di rapat terbuka (openbare) di los Getah, pasar Barabai. Menurut informasi seorang perintis kemerdekaan (Abdul Manap Uhuk). Siti Syahrijat menjadi salah seorang wanita yang tidak kenal takut berpidato dengan lantang di muka umum pada masa penjajahan. Isi pidatonya bertujuan membangun semangat kaum perempuan, membangkitkan kegairahan dan menyadarkan kaum ibu serta mengajak mereka agar tidak hanya bekerja di dapur  yang semata-mata memasak dan memelihara anak di rumah, akan tetapi perempuan  juga harus   bangkit dan mengikuti jejak langkah kaum pria  di dalam menentukan langkah nasib bangsa di kemudian hari, sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang perempuan.
  • Ny. Rahmah Bahran dan Aluh Kaderi (kelak dikenal sebagai Aluh Idut) yang pada tahun 1935 mendirikan Jam’iyyatun Nisa sebuah organisasi kewanitaan di bawah Musyawaratutthalibin.
  • Ny. Aisyah (isteri A.A. Hamidhan) pengasuh rubrik hari sabtu bernama ”Soeara Iboe Kalimantan” (disingkat S.I.K). Siti Aisyah adalah juga seorang  guru HIS Partikelir. Dalam rubrik beliau punya nama samaran Sri. Rubrik Suara Ibu Kalimantan berisi informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengankewanitaan, seperti pengetahuan masak-memasak, pengetahuan kerumahtanggaan dan sebagainya.  Pada  salah satu terbitan  surat kabar Soeara Kalimantan edisi Sabtu, 7 Februari 1942 halaman 3 ada memuat rubrik “Soeara Iboe Kalimantan” di bawah pimpinan SRI. Rubrik S.I.K edisi tersebut memuat informasi dengan judul: “Kewadjiban Kaoem Iboe Diwaktoe Sekarang”. Isinya berisi anjuran kepada para ibu agar bagaimana di saat suasana genting akibat Perang Pasifik dapat mempergunakan pikiran dan segenap tenaganya untuk keselamatan rumah tangganya serta keluarganya. 
  • Hj. Fatmah Sakerani seorang aktifis pergerakan, guru berbagai sekolah seperti guru Kweekling, guru Volkschool-Putri  dan menjadi kepala sekolahnya di Kandangan, mendirikan Bustanul Atfal di Amuntai, aktif di Fujin-Kai, Wanita PRI bersama Noorsehan Johansyah, Seksi kewanitaan di SKI, dll.
  • Ibu Guru Amas (siti masari) salah seorang keturunan Danuraja guru sekolah rakyat tahun 1929, anggota organisasi Kaum Ibu, sesudah merdeka sebagai anggota perwari
  • Siti Warkiah atau Aluh Idut (Aluh Kaderi) aktif sebagai anggota PBI, Parindra, dan Jam’iyyatun Nisa sebuah organisasi kewanitaan di bawah Musyawaratutthalibin, Fujin-Kai, anggota BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia), anggota SKI, anggota Gappika, dan dijebloskan ke penjara serta disiksa Belanda sampai cacat.
  • Mastora, tentara wanita anggota ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.Para ibu yang berperan di dapur umum, Ibu Sa’diah yang mahambin Hassan Basry dalam lanjung dari Mandapai ke Tabihi.
  •  Rochanah, pemimpin 20 orang laskar wanita binaan Norman di Pancur Mangumbi Pagat Barabai. Norman adalah salah satu tokoh dalam peristiwa “Pemberontakan Trikesuma di Barabai” pimpinan tiga bersaudara Nawawi, Norman dan Alhamdie.
Hj. Bulkis, Ketua Aisyiah Muhammadiyah cabang Banjarmasin
Rukun Keputrian Parindra di Banjarmasin. Duduk di tengah-tengah Gusti Noorsehan Johansyah didampingi pengurus Keputrian, dengan latar belakang foto ibu Kartini; pelopor pergerakan emansipasi kaum perempuan
Huishoudschool, sekolah khusus perempuan untuk mengasah keterampilan mengurus rumah tangga, dikelola oleh Roekoen Poetri Parindra

Gagasan kemajuan kaum perempuan keluar dari peran tradisionalnya di Kalimantan bagian Selatan tidak terlepas dari masuknya pemikiran gerakan perempuan yang dipelopori terutama RA Kartini yang mana pada penjajahan foto tokoh emansipasi ini telah dipampang di dalam beberapa organisasi kewanitaan seperti Roekoen Kepoetrian Parindra, bahwa di Barabai pada foto lama di depan markas Parindra Cabang Barabai terdapat   papan hitam bertulisan  “Hari Peringatan Almarhoem R.A. Kartini, Barabai 23-4-‘39”.

Sekolah Puteri tahun 1932 di Banua Kupang, Barabai

Peran perempuan di luar peran tradisioanlnya seperti sebagai anggota pergerakan, guru sekolah, dan pelajar sangat dipengaruhi oleh politik etis berupa munculnya sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah partikelir berbasis nasionalis  dan keagamaan  yang dikelola oleh berbagai organisasi pergerakan seperti SI, Parindra, Muhammadiyah, NU, Musyawaratutthalibin, dan lain. Banyak tokoh pergerakan yang dalam aktovitasnya dibantu isteri atau setidaknya memberikan peluang para isteri tokoh saling berkorespondensi seperti halnya R. Ajoe Tjokroamianoto yang berkirim surat bertanggal Kedoengdjati; 23 April 1923 dengan Ny. Masiah (isteri Mohammad Horman, Presiden SI di Banjarmasin), Ny. Noorsehan Djohansyah, Ny. Sosodoro Djatikusomo, Ny. Fatimah (isteri Hadhariyah M), Ny. Hj. Fatmah Sakerani (isteri Sakerani) dll.

Gusti Noorsehan bin Gusti Muhammad Said dalam memoarnya mengatakan bahwa seperti gadis pada umumnya waktu itu ia dipingit, kebebasan dibatasi, ia hanya sekolah sampai selesai HIS. Keterlibatannya dalam pergerakan karena ia dinikahkan ayahnya dengan Merah Johansyah bin Merah Nadalsyah gelar gelar Soetan Indradjati, yang kebetulan adalah pemuda terdidik lulusan Osvia, seorang pamongpraja namun kerapkali berseberangan dengan pemerintah. Dari suaminya itulah Noorsehan belajar politik dan akhirnya total sebagai aktivis pergerakan seperti sebagai Ketua Roekoen Parindra, dll.

Salah satu dampak politik etis adalah edukasi atau pendidikan yang mana sekolah partikelir yang dikelola oleh organisasi yang berawatak kebangsaan, sosial maupun keagamaan bermunculan termasuk sekolah-sekolah putri. Dalam catatan sejarah, Belanda mendirikan bukan hanya Vervolgschool (dua tahun) dengan murid campuran, tapi ada pula yang melulu untuk puteri disebut Meisjes Vervolgschool, didirikan pada tahun 1935 di Banjarmasin dan Barabai, diantaranya di desa Banua Kupang pada tahun 1932. Di Barabai, juga terdapat sekolah Muallimat Sekolah Guru Puteri.

Mastora

Berdasarkan catatan Hamlan Arpan sebagaimana termaktub dalam buku Sejarah Banjar (2003 dan 2007), Pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada  perempuan untuk menempuh pendidikan untuk  menjadi guru bantu. Untuk guru-guru wanita pada Meisjes Cursus (Sekolah Puteri), mereka diberikan  kesempatan melanjutkan pendidikan pada Normaalschool  Blitar dengan lama pendidikan 4 tahun. Pada tahun 1930 sebanyak 15 orang  puteri Banjar  berumur rata-rata 14-15 tahun diberi kesempatan berangkat menuju Blitar untuk bersekolah di Meisjes Noormaalschool. Dari Kandangan delapan orang yaitu: Malati, Atung, Nursehan, Itai, Jawiah, Aluh, Nursiah, dan Maserah. Dari Rantau,  Barlian dan Masriah. Dari Barabai Siti Aisyah. Dari Amuntai Syamsyiah. Dari Alabio, Johar Manikam. Dari Kotabaru, Nursaniah dan dari Muarateweh Aisyiah. Mereka inilah yang setelah menyelesaikan pendidikan kembali ke Kalimantan Selatan mendarmabaktikan diri menjadi guru atau ladang pengabdian lainya, namun aktivitas mereka tidak tercatat dalam sejarah.

Nipponisasi Nama Jalan di Kota Banjarmasin

Juni 24, 2020

Oleh Wajidi

Cahaya Asia, Dai Nippon. Pelindung Asia, Dai Nippon. Pemimpin Asia, Dai Nippon. DAI NIPPON, BANZAI !

Tidak lama setelah tentara Jepang menduduki Borneo Selatan, maka   Jepang melakukan politik Nipponisasi atau men-Jepang-kan bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan dari  tingkatan dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Nipponisasi yang didukung oleh dominasi, mobilisasi, dan kontrol yang dilakukan tentara pendudukan Jepang, mengakibatkan berbagai pranata  (institution) masyarakat yang berkaitan dengan  politik dan pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi dan perdagangan, serta kehidupan pers mengalami perubahan yang drastis.


Seorang saksi hidup, M.P. Lambut mengatakan bahwa nipponisasi oleh Jepang di semua aspek kehidupan selama 3,5 tahun telah menghapuskan nyaris semua peninggalan Belanda yang dibangun selama 350 tahun.  Semua orang di Kalimantan tiba-tiba bisa mengucapkan slogan-slogan dalam bahasa Jepang: bahasa saya bahasa Jepang, bahasa kita bahasa Jepang, bahasa Asia bahasa Jepang, dan menyanyi  lagu-lagu Jepang.

Dalam Borneo Simboen, Selasa  11 Djanoeari 2604, hlm. 2 yakni dalam rubrik Kalimantan Subrubrik “Doesoen Timoer” ditulis “Njanjian2 Nippon Tersebar Kepelosok Desa”. Diberitakan bahwa dewasa ini kemana sadja  kita berkoendjoeng, selaloe kedengaran njanjian2 Nippon.

Dengan adanya nipponisasi, semua perkumpulan politik dan agama dilarang. Sebagai gantinya, dibentuk organisasi ala Jepang yang pergerakannya  meluas sampai ke desa-desa. Berbagai fasilitas seperti jalan, bioskop,  badan usaha, dan sejenisnya diganti dengan nama-nama  Jepang.

Di Banjarmasin, perubahan nama jalan diresmikan melalui sebuah upacara oleh pemerintah militer  Jepang. Berdasarkan berita Surat kabar Kalimantan Raya No. 28 tanggal 8 April 1942 bertajuk “Perobahan nama-nama djalanan”, nama-nama jalan yang diubah dengan nama Jepang, dapat dilihat pada tabel berikut.

No.Nama Asal (Nama Belanda) Posisi JalanNama Baru (Nama Jepang)Sekarang (tahun 2020)
1.Noordeindemulai dari jembatan kamar bola “de kapel” sampai jembatan Pasar Lama)Jalan OkamotoJalan Jenderal Sudirman
2.Resident de Haanwegmulai dari jembatan Telawang sampai jembatan kamar bola “de kapel”Jalan YamamotoJalan Lambung Mangkurat
3.School wegMulai dari jalan Yamamoto sampai KoenbrugJalan KataokaJalan Hasanuddin HM
4.Oelin wegmulai dari Koenbrug sampai batas Gemeente Km. 6.500Jalan MatsumotoJalan A. Yani
5.Waterstaatslanmulai dari jalan Okamoto sampai Heerengract kantor Waterstaat)Jalan HamadaDitutup bangunan Dinas PU Provinsi Kalsel
6.Palmenlaanmulai jalan Okamoto sampai Heerengracht dekat tennisbaanJalan MuraokaJalan Keramaian
7.Emmastraatmulai dari Kroesenlaan sampai Kertak BaroewegJalan Dr. ShogenjiJalan Pangeran Samudera
8.Kerklaanmulai dari jalanan Okamoto sampai HeerengractJalan FujikawaJalan Syar’i Musaffa
9.Happewegmulai dari jalan Teluk Tiram sampai KroesenlanJalan MetakeJalan Pelabuhan
10.RingwegMulai dari Heerengracht sampai Kertak BaroewegJalan NakamuraJalan Loji. Kini Jalan M.T. Haryono
11.HeerengrachtMulai dari Kerklaan sampai HendrikswegJalan OmoriJalan D.I. Panjaitan
12.MilitairewegMulai dari simpang Hendriksweg sampai RingwegJalan SuzukiJalan S. Parman
13.SwatparkMulai jalan Okamoto sampai Ringweg-Kertak Baru) Jalan Merdeka

Jepang juga mengubah nama-nama bioskop di Banjarmasin dengan nama Jepang. Misalnya Bioskop Eldorado (Nama gedung bioskop di Pasar Lama, Banjarmasin) diganti namanya menjadi Minami Borneo Gekijo (kelak Sekitar tahun 1950-an, di bekas lokasi bangunan lama oleh pemiliknya, Hoesein Razak, bersama Muhammad Hasyim, dan PGRI didirikan bioskop dengan nama “Bioskop Merdeka”). Bioskop Rex menjadi Osaka Gekijo (Setelah merdeka berganti nama menjadi Bioskop Ria, kemudian ditempati Barata Departement Store),  dan mendirikan cabang-cabang  Osaka Gekijo di Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Tanjung. Mereka menayangkan filem-filem Jepang atau filem yang mendukung proganda perang.


Sultan Hamid II dan Kampanye Negara Borneo

Juni 15, 2020

Oleh Wajidi

Siapa Sultan Hamid II? Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Sultan Hamid II, lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak ke-6 (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 – meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun) adalah Perancang Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Sultan Hamid II adalah salah satu aktor dalam  panggung sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950, tak terkecuali dalam sejarah perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan. Berikut catatan tentang Sultan Hamid II diambil dari berbagai sumber.

Sebagaimana diketahui Perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan, bukan semata bertujuan menegakkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan melainkan juga untuk menggagalkan usaha-usaha federalisme  Belanda yang hendak menguasai dan memisahkan Kalimantan Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembentukan Negara Borneo  (Kalimantan) sebagaimana dikehendaki dalam Persetujuan Linggajati.

Persetujuan Linggajati tidak terlepas dari peran Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Maksud utama Van Mook mengenai gagasan negara federal adalah menjadikan Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dalam sebuah negara federal, dan apabila berhasil maka penguasaan wilayah seluruh kepulauan Nusantara dianggap selesai (Lihat Wajidi, Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945-1949, Yogyakarta: Ombak, 2015, hlm. 27; lihat juga Wajidi, Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik, Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007, hlm. 39).

Gagasan negara federal diajukan Belanda dalam setiap perundingan dengan pihak Republik sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kedaulatannya, termasuk dalam perundingan yang dilakukan di sebuah desa bernama Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggajati. Persetujuan ini ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta.

Dengan Persetujuan Linggajati, Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Sedangkan pulau-pulau lainnya dikuasai Belanda.

Persetujuan Linggajati tersebut telah dijadikan dasar untuk membicarakan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merupakan Uni Indonesia – Belanda di kemudian hari yang susunannya akan terdiri dari Republik Indonesia serta negara-negara di daerah otonomi buatan Belanda.

Untuk menggolkan konsep Negara Kalimantan (Borneo) sebagai salah satu unsur dalam Negara Indonesia Serikat, Belanda mengirim tiga orang utusan yakni  Sultan Hamid II dari Pontianak untuk menghubungi tokoh-tokoh partai politik di Kalimantan Selatan; Dr. Eisenberger untuk menghadapi pejabat-pejabat pemerintah, Ch. O. van Der Plas seorang orientalis untuk menghadapi umat Islam, organisasi SKI-SERMI (Lihat Ramli Nawawi,  et al. Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991, hlm.180).

Sultan Hamid II dikirim ke Banjarmasin dan Hulu Sungai pada tanggal 26 Desember 1946. Ia menemui tokoh-tokoh pergerakan di Kandangan yang diwakili antara lain H.M. Arsyad, Merah Danil Bangsawan, Zafry Zamzam, H. Rusli, Jabar, H. Umar dan tokoh lainnya. Ketegangan muncul ketika Sultan Hamid II menyodorkan konsep Negara Kalimantan tokoh-tokoh pergerakan. Sultan Hamid II berkeinginan bahwa dialah nantinya yang menjadi Wali Negara Kalimantan yang akan meliputi beberapa bagian Kalimantan (Lihat Mugnie Junaidi, “Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) di Kalimantan Selatan”, Skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam,  Banjarmasin, 1972, hlm. 83).

Van Der Plas berangkat ke Hulu Sungai. Akhir 1948 ia tiba di Negara dan dengan didampingi empat pejabat Belanda termasuk Tuan Guru A. Gani ke rumah Tuan Guru  H.M. Jakfar, ulama berpengaruh di Pakan Dalam, Negara. Ulama ini cukup dikenal di daerah Hulu Sungai dan banyak mempunyai murid yang tersebar di mana-mana. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Van der Plas yang keturunan Indo-Belanda  itu membujuk Tuan Guru  agar mau menjadi qadhi besar dan sekaligus memimpin Jamiyah buatan Belanda berkedudukan di Banjarmasin dengan fasilitas lengkap, mobil dan gaji besar. Tapi semua itu ditolak Tuan Guru dengan cara halus, dengan alasan dirinya sudah tua dan sudah dekat dengan ajal (Lihat Lambran Ladjim, “Yang Terlupakan: Palagan Negara 2 Januari 1949”, dalam Banjarmasin Post, 28 Februari 2000; lihat rubrik “Hulu Sungai: Ulama berpulang”, dalam Kalimantan Berdjuang, Kamis 1 Desember 1949).

Kedatangan Sultan Hamid II dan kawan-kawan dengan konsep negara Kalimantan-nya rupanya tidak disenangi oleh para pejuang gerilya. Berdasarkan informasi dari salah seorang anak pejuang, sekembalinya Sultan Hamid II dari Kandangan, di perbatasan antara Binuang dan Martapura iringan mobil beliau ditembak dan dilempari granat.

Usaha Sultan Hamid II itu gagal dalam kampanyenya untuk pembentukan Negara Kalimantan karena kuatnya penolakan dari tokoh pejuang dan ulama di Hulu Sungai. Kegagalan ini disebabkan karena para tokoh pergerakan di Kalimantan Selatan telah sadar dan mengetahui betul siasat Belanda (Lihat  Sjarifuddin, “Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950”, (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974), hlm. 33).

Sejarawan R.Z. Leirissa dalam tesisnya: “Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia” menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya merebak di Jawa melainkan juga di hampir seluruh Nusantara dan dimenangkan bukan saja oleh kekuatan militer tetapi terutama oleh keahlian diplomasi. Menurut Leirissa, dalam perjuangan itu timbul kekuatan ketiga selain RI dan Belanda, yaitu BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg) atau Perhimpunan Musyawarah Federal.

 BFO dibentuk atas inisiatif Pemerintah Negara Indonesia Timur dengan bantuan Pemerintah Pasundan. Keanggotaannya sebanyak 15 orang berasal dari 15 daerah federal bentukan Belanda. BFO memegang peranan penting dalam perkembangan struktur ketatanegaraan dan federasi di Indonesia. Dalam konferensi inter Indonesia yang dilakukan BFO, maupun pada saat Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda, para utusan dari BFO berhasil menyatukan sikap untuk mengembalikan bentuk negara RIS yang digagas Belanda  menjadi NKRI.

Perjuangan BFO untuk  turut aktif mencari jalan keluar untuk menyelesaikan  konflik antara Belanda dengan RI ternyata tidak selalu berjalan mulus karena sejak awal terdapat dualisme dalam tubuhnya. Pada satu pihak terdapat kelompok pro-RI yang dipimpin Ide Anak Agung Gde Agung dan Adil Puradireja, dan pada pihak lain ada kelompok pro-Belanda yang dipimpin Sultan Hamid II dan dr. T. Mansur (Lihat R.Z. Leirissa, Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Pustaka Sejarah, Jakarta, 2006, hlm. 1-3).

Bagi kelompok pro-Belanda adanya NIT merupakan pembuka jalan dalam rangka pembentukan negara federal yang tetap berada dalam lingkungan kerajaan Belanda (Lihat R. Nalenan, Arnold Mononuto: Seorang Patriot, Gunung Agung, Jakarta, 1981, hlm.. 178 dan Bagi Belanda, pembentukan BFO dengan Sultan Hamid II sebagai Ketua Delegasi BFO di KMB, merupakan harapan bagi Belanda, untuk membawakan kepentingan mereka tentunya, namun dalam persidangan KMB harapan itu tidak sepenuhnya sesuai kenyataan karena kuatnya arus pro-RI (Lihat, sebagaimana diceritakan oleh Aidan Sinaga, salah seorang utusan Dewan Banjar dalam BFO  di KMB di Den Haag, dalam rapat umum Badan Koordinasi  tanggal 17 November 1949 di  Gedung Permufakatan Indonesia (GPI) di belakang Boom,  dalam “Mendengarkan kesan KMB”,  dalam Kalimantan Berdjuang, Sabtu 19 Nopember 1949 No. 853 Tahun ke IV, hlm. 1).

Bertolak belakang dengan Sultan Hamid II, Perdana Menteri NIT,  Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, yang juga pemrakarsa dan ketua BFO  lebih  menerapkan “synthesa nasional”, atau perpaduan antara kelompok federal dan kelompok pro-RI demi stabilitas politik dan kemakmuran di Indonesia Timur. Surat kabar Soeara Kalimantan memberitakan bahwa Mr. Ide Anak Agung Gde Agung dalam konferensi pers di Makassar mengatakan bahwa politik NIT  selalu ditujukan pada suatu sentesis dari semua golongan penduduk dan pemerintahan-pemerintahan di Indonesia Timur supaya tercapai persatuan nasional yang teguh untuk perjuangan nasional. Ia juga mengatakan tidak ada antitesa diantara Federalis dan Republikan, sebagaimana disarankan golongan-golongan yang menghendaki berpecah-belahnya persatuan rakyat Indonesia (Lihat “Front bersama untuk mentjapai tjita-tjita.  ‘Tak ada pertentangan Federalis dengan Republikein’ Kata Anak Agung Gde Agung”, dalam Suara Kalimantan No.  152-Tahun Kelima Rabu  6 Djuli 1949, hlm.1.)

 Untuk mewujudkan Negara Kalimantan, maka putera-putera Kalimantan yang pro federalisme yang berada di Jawa, telah mempersiapkan calon-calon Presiden Negara Kalimantan yang akan dibentuk. Calon presiden itu ada empat orang, yaitu: Sultan Hamid II, Sultan Parikesit dari Kutai, Ir. Pangeran Mohamad Noor, dan Mr. Tajuddin Noor (Lihat      “Tjalon2 Presiden Negara Kalimantan”, dalam Suara Kalimantan , Selasa 23 Augustus 1949 Tahun Kelima No. 207, hlm. 1.)

Gusti Jihan selaku anggota Badan Pekerja KNIP, wakil Kalimantan dan termasuk sebagai salah satu orang terkemuka di lingkungan masyarakat putra-putra Kalimantan di kota Yogyakarta saat dimintai pendapatnya oleh wartawan Suara Kalimantan mengenai keempat calon itu mengatakan, bahwa  diantara ke-4 calon itu maka Mr. Tajuddin Noor telah mengundurkan diri, karena tidak mau dicalonkan. Tentang Sultan Kutai menurut pemandangan Gusti Jihan, sesudah diadakannya  Konferensi Inter Indonesia (Inter Indonesia Conferentie) dan sesudah Sultan Hamid II memperlihatkan politiknya yang tegas dan suka kompromi dengan pihak Republik, maka popularitasnya naik tinggi di seluruh Kalimantan, dan sekarang ini hanya ada 2 calon terkemuka yaitu Sultan Hamid II dan Ir. Pangeran Mohamad Noor.  Kedua orang inilah yang harus dipilih satu antara dua dan pengaruh Sultan Hamid II ialah karena politiknya yang sudah tegas, apalagi pidatonya di Konferensi Inter Indonesia di Yogya amat menarik kalangan politik Kalimantan, ia populer sekali waktu itu. Begitupula dengan pengaruh Ir. Pangeran Mohamad Noor  yang juga besar di pulau Kalimantan (Lihat “Tjalon2 Presiden Negara Kalimantan”, dalam Suara Kalimantan , Selasa 23 Augustus 1949 Tahun Kelima No. 207, hlm. 1.)

Di Negeri Belanda berlangsung Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan pemberitaan Soeara Kalimantan dan Kalimantan Berdjuang  tentang KMB yang tentunya diikuti oleh masyarakat Kalimantan Selatan saat itu, tergambar bahwa pelaksanaan KMB menghadapi keruwetan. Akan tetapi Sultan Hamid II selaku ketua delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar,  dalam keterangan persnya di Den Haag mengatakan: tidak ada perbedaan-perbedaan paham yang penting dalam politik antara utusan-utusan Republik dan utusan-utusan daerah federal”, (Lihat “TIDAK ADA PERBEDAAN2  FAHAM JANG PENTING, Antara Utusan2 Indonesia Di K.M.B, Keterangan Pers Slt.Hamid II”, dalam Suara Kalimantan, Bandjarmasin, Minggu  11  September 1949, Tahun Kelima No. 239, hlm. 1).

  Sementara itu, kekuatan gerilya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan pimpinan Hassan Basry semakin memuncak. Tanggal 17 Mei 1949 Hassan Basry mengeluarkan proklamasi pembentukan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI yang melingkungi Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia.  Selain bermakna sebagai pernyataan kesetiaan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya secara resmi telah meninggalkan Kalimantan melalui Persetujuan Linggajati, maka proklamasi itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan  kepada Pemerintah Republik dan Belanda bahwa “Daerah Otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar” yang telah diciptakan Belanda sebagai upaya awal untuk mendirikan “Negara Kalimantan”, tidak lebih hanyalah fiksi di atas kertas dan sama sekali tidak berwujud nyata.

Pihak Belanda semakin terdesak memohon kepada pihak Republik untuk menengahi perundingan dengan ALRI Divisi IV. Utusan pemerintah Republik, Jenderal Mayor Suhardjo Hardjowardojo bersama perwakilan UNCI tiba di Kalimantan Selatan untuk menengahi dan saksi perundingan. Sebagai seorang yang sangat berjiwa Republikan, Jenderal Mayor Suhardjo sangat mendukung  ALRI  Divisi IV dengan menjadikannya secara resmi  sebagai bagian dari TNI, terlebih lagi ia mengetahui sepak terjang ALRI  yang dalam perjuangannya menentang pembentukan negara Kalimantan. Berita tentang  penolakan Jenderal Mayor Suhardjo terhadap pembentukan negara Kalimantan rupanya didengar oleh Sultan Hamid II.  Kepada  kantor berita Aneta,  Sultan Hamid II menyatakan keheranannya tentang pernyataan dari Jenderal Major Suhardjo yang menurut berita-berita pers, seakan-akan telah mengatakan bahwa tiap-tiap percobaan untuk mendirikan negara Kalimantan di luar Republik tidak berhasil. Berhubung dengan hal ini, Sultan Hamid II diantaranya mengatakan: “Baik pada persetujuan Linggajati maupun pada persetujuan Renville, pihak Republik telah menyebutkan Kalimantan sebagai negara yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat”. Sultan Hamid juga menegaskan kerjasama yang baik antara BFO dengan Republik, dan mengenai berita-berita pers ini ia telah mengadakan pembicaraan dengan wakil-wakil dari Republik, dan menyangkal bahwa bahwa sama sekali tidak ada maksud semacam itu (Lihat “Sultan Hamid tentang Keterangan Djenderal Major Suhardjo”, dalam Suara Kalimantan, Bandjarmasin, Sabtu 10  September 1949, Tahun Kelima No. 237, hlm. 1).

Terkait dengan hambatan psikologis pembentukan tentara RIS berupa penggabungan  TNI dan KNIL, wartawan kantor berita Antara yang menemui Sultan Hamid II, Ketua Delegasi BFO di KMB, yang baru saja tiba di Jakarta dengan pesawat Constellation KLM dari Negeri Belanda, mengatakan bahwa salah satu kesulitan dalam pembentukan tentara RIS adalah persoalan psikologis pada anggota-anggota TNI dan KNIL yang akan bergabung. Ketika ditanya apa usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan itu, dijawabnya bahwa yang penting adalah  Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara RIS harus dipilih orang yang bisa diterima (acceptable) oleh kedua belah pihak yang akan bergabung (TNI dan KNIL) (Lihat “Hamid tiba di Djakarta. ‘Tentera RIS’, sulit kata beliau”, dalam Kalimantan Berdjuang, Sabtu 19 Nopember 1949 No. 853 Tahun ke IV, hlm. 1).

 Di dalam pojok Kopi Pahit, surat kabar Kalimantan Berdjuang juga pernah menyindir adanya usulan agar Sultan Hamid II dijadikan Menteri Pertahanan. Sebagaimana diketahui, Sultan Hamid II, merupakan seorang yang dalam beberapa kesempatan memakai uniform KNIL, karena ia memang seorang KNIL berpangkat Jenderal Mayor KNIL. Ia  disukai dan  di samping Kolonel Surio Santoso, Sugondo, Tahya, Rumimper yang merupakan orang KNIL, ia merupakan sosok yang  diusulkan tentara KNIL sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan RIS kelak (Lihat kembali “Usul dari Knil HAMID II MENTERI PERTAHANAN”, dalam Kalimantan Berdjuang, Rabu 30 Nopember 1949).

Usulan agar Sultan Hamid II dijadikan Menteri Pertahanan ini disindir oleh Abang Sikat Jr dalam pojok Kopi Pahit surat kabar  Kalimantan Berdjuang edisi Kamis 1 Desember 1949, dengan mengatakan  mengapa tokoh mliter Republik seperti Hamengku Buwono, Suhardjo, Simatupang, Sungkono, dan Gatot Subroto dan tokoh lainnya tidak tidak diusulkan sebagai Menteri Pertahanan. 

 Kalimantan Berjuang mempunyai rubrik opini dengan nama “Fikiran Merdeka”,  misalnya dalam Kalimantan Berdjuang,  Sabtu 3 Desember 1949 No. 865 Tahun ke IV, hlm. 2,  rubrik  “Fikiran Merdeka” memuat opini dengan judul “Hubbur Riasah” yang ditulis oleh H. Muhammad M, yang  isinya menyoroti perilaku pemimpin rakyat yang berebut kedudukan dan pangkat. Misalnya Mr. Tolol dan Kyahi Bahlul  menonjol-nonjolkan diri untuk diangkat dalam jabatan tertentu, yang ia sebut :Hubbur Riasah” hanya cinta kepada jabatan, baik dengan cara yang jujur atau pun curang, legal atau illegal. Opini Muhammad itu lahir dari kegelisahan dia dalam melihat suasana saat peralihan dalam rangka pembentukan pemerintah RIS yang mana banyak tokoh-tokoh bermunculan yang merasa dirinya paling berhak menempati jabatan tertentu dalam lapangan sipil maupun militer (Lihat “Fikiran Merdeka: Hubbur Riasah”, dalam Kalimantan Berdjuang,  Sabtu 3 Desember 1949 No. 865 Tahun ke IV, hlm. 2).

Apakah Sultan Hamid II mengejar pangkat Menteri Pertahanan? Surat kabar Kalimantan Berdjuang menerangkan sosok Sultan Hamid II sebagai  seorang yang dalam beberapa kesempatan memakai uniform KNIL dengan tanda pangkat  Jenderal Mayor KNIL. Ia  disukai dan  merupakan sosok yang diusulkan KNIL sebagai menteri pertahanan dan/atau Panglima Tentara RIS dalam pemerintahan RIS kelak, lihat “Usul dari Knil HAMID II MENTERI PERTAHANAN”, dalam Kalimantan Berdjuang, Rabu 30 Nopember 1949. Ketika ditanya terkait berita-berita bahwa ia akan menjadi Panglima Tentara RIS ia mengatakan sudah senang melihat Indonesia bersatu. Ia mengatakan tidak mengejar pangkat. Ia akan mengaso (istirahat) dan tinggal di Kalimantan Barat. Tidak ingin mengajukan diri sebagai calon, lihat “Saja tidak kedjar pangkat” Kata Hamid II, dalam Kalimantan Berdjuang,  Sabtu 3 Desember 1949 No. 865 Tahun ke IV, hlm. 1.

Bagaimana menurut sampeyan?

dr. Vischer, Korban Kekejaman Jepang di Borneo Selatan

Mei 31, 2020

Oleh Wajidi

Salah satu utusan  Palang Merah Internasional atau ICRC (International Committee of the Red Cross) di Banjarmasin, yaitu dr. Vischer adalah salah seorang korban kekejaman Jepang di Borneo Selatan. Pada tahun 1942 ada tiga  utusan ICRC di Hindia Belanda yakni di Sumatera, Batavia (Jakarta), dan Banjarmasin.  Sesudah selesai Perang Dunia ke II, Palang Merah Internasional baru mengetahui bahwa dr. Vischer menjadi salah satu korban karen dipersangkakan tentara pendudukan Jepang sebagai anggota komplotan anti Jepang pimpinan Gubernur B.J. Haga di Borneo Selatan.

dr. Vischer

dr. Carl Mattheus Vischer dilahirkan di Basel (Swiss) 29 Agustus 1896. Sebelum pecah perang ia tinggal Barimba sebagai kepala gereja (praeses) Zending Basel. Ia dokter pertama di Kuala Kapuas dan memimpin rumah sakit Bazelsche Zending di Barimba, Kuala Kapuas dari tahun 1931 sampai tahun 1943. Rumah sakit yang dikelola Basler Mission Gesellschaft ini Rumah sakit Zending di Kuala Kapuas merupakan satu-satunya rumah sakit yang lengkap. Mempunyai kemampuan melaksanakan bedah. Perawatnya dididik langsung oleh Vischer. Dua perawat pertama berasal dari orang Dayak setempat, perawat ketiga dari etnis Tionghoa berasal dari kampung Pecinan di Barimba. Ia mempunyai pengaruh  yang sangat besar  di kampung-kampung bangsa Dayak daerah Kuala Kapuas yang mendapat pengaruh misionariszending.

Polyclinic

Surat kabar Borneo Simboen No. 324 Tahun ke II Selasa 21 Desember 2603 (1943) dalam tajuknya berjudul “Keterangan Ringkas Kaoem Penghianat Jang Mengimpikan Perlawanan Terhadap Dai Nippon” mendeskripsikan secara rinci nama-nama orang yang terlibat dan peranannya dalam komplotan B.J. Haga. Disebutkan dalam pemberitaan itu bahwa Haga berkomplot dengan pihak luar anti Jepang, merencanakan pemberontakan bersenjata untuk  mengembalikan pemerintahan Hindia Belanda di Borneo. Lebih lanjut pemberitaan Borneo Simboen menyebutkan, B.J. Haga dibantu oleh 25 orang pembantu utamanya  diantaranya 1  orang eks-Assistent Resident, dan 9  orang eks-Controleur dalam tawanan, sedangkan isteri Gubernur dan isteri salah satu controleur mengatur di dalam.

dr. Vischer

Pada saat Jepang menguasai Banjarmasin, keadaan benar-benar kacau. Banyak warga kulit putih yang mengungsi ke Kuala Kapuas yakni ke kampung tempat tinggal Vischer di Barimba.  Saat Jepang tiba di Barimba, pada mulanya Vischer disuruh Jepang untuk meneruskan pelayanan di rumah sakit, tetapi kemudian ia ditawan dan disuruh kerja paksa. Sebanyak tujuh orang, diantara pekerja zending di Barimba ditangkap dan kemudian dibunuh Jepang, yakni dr. Vischer dengan isteri (Betsy Mylius), Ds. Bart dengan isteri, Inspektur Braches dengan isteri, dan Ny. Dr. Howeler.

dr. Vischer

Pada mulanya dr. Vischer dan tahanan lainnya  ditahan Kuala kapuas, dan salah seorang yang ditangkap adalah Housman Baboe, tokoh dayak setempat. Dari Kuala Kapuas, kemudian dibawa ke Banjarmasin dan ditahan di  Tatas Port (Benteng Tatas) tempat semua tahanan kemudian dipindah ke Kandangan. Sebagian yang diinterner di Kandangan adalah para pendeta-pendeta bangsa Jerman utusan Zending Barmen yang bekerja  di GDE (Gereja Dayak Evangelis) namun kemudian kemudian hari dibebaskan Jepang.

Dari Kandangan, Vischer kemudian dibawa ke bandara Ulin dan di sana ia dipenggal. Kemungkinan besar tawanan dieksekusi dengan cara dipenggal  karena Jepang pantang  membuang peluru. Pemenggalan dengan samurai adalah salah satu cara untuk menghemat peluru.

Salah seorang yang dipersangkakan sebagai anggota komplotan adalah dr. Soesilo. Ia seorang ahli malaria dan adik dari Dokter Soetomo pendiri Boedi Oetomo. Jepang menyatakan bahwa Vischer dan Soesilo bersahabat karib sejak lama sekali dengan Haga, karena mengingat budi pekerti dan kebaikan Haga terhadap mereka saat menjadi pemimpin tertinggi dari BMO urusan mobilisasi kesehatan semasa pecah perang melawan  Jepang, atau dalam hal-hal lainnya. Dengan kemauan sendiri dr. Vischer dan dr. Soesilo bergabung ke dalam komplotan  melawan Jepang dan  menjadi pemimpin atau kepala  badan spionase. Disebutkan bahwa spionase Vischer dilakukan melalui kedok kegiatan  perawatan, keagamaan, dan pendidikan yang berpusat di Barimba, Kuala Kapuas.

dr. Vischer, Barimba Kuala Kapuas

Apakah dr. Vischer terlibat komplotan anti Jepang yang dipimpin Haga? Dan mengapa orang-orang yang dianggap tidak bersalah turut menjadi korban dan oleh Jepang dipersangkakan sebagai anggota komplotan anti Jepang?

Laman: 1 2

Aberani Sulaiman

Mei 31, 2020

Oleh Wajidi

Pejuang gerilya pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan 1945-1949. Dilahirkan di Rangas Birayang, 3 Agustus 1925. Kiprahnya dalam perjuangan bersenjata dimulai ketika bersama Abdul Rahman Karim dan Anwarudin membentuk Gerpindom (Gerakan  Pemuda Indonesia Merdeka) di Birayang pada tanggal 10 Oktober 1945.

Bulan Mei 1947 bertepatan dengan 17 Ramadhan, Aberani Sulaiman bersama pejuang lainnya untuk pertama kalinya menyerang pasukan Belanda di Hambawang Pulasan, Batu Mandi.

Setelah peristiwa Hambawang Pulasan, ia dan pasukannya memimpin perjalanan menuju Kalimantan Tenggara-Kotabaru menembus pegunungan Meratus dengan tugas antara lain mencari senjata dan penghubung.

Dalam perjalanan ke Kotabaru itulah Aberani Sulaiman bertemu dengan Hassan Basry yang berniat hendak menyeberang ke Jawa, namun kemudian membatalkan rencananya dan menyatakan bergabung dengan Gerpindom. Perkembangan selanjutnya, Gerpindom dilebur ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan  Hassan Basry sebagai Pimpinan Umum (PU) dan Aberani Sulaiman sebagai Wakil PU/Kepala Staf.

Aberani Sulaiman juga terlibat dalam pertempuran di Janggar di kaki Gunung Meratus pada bulan Desember 1947, juga di beberapa pertempuran lainnya.

Ia adalah salah seorang anggota perumus teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 yang ditandatangani oleh Hassan Basry,  dan sekaligus sebagai Wakil Gubernur/Kepala Staf  pada Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang dipimpin oleh Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara/Panglima Divisi. Selain tokoh pejuang gerilya, ia dikenal sebagai Gubernur Kalimantan Selatan periode 1963-1965.

A.A. Hamidhan

Mei 31, 2020

Oleh Wajidi

Dilahirkan di Rantau, 25 Februari 1909. Pendidikan terakhir Europese Lagere School. Tokoh wartawan perintis dan pernah 3 kali dihukum kurungan di penjara kolonial. Pertama kali memimpin perusahaan surat kabar Soeara Kalimantan (1930) yang kemudian  dihancurleburkan oleh AVC (Algemene Vernielings Corps)Belanda menjelang kedatangan tentara Jepang di Banjarmasin, pengurus dan pemimpin redaksi surat kabar Kalimantan Raya (1942),  dan surat kabar Borneo Simboen terbitan Banjarmasin (1942-1945).

Ia satu-satunya utusan  Kalimantan dalam keanggotaan  PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan  turut hadir pada malam “penggodokan” naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945 dan Sidang Pleno PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD 1945 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Ia menolak jabatan Gubernur Kalimantan yang ditawarkan Presiden Soekarno dan mengusulkan  Ir. Pangeran Mohammad Noor untuk menduduki jabatan tersebut.

Sebelum pulang ke Banjarmasin, Presiden Soekarno menyerahkan kepada A.A. Hamidhan Surat Keputusan pengangkatan Mr. Rusbandi sebagai Ketua KNI Daerah dan dr. Sosodoro Djatikusomo sebagai PNI Daerah Kalimantan. Sedangkan A.A. Hamidhan sendiri diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia (KNIP) Pusat.

A.A. Hamidhan sempat pula membawa surat kabar “Asia Raya” pimpinan B.M. Diah yang memuat berita dan teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Meski berita proklamasi itu tidak dapat segera diberitakan di media cetak di Kalimantan Selatan karena kuatnya tekanan militer Jepang, ia akhirnya menyiarkan berita tentang Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan tentang Bentuk Indonesia Merdeka pada  surat kabar Borneo Simboen terbitan Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 (26 Agustus 1945).

P.M. NOOR SANG “BAPAK BANGSA”

Januari 27, 2016

Oleh Wajidi

Banjarmasin Post (1/10) memberitakan bahwa pada hari Sabtu 31 Oktober 2015 bertepatan dengan puncak perayaan Milad ke-511 Kesultanan Banjar, Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu’tashim Billah menyematkan anugerah gelar keagungan Wirasana kepada tiga pahlawan Banjar, yakni Pangeran Hidayatullah, Panglima Wangkang, dan Ir. Pangeran Mohamad Noor (P.M. Noor). Ketiganya dinyatakan pantas mendapatkan anugerah itu, karena jasanya yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara di zamannya masing-masing. Hidayatullah dan Panglima Wangkang dikenal sebagai pejuang Perang Banjar, sedangkan P.M. Noor (1901-1979) adalah Gubernur pertama Provinsi Borneo (Kalimantan).

P.M. NOOR

Penyebutannya sebagai pahlawan Banjar, barangkali semuanya mengamini, meski kenyataannya kepahlawanan ketiganya melampaui batas-batas kelokalan. Sebutlah Ir. P.M. Noor, jejak langkah dan pengabdiannya pada bangsa dan negara sangat menasional, oleh karena itu wajar ia mendapat anugerah Bintang Mahaputera Utama III. Ia seorang pejuang, tokoh bangsa, dan bahkan salah seorang bapak bangsa (founding father) karena ia adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Dokuritu Zyunbi Tyoosakai).

Penyebutan bapak bangsa kepada Ir. P.M. Noor, menurut Helius Sjamsuddin, guru besar sejarah Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, didasarkan pada analogi sejarah modern Amerika bahwa mereka yang ikut menandatangani The First Continental Congress (1774), Declaration of Independence (1776), The American Revolution/The War of American Independence (1776-1783), dan Constitutional Convention (1787), lazim disebut “founding fathers”. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para anggota BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Dokuritu Zyunbi Inkai), disebut sebagai para founding fathers kita. Ir. P.M. Noor (satu-satunya utusan Kalimantan dalam BPUPKI) dan A.A. Hamidhan (satunya-satunya utusan Kalimantan dalam PPKI) adalah termasuk di dalamnya, sebagai bapak bangsa.

received_1318315731528943

Gubernur Pertama Kalimantan

P.M. Noor telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagaimana terlihat pada perjuangan, pemikiran, dan karya besarnya. Ia pernah menjabat sebagai anggota Volksraad dan anggota BPUPKI, Gubernur pertama Kalimantan (1945-1950), Wakil Menteri Perhubungan (1945-1946), Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (1956-1959), anggota DPRS-RI (1950-1956), dan anggota DPA (Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

received_1318315754862274

received_1318318911528625

Diangkatnya Ir. P.M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan tidak terlepas dari penolakan A.A. Hamidhan untuk menduduki jabatan gubernur yang ditawarkan kepadanya, dan mengusulkan nama Ir.P.M. Noor kepada Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dan Otto Iskandar Dinata untuk menduduki jabatan tersebut. Padahal anggota PPKI dari luar Jawa semuanya bersedia menjadi Gubernur, kecuali A.A. Hamidhan yang menyatakan ingin tetap di posisinya sebagai wartawan, walau ia kemudian diangkat menjadi anggota KNIP.

Selama menjabat Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta, Ir. P.M. Noor telah menggunakan segala daya upaya untuk mengawal Kalimantan tetap sebagai bagian dari NKRI, walau kemudian berdasarkan Persetujuan Linggajati, pemerintah Republik secara sadar dan sah telah melepas Kalimantan menjadi bagian kekuasaan Belanda.

3

Ir. P.M. Noor, kanan, mendampingi Drs. Moh. Hatta, tengah. Paling kiri, Ir. H.M. Said, kelak menjadi Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalsel.

Sebagai birokrat pejuang, ia telah menunjukkan kerjasamanya yang sangat baik dengan pimpinan angkatan laut, darat, dan udara dalam menjalankan strategi infiltrasi bersenjata ke Kalimantan (Selatan, Tengah, Timur, dan Barat). Melalui kerjasamanya itu, ia mengkordinir para infiltran pejuang kemerdekaan melalui berbagai ekspedisi lintas laut dan udara ke pulau Kalimantan. Baca selengkapnya…

EKSOTIKA TRADISI BA-AYUN MAULID DI MASJID BANUA HALAT

Desember 28, 2015

Oleh Wajidi

lomba blog wisata kalsel
Matahari beranjak naik. Panas terik mulai menyengat, namun arus manusia menuju desa Banua Halat semakin ramai, dan menjelang tengah hari kepadatan mencapai puncaknya. Hari itu, Kamis 24 Desember 2015 bertepatan dengan 12 Rabiulawal 1437 Hijriah,  ribuan manusia berjejal  di Masjid Banua Halat untuk  menghadiri pelaksanaan upacara Ba-ayun Maulid.
Ba-ayun Maulid merupakan tradisi ma-ayun (mengayun) anak  yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ba-ayun asal katanya “ayun’ artinya melakukan proses ayunan, sedangkan maulid berasal dari peristiwa maulid (kelahiran) Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ba-ayun Maulid diartikan sebagai kegiatan mengayun bayi atau anak sambil mengalunkan syair maulid bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Masjid Banua Halat
Masjid Banua Halat

Destinasi wisata Kalsel ini berada di desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Lokasinya berjarak sekitar 2 km ke arah barat dari kota Rantau ibukota Kabupaten Tapin, atau berada sekitar 130 km di arah utara Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalsel.

Masjid Banua Halat (2)
Ruang Induk Masjid Banua Halat

Prosesi Ba-ayun Maulid
Ba-ayun Maulid merupakan tradisi yang dilaksanakan dengan mengundang seluruh warga kampung dan bahkan luar kampung. Upacara ini dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, pada ruangan masjid digantungi ayunan yang membentang pada tiang-tiang masjid.
Dahulu sekali, upacara Ba-ayun Maulid hanya diikuti secara terbatas oleh bayi atau anak-anak warga bubuhan tutus (warga asli) yang lahir di Banua Halat saja, namun kini bisa diikuti oleh siapa saja yang berminat. Anak-anak, orang dewasa, kakek, nenek boleh menjadi peserta Ba-ayun Maulid.

Orang-orang tua yang ikut upacara Ba-ayun Maulid didorong oleh beberapa motivasi seperti untuk memenuhi  hajat atau nazar karena terbebas dari jeratan hukum, ingin atau telah sembuh dari penyakit, sukses meraih reputasi tertentu, dan lain sebagainya.

Ba-ayun Maulid di Banua Halat
Prosesi Ma-ayun Anak Dalam Upacara Ba-ayun Maulid

Ayunan yang digunakan peserta berupa:  tapih bahalai tiga lembar, tali tiga meter, kakamban tiga lembar, dan biasanya sudah disediakan panitia, lengkap dengan berbagai hiasan anyaman janur dan kue tradisional.
Orang tua yang anaknya  ikut diayun harus menyerahkan piduduk berupa sasanggan berisi beras kurang lebih 3 ½ liter, sebiji gula merah, sebiji kelapa, sebiji telur dan nasi ketan, benang, jarum dan sebongkah garam serta uang perak.

Piduduk
Piduduk

Upacara Ba-ayun Maulid  dimulai pukul 10.00 pagi ditandai dengan pembacaan beberapa syair seperti syair Barzanji, syair Syarafal Anam dan syair Diba’i. Saat kalimat  asyrakal dalam syair Barzanji dibacakan, serempak anak-anak diayun secara perlahan dengan menarik selendang yang diikat pada ayunan tersebut. Maksud diayun pada saat itu adalah untuk mengambil berkah atas keluhuran akhlak dan kemuliaan Rasulullah SAW yang kelahirannya diperingati saat itu.

Tapung Tawar
Tapung Tawar dan Doa Tuan Guru

Semua anak yang diayun  didoakan bersama  dipimpin oleh pemuka agama (tuan guru). Mereka berdoa agar anak-anaknya kelak menjadi umat yang bertakwa, taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Interaksi Islam dan Budaya
Ba-ayun Maulid merupakan upacara yang mencerminkan sebuah proses kesinambungan masyarakat dengan masa lalunya ketika belum ber-Islam. Tujuan, perlengkapan, dan pelaksanaannya memang  tidak persis sama dengan tradisi sebelumnya  karena telah diisi dengan  nilai-nilai Islam, meski diakui pula sebagian anasir lama masih dipertahankan.

Anak Berayun
Ma-ayun Anak

Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran Rasulullah SAW, maka Ba-ayun Maulid juga berfungsi untuk menghubungkan silaturahim keluarga besar juriat Banua Halat  yang tersebar di berbagai daerah atau diyakini berada di “dunia lain“.
Upacara Ba-ayun Maulid sebenarnya berasal tradisi ma-ayun anak yang dilaksanakan pada acara bapalas bidan, yakni sebuah tradisi dalam budaya pra-Islam. Ketika Islam datang ke daerah ini,  bapalas bidan dan ma-ayun anak tidak dilarang, hanya saja  mantra  diganti  dengan  cara dan doa-doa Islam, serta dilaksanakan di masjid bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akhirnya dikenal dengan nama Ba-ayun Maulid.

Orang tua berayun
Orang tua dalam Ayunan

Adanya interaksi antara Islam dan budaya  dalam tradisi Ba-ayun Maulid dapat dipahami bahwa ketika Islam masuk dan berkembang di Banua Halat tidak lantas berbagai tradisi dan/atau kepercayaan lama hilang begitu saja. Para pendakwah dengan sangat arif menyampaikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sehingga tradisi lama  tetap dipertahankan dan justru Islam memengaruhi kepercayaan masyarakat setempat. Pada upacara Ba-ayun Maulid  sisa-sisa kepercayaan lama itu masih ada, namun telah  berakulturasi dengan Islam.

Sebagai destinasi wisata Kalsel, tradisi Ba-ayun Maulid sangatlah menarik, unik dan eksotik. Keberadaannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai event wisata tahunan andalan Kalsel.

QUO VADIS KAMPUNG WISATA KUIN?

Juli 29, 2015

Oleh Wajidi

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2010 telah menetapkan kampung Kuin di Kota Banjarmasin sebagai salah satu dari 200 desa/kampung wisata di Indonesia. Pengembangannya dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui usaha kepariwisataan, serta menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan itu sendiri. Sebelumnya, melalui PNPM Mandiri telah dilakukan pengembangan kampung Alalak Selatan, khususnya pada lokasi yang berdekatan dengan gerbang pintu masuk kawasan wisata Pasar Terapung.

Konsep kampung wisata budaya dipandang sangat cocok dikembangkan di Kuin sebab kawasan Kuin dapat dikategorikan sebagai permukiman komunitas Banjar lama, yang berkembang hingga saat ini. Yang dimaksud Kampung Wisata Kuin di sini dapat diartikan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di kampung Kuin. Sedangkan pengertian kampung wisata budaya adalah menjadikan desa atau kampung dengan segenap potensi seni budaya masyarakatnya sebagai sasaran wisata.DSC02220

Sebagai kampung wisata budaya, maka di Kuin dapat ditemukan beberapa peninggalan arkeologis yang terkait dengan berbagai peristiwa sejarah, baik artefaktual, monumental maupun toponimi. Diantaranya sisa-sisa bangunan arsitektural di kompleks Makam Sultan Suriansyah, makam tokoh-tokoh sejarah masa awal Kerajaan Banjar dan Masjid Sultan Suriansyah, yang didukung oleh permukiman tradisional yang berada di pinggiran sungai, aktivitas pasar terapung. Vegetasi, infrastruktur, dan kehidupan masyarakatnya juga masih menggambarkan budaya dan adat istiadat Banjar.

Kota seribu sungai merupakan landmark kota Banjarmasin, dan dari kondisi fisik maupun sosial masyarakatnya yang akrab dengan budaya sungai itulah melekat identitas diri kota Banjarmasin yakni pasar terapung (floating market). Dibanding kera Bekantan yang menjadi ikon Banjarmasin, pasar terapung dan transportasi sungai lebih mengglobal. Ingat sosok Acil Pasar Terapung di RCTI Oke? Pasar terapung merupakan rohnya kota Banjarmasin. Jika disebut Banjarmasin, maka orang luar provinsi ataupun mancanegara akan langsung mengaitkannya dengan Pasar Terapung. Persoalannya kini adalah pariwisata kota Banjarmasin seolah kehilangan roh seiring dengan meredupnya aktivitas pasar terapung di muara Kuin.

 

Kendala

Menelusuri kota Banjarmasin dengan transportasi darat bukanlah pilihan yang tepat. Jelas terasa hambar jika dibanding menggunakan transportasi sungai seperti jukung atau klotok. Melalui transportasi sungai, gambaran eksotika budaya masyarakat Banjarmasin sangat jelas terlihat dan dirasa, karena bermula dari sungai itulah aktivitas budaya dan banyak peristiwa sejarah bermula.

Oleh karena itulah, pengembangan pariwisata kota Banjarmasin tidak boleh dilepaskan dari pengembangan wisata budaya sungai, dan pengembangannya dapat dilakukan di Kampung Wisata Kuin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh seperti kontribusinya bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat melalui kegiatan ekonomi berbasis budaya, penanda ikon daerah, dan kebanggaan identitas dari komunitas budaya Banjar dalam tataran lokal, nasional dan bahkan global, maupun sebagai suatu entitas pelestarian budaya Banjar, yang keberadaannya memiliki ciri khas, unik dan berbeda dengan budaya di lain tempat.

Mencermati kondisi Kampung Wisata Kuin kini, terkesan daya tarik wisatanya terhalang oleh beberapa kendala seperti kondisi sungai Kuin yang sudah sangat tercemar dengan sampah, infrastruktur jalan darat menuju kampung Kuin relatif sempit, areal permukiman antara kompleks Makam Sultan Suriansyah dan Masjid Sultan Suriansyah dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang tidak teratur, padat, dan terkesan kumuh dan terlihat banyak sampah. Kurangnya kawasan RTH (Ruang terbuka Hijau) khususnya di bantaran sungai dan perkampungan, belum tersedianya secara layak fasilitas pendukung kebersihan lokasi lingkungan seperti tempat sampah dan toilet, minimnya peraturan yang mengatur bagi wisatawan di kampung Kuin, serta masih lemahnya promosi dan informasi bagi wisatawan.

Terkait dengan daya tarik wisata, maka pengembangan Kampung Wisata Kuin belum terintegrasi dengan objek wisata lainnya. Di lokasi kompleks Makam maupun Masjid Sultan Suriansyah belum ada petunjuk memadai mengenai objek wisata lainnya selain pulau kembang dan pasar terapung, tidak ada informasi tentang sentra kerajinan kerajinan, produk seni budaya, camilan khas Banjar atau souvenir. Selain dermaga, juga belum tersedia tempat memadai untuk pagelaran atraksi wisata. Kecuali di kompleks masjid, maka gerai untuk penjualan souvenir juga sangat minim.DSC02262

Di objek wisata ini juga tidak ada pemandu wisata yang secara proaktif menjemput pengunjung. Di sekitar kompleks juga tidak tersedia homestay yang dapat digunakan oleh para pengunjung. Begitupula dengan kuliner tradisional Banjar di sekitar objek wisata itu, juga sangat kurang, terkecuali soto Rina yang ada di Kuin Selatan yang cukup ramai dikunjungi pembeli.

Kompleks makam dan masjid sudah mempunyai papan nama yang terlihat cukup jelas jika dilihat dari sungai, namun jika kedua lokasi dimasuki dari arah jalan darat dari Jalan Pangeran maka tidak terlihat ada gerbang nama yang memberikan informasi bahwa pengunjung memasuki “Kampung Wisata Kuin”.

 

Dilematis

Kecenderungan pariwisata dunia sekarang menganut pada slogan “back to nature” yaitu suatu gerakan untuk kembali pada sesuatu yang alami, yang ditandai dengan kembali ke alam (eco-tourism), dan melihat bagaimana kehidupan yang dirasa merupakan budaya asli atau komunitas yang masih bersahaja. Sesuatu yang alami ini, baik kondisi alam, permukiman tradisional maupun adat istiadat yang masih dipertahankan oleh sebuah komunitas akan menjadi suatu hal yang menarik atau eksotis.

Begitupula halnya dengan kehidupan sosial budaya di sepanjang sungai dan kampung Kuin mempunyai daya tarik wisata. Akan tetapi, ada persoalan yang cukup dilematis yakni ketika pemerintah mengembangkan Kampung Wisata Kuin justru kehidupan masyarakat di Banjarmasin dengan budaya sungainya sudah semakin jauh memudar. Sungai sudah semakin ditinggalkan dan tercemar. Masyarakat lebih sering mengunjungi objek wisata di Kuin dengan transportasi darat. Aktivitas pedagang dengan jukung di Pasar Terapung Kuin pun dapat dihitung dengan jari. Padahal budaya sungai dengan transportasi sungainya itulah yang menjadi esensi pengembangan Kampung Wisata Kuin.DSC02182

Persoalannya memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Akumulasi persoalan seolah benang kusut menjadi penyebabnya, seperti pergeseran transportasi sungai ke darat, munculnya warung-warung di darat di sekitar pasar terapung Kuin, transportasi darat yang lebih efisien dan efektif, mahalnya bahan baku pembuatan jukung, dan meredupnya pabrik kayu lapis, serta perilaku masyarakat yang tidak menjaga kebersihan sungai dan lingkungan objek wisata. Kesemuanya berperan mempengaruhi keberadaan Kampung Wisata Kuin.

Beragam sampah yang memenuhi sungai merupakan persoalan yang sangat krusial. Ada perasaan malu seketika muncul saat klotok yang membawa wisatawan memasuki Sungai Kuin dari Sungai Martapura karena sungai dipenuhi sampah buangan yang mengambang hasil aktivitas perdagangan di Pasar Lama. Begitupula halnya perjalanan di darat, mendekati dermaga Pasar Terapung Kuin di kampung kiri kanan jalan dipenuhi sampah plastik. Padahal, dalam konsep ekowisata, kebersahajaan kehidupan masyarakat akan lebih menarik jika didukung budaya bersih. Objek wisata budaya boleh saja apa adanya, asli dan bersahaja namun harus bersih, dan itu akan lebih eksotis dibanding objek wisata dengan fasilitas modern namun tidak terawat, kotor atau dipenuhi sampah.

Mencermati perjalanan selama lima tahun sesudah penetapan Kuin sebagai sebagai kampung wisata, jelas tergambar bahwa pengembangan Kampung Wisata Kuin terasa lambat dan terkesan tidak mempunyai desain dan tujuan yang jelas. Berbagai kendala menghadang, rencana dan program pun sudah disusun dan dilaksanakan namun belum optimal untuk menjadikannya sebagai kampung wisata budaya yang dibanggakan. Mengutip frasa latin: Quo Vadis, kiranya tepat jika kita mempertanyakan, mau dibawa kemana pengembangan Kampung Wisata Kuin?

MENULIS: TERBITKAN ATAU MINGGIRLAH!

April 6, 2015

Oleh Wajidi

Di banyak negara, dosen yang tidak menulis buku dianggap tidak pantas untuk mengajar. Karena itu, di sana ada ungkapan yang terkenal: Publish or Perish! Artinya Terbitkan atau Minggirlah! Judul artikel ini mengambil ungkapan tersebut untuk menegaskan betapa di negara maju buku menjadi tolok ukur utama kepatutan seorang dosen untuk mengajar.

Lalu bagaimana dengan kondisi di Kalsel. Mohon maaf, ungkapan itu bukan untuk menyudutkan para akademisi kita. Hanya untuk mengintrodusir diri kita bersama betapa seharusnya kita lebih banyak menghasilkan buku. Kalau ada yang beranggapan bahwa itu di luar negeri, dan di Indonesia apalagi di Kalsel tidak seperti itu. Kalau hal itu dijadikan alasan, berarti kita telah mengebiri semangat kemajuan. Ketika negara-negara maju menghasilkan banyak publikasi berupa buku dan jurnal ilmiah, kita masih berkutat dengan budaya lisan dan enggan menulis buku.

Seorang peneliti, akademisi, apalagi seorang ilmuwan akan sangat disayangkan jika ilmunya hanya di simpan di otak, atau hanya pandai berbicara dan enggan menuliskannya. Padahal, dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Surah al-‘Alaq, ada perintah kepada manusia agar “membaca (iqra)” dan “menulis (kalam)”. Artinya, manusia harus banyak membaca, dan membaca adalah langkah awal menjadi penulis. Dengan membaca, akan banyak ilmu yang diperoleh. Ilmu yang hanya disampaikan secara lisan tanpa ditulis akan mudah dilupakan. Sajak Kalil Gibran: “Lupakan segala yang telah kita katakan. Omongan hanyalah debu di udara”.

Lain halnya jika ilmunya itu dituangkan ke dalam sebuah buku, maka banyak orang lain yang akan mengambil manfaatnya. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya, demikian perkataan bijak Ali bin Abi Thalib, dan terbitkanlah menjadi buku. Datu Kelampayan (Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari) di abad ke-18 telah memberikan contoh yang baik bagaimana mengikat ilmu dengan menulisnya menjadi buku, sehingga nama dan pemikiran beliau abadi dan menjadi ladang amal jariyah yang terus mengalir.

Lalu bagaimana dengan penulis namun ia bukan akademisi, peneliti, atau ilmuwan. Hakikatnya sama saja! Ada ungkapan lainnya, “buku adalah mahkota bagi penulis”. Apa pun profesi yang disandangnya, jika ia menulis dan menerbitkannya menjadi buku, maka bukunya itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding tulisannya yang terbit di surat kabar, majalah, webblog.

Buku dapat dimiliki oleh masyarakat dari berbagai kalangan, lebih abadi karena dapat dijadikan bacaan dan rujukan di sepanjang masa. Buku yang berbobot memiliki berbagai kelebihan dibanding jurnal ilmiah yang penggunanya relatif terbatas apalagi jika dibanding dengan artikel yang terbit di surat kabar yang apabila selesai nantinya dikilo. Oleh karena itu, buku menempati tempat teratas atau dianalogikan sebagai mahkota bagi penulis.

Terlebih lagi, bagi seorang peneliti, karya tulis berupa buku adalah “pembeda” antar peneliti. Ungkapan: “All scientists are the same until one of them writes a book” (Semua ilmuwan atau peneliti itu sama sampai salah satu di antaranya menulis buku). Artinya, jika seorang peneliti telah menghasilkan banyak buku maka kedudukan, reputasi, dan keilmuannya pantas diakui sehingga membuatnya berbeda dari peneliti‐peneliti lain yang (mungkin) hanya mengandalkan jurnal ilmiah.

Alhamdulillah sebagai seorang penulis dengan jabatan fungsional peneliti madya saya telah memublikasikan tulisan di jurnal ilmiah, majalah, buletin, surat kabar, dan menghasilkan 17 buah buku atau bagian dari buku baik sebagai penulis tunggal maupun tim. Sebagai penulis, saya pernah memenangkan 7 kali lomba penulisan artikel di tingkat nasional dan lokal. Saya juga mempunyai weblog untuk memuat tulisan saya di dunia maya dengan nama: bubuhanbanjar.wordpress.com.

Benefit apa yang diperoleh dari menulis? Dibanding keuntungan finansial saya lebih merasakan kepuasan batin, bahwa tulisan-tulisan saya dibaca, dijadikan bahan rujukan, dan kadang-kadang dicari orang dan dijadikan narasumber hingga sekarang ini. Ada kepuasan ketika saya mengetahui buku saya itu ada tersimpan di The Library of Congress di Washington DC, di Ohio University Libraries, di Belanda, Jepang, Australia, dan tentu saja di beberapa perpustakaan dan pada perseorangan di Indonesia dan Kalsel tentunya. Insya Allah, selama buku-buku itu dimanfaatkan maka akan tetap menjadi ladang amal yang akan terus mengalir.

Ilmu Kepepet

Seorang keponakan yang berkeinginan menulis bertanya kepada saya, bagaimana awal mulanya sehingga kemudian saya menjadi penulis buku. Saya jawab, jujur saya tidak memiliki ilmu jurnalistik, dan tidak pernah sekalipun ikut kursus atau pelatihan menulis. Saya menulis karena selain berkat taufik, hidayah, dan inayah-Nya, juga lebih bermodalkan ketekunan menulis, dan belajar secara autodidak. Satu-satunya ilmu yang saya miliki saat pertama kali menulis adalah: “ilmu kepepet”. Dia gelak tertawa. Tapi ini betul! Baca selengkapnya…

MENGGAGAS BANDARA ALTERNATIF MALUKA

November 8, 2014

Oleh Wajidi

Nama Maluka di Kurau Kabupaten Tanah Laut mengingatkan kita kepada jejak-jejak kolonial yang pernah bercokol di Kalimantan Selatan. Tidak kepalang tanggung, eksistensi bangsa kolonialis Inggris, Belanda, dan Jepang terekam jelas di kawasan bersejarah bernama Maluka.

Daerah Maluka pada mulanya adalah bagian dari wilayah Kerajaan Banjar, namun kemudian menjadi wilayah yang dikuasai Inggris, Belanda, dan Jepang, sebagaimana terlihat pada beberapa tinggalan bersejarah berupa bangunan, sebaran artefak, dan bekas lapangan terbang.

Penguasaan Inggris terjadi saat Maluka menjadi daerah konsesi yang dikelola oleh pengusaha Alexander Hare tahun 1809 atas nama EIC. Dan kemudian melalui perjanjian antara Pemerintah Inggris dan Kesultanan Banjarmasin tahun 1812, daerah konsesi Maluka diserahkan secara resmi kepada Alexander Hare, yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Raffles. Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin.

Daerah konsesi Maluka selama dibawah pengelolaan Alexander Hare dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan perkebunan, lokasi pembuatan perahu, pembuatan atau penempaan mata uang. Selain tenaga lokal, sebagian besar tenaga yang diperkerjakan di Maluka didatangkan dari Jawa. Sebagian mereka adalah orang hukuman, tenaga sukarela, namun tidak sedikit yang diambil paksa dari desa-desa di pantai utara pulau Jawa.

Setelah Inggris meninggalkan Banjarmasin, maka berakhirlah eksistensi Inggris di daerah konsesi Maluka. Meski telah ditinggalkan Inggris, Belanda tidak tertarik untuk mengembangkan bekas konsesi Maluka. Akhir abad ke-19 Maluka kemudian menjadi sebuah distrik dibawah Onderafdeling Tanah Laut.

Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, daerah Maluka dijadikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai lapangan terbang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Barisan Kinrohosi dan Romusha dikerahkan Jepang untuk membuat landasan pacu, dan bunker-bunker pertahanan.

Pada akhir pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, yakni pada bulan-bulan pertama 1945, lapangan terbang Maluka menjadi sasaran pemboman pesawat-pesawat Sekutu.

Meski lapangan terbang Maluka sudah lama ditinggalkan, namun beberapa tahun yang lalu di lokasi bekas lapangan terbang ini pernah dimanfaatkan sebagai tempat latihan pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersama dengan beberapa negara Asean.

Adanya berbagai jejak ketiga bangsa kolonial (Inggris, Belanda, dan Jepang) di Maluka merupakan pertanda bahwa eksistensi Maluka berkaitan erat dengan sejarah kolonialisme dan imperialisme di Kalimantan Selatan. Sementara keberadaan eks lapangan terbang Maluka di masa penjajahan Jepang, dan aktivitas latihan tempur yang dilaksanakan TNI AU, juga memberikan makna bahwa desa Maluka pernah mempunyai posisi penting baik ditinjau dari segi perekonomian maupun pertahanan keamanan.

Boleh jadi posisi eks lapangan terbang Maluka di masa penjajahan Jepang sangat strategis, karena dikaitkan dengan kedekatannya dengan laut Jawa sehingga Jepang lebih memilih lapangan terbang Maluka dibanding lapangan terbang Ulin (kini Bandara Syamsuddin Noor) sebagai bagian strategi pertahanan. Yang menjadi persoalan adalah posisi strategi eks lapangan terbang Maluka mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi bandar udara (bandara) bandara alternatif selain bandara Syamsuddin Noor?

 

Bandara Baru

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2007-2026 disebutkan tentang adanya rencana pembangunan Bandar Udara Internasional khusus untuk penerbangan sipil di Maluka Baulin. Dalam dokumen RPJP tertulis bahwa Perencanaan pembangunan Bandar Udara Internasional khusus untuk penerbangan sipil pada daerah pegunungan dan pesisir di Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai Bandar Udara Alternatif pengganti Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Untuk menjawab keinginan tersebut, maka pada tahun 2008 pernah dilakukan kajian pendahuluan yakni mengidentifikasi eks Bandara Maluka di Kabupaten Tanah Laut. Hasil kajian menunjukkan bahwa jarak Maluka dari pantai Laut Jawa ± 2,5 km, dan dari Maluka ke Sungai Kurau ± 10 km. Sedangkan jarak Maluka ke Pelaihari ± 65 km. Lokasi Maluka Baulin berjarak dari Bandara Syamsudin Noor (± 60 km), luas tanah 996 Ha, posisi 114039’09’’E 03041’44’’ S atau 17 NM From BDM – VOR Radial 2080 Elevasi 64 Feet.

Berdasarkan kondisi lahan maka landasan pacu eks lapangan terbang Maluka bisa dikembangkan dengan panjang 3.000 m lebih (terdiri dari lahan yang sekarang dikelola oleh TNI AU panjang 9.200 m) dan diluar TNI AU sepanjag 2.500 m adalah tanah kering.   Lahan untuk pengembangan Bandara Maluka merupakan daerah datar, berbukit dan rawa yang berhubungan dengan laut Jawa, terletak pada ketinggian < 2 m dari permukaan laut dengan jenis tanah dari lapisan organosol, aluvial, podsolik merah kuning, latosol regasol dan podsolik coklat.

Meski hanya berupa kajian awal, identifikasi terhadap eks Bandara Maluka dapat diketahui bahwa lokasi ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bandara internasional yang didukung kondisi alam dan ketersediaan lahan untuk landasan pacu lebih dari 3.000 m, di samping itu lokasi ini dekat laut yang sangat mendukung untuk kelancaran take-off dan landing pesawat.

Untuk mengetahui kelayakan eks lapangan terbang Maluka sebagai bandara internasional memang harus dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam berupa kelayakan teknis, ekonomis, dan sosiologis.

Pengembangan eks lapangan terbang Maluka sebagai bandara internasional perlu dipikirkan bersama oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah mengingat peningkatan pengguna angkutan udara melonjak sangat cepat di beberapa tahun terakhir. Berbagai bandara di tanah air penuh sesak dan melebihi kapasitas (overload) tidak terkecuali dengan bandara Syamsuddin Noor yang kini menerbangkankan 5.000-7.000 orang per hari. Padahal kapasitas terminal bandara hanya 1.500 orang. Overkapasitas berdampak kepada menurunnya pelayanan sehingga menjadikan bandara Syamsuddin Noor sebagai bandara besar dengan pelayanan terburuk di Tanah Air.

Akan tetapi, jika bandara lain berbenah diri melakukan pembangunan terminal, perbaikan apron, taxi way dan penambahan serta peningkatan landasan pacu, bahkan membangun bandara baru mengganti bandara lama. Pada saat yang sama, pengembangan bandara Syamsuddin Noor sebagai bandara internasional berjalan sangat lambat, rencana ground breaking pengembangan bandara selalu molor karena terbentur dengan alotnya pembebasan lahan milik masyarakat untuk perluasan areal bandara.

Kalaupun ke depan pengembangan bandara Syamsuddin Noor berhasil diwujudkan, kondisi lingkungan bandara tidak se ideal yang diharapkan. Diprediksi pada 20 tahun mendatang, bandara Syamsuddin Noor akan bernasib sama dengan bandara Polonia Medan, yakni lokasinya berada di tengah-tengah permukiman atau kota, terkepung oleh berbagai bangunan. Di tengah kepadatan lalu lintas udara, maka padatnya permukiman penduduk di sekitar bandara akan sangat berisiko terhadap keselamatan penerbangan jika seumpama terjadi kecelakaan.

Oleh karena itu, untuk jangka panjang atau jika pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai pemikiran jauh ke depan, maka pembangunan bandara baru di eks lapangan terbang Maluka layak untuk di pertimbangkan, dengan berbagai pertimbangan.

Pertama, eks lapangan terbang Maluka dekat dengan pantai laut Jawa yakni hanya sekitar dari pantai Laut Jawa ± 2,5 km sehingga secara geografis ideal untuk mendukung keselamatan penerbangan sebagaimana bandara-bandara lain di tanah air yang juga berdekatan dengan laut.

Kedua, lahan untuk pengembangan bandara baru tersedia luas dan hanya sedikit pemukiman penduduk. Sehingga sangat memungkinkan untuk pembangunan terminal, apron, taxi way dan landasan pacu dengan kondisi lingkungan bandara yang ideal.

Ketiga, jarak eks lapangan terbang Maluka dengan ibukota provinsi Kalimantan Selatan ± 70 km, dengan kota Banjarbaru ± 60 km atau dengan kota Pelaihari ± 65 km merupakan jarak yang relative tidak jauh atau mudah ditempuh.

Keempat, pembangunan bandara baru di Maluka akan berdampak positif terhadap pengembangan kawasan permukiman penduduk, social, ekonomi dan budaya di daerah Maluka. Di sekitar Maluka akan bermunculan permukiman dan perkantoran, serta akan   geliat ekonomi baru. Sementara bagi bandara Syamsuddin Noor dan kota Banjarbaru nantinya akan terjadi pengurangan beban sosial, budaya, pencemaran lingkungan khususnya kebisingan polusi suara di kota Banjarbaru.

Kelima, secara bertahap eks lapangan terbang Maluka terlebih dahulu dijadikan bandara perintis, seperti halnya bandara Warukin di Kabupaten Tabalong atau bandara Gusti Syamsir Alam di Kabupaten Kotabaru. Setelah itu dapat dikembangkan sebagai bandara alternatif selain bandara Syamsuddin Noor.

Membangun bandara baru di Maluka Baulin memang membutuhkan political will yang kuat dari pemerintah Pusat dan Daerah. Saatnya pemerintah duduk bersama membicarakannya. Untuk jangka pendek, pengembangan bandara Syamsuddin Noor adalah pilihan logis. Akan tetapi, jika melihat trend lonjakan pengguna angkutan udara yang sangat cepat, sementara kondisi lingkungan bandara Syamsuddin Noor tidak kondusif maka tidak ada pilihan lain untuk membangun bandara baru. Dan, pilihan bandara baru itu ada di kawasan eks lapangan terbang Maluka. Bagaimana pendapat sampeyan?

KARAKTER ORANG BANJAR DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT PENDATANG

Oktober 18, 2013

Oleh Wajidi

Assalamualaikum.
Saya baru 6 bulan tinggal di Banjarbaru. Saya asli Sunda, saat awal saya berinteraksi dengan orang Banjar saya cukup terkaget-kaget dengan banyak hal. Cara berbicaranya yang cepat dan terkesan ramai, sikap yang blak-blakan apa adanya (mirip dengan orang Sumatera atau Madura) tapi tidak mudah sakit hati menurut saya dan malas (kurang aktif ) memang saya setuju. Hal ini dibuktikan etos kerja dan kedisiplinan yang sangat berbeda dengan Jakarta tempat dimana saya sebelumnya tinggal. Tapi kecintaan mereka terhadap keluarga, kejujuran dan sikap penolong cukup dominan. Masyarakat yang menarik dan unik. Sejujurnya saya betah dan menikmati tinggal di banua ini. Youlee Handayani.

Dalam blog: bubuhanbanjar.wordpress.com, saya memposting sebuah tulisan berjudul: Mengkritisi “Karakter” Orang Banjar, yang ternyata mendapat komentar dari banyak blogger atau pengunjung, terutama dari kalangan etnis lain yang pernah bergaul dengan etnis Banjar seperti dari Youlee Handayani di atas, selain penanggap dari orang Banjar sendiri.
Dalam kalimat pembuka, saya menulis bahwa kalau kita membicarakan budaya Banjar tidak mesti harus berorientasi kepada masa lalu dan mengabaikan manfaatnya untuk masa depan. Kita perlu mendiskusikan nilai-nilai budaya apa yang perlu digali, dikembangkan atau direkayasa sebagai pembentuk karakter (watak, akhlak, kepribadian) orang Banjar guna menopang kemajuan menuju kesejahteraan Kalimantan Selatan. Sebaliknya mungkin saja ada nilai-nilai budaya atau kebiasaan yang layak dihilangkan karena jika terus berkembang atau berurat berakar di masyarakat justru akan menghambat kemajuan.
Apa yang dimaksud dengan karakter? Istilah karakter menurut Tilaar (2008) adalah watak, sifat-sifat hakiki seseorang atau suatu kelompok atau bangsa. Konsep karakter menurut Singgih Tri Sulistiyono (2011) dapat merujuk kepada berbagai atribut-atribut moral yang menjadi penanda seorang individu atau kelompok sosial termasuk sebuah bangsa, misalnya disiplin, keberanian, integritas, ketabahan, kejujuran, kesetiaan. Jika orang berbicara tentang karakter bangsa tentunya mengacu kepada atribut-atribut moral tersebut, misalnya bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang disiplin, pekerja keras, dan tabah. Jika sekarang banyak orang yang prihatin mengenai hilangnya karakter suatu bangsa, maka berarti nilai-nilai moral tentang kedisiplinan, kerja keras, integritas, keberanian, ketabahan, kejujuran, kesetiaan kepada bangsa dan negara mengalami kemerosotan. Sehingga yang muncul kemudian adalah atribut moral yang bersifat negatif seperti tidak disiplin, tidak memiliki integritas, malas, tidak loyal, dan sebagainya. Bagaimana dengan karakter orang Banjar? Baca selengkapnya…

PROKLAMASI 17 MEI DAN PERSETUJUAN LINGGARJATI

Mei 17, 2013

Oleh WAJIDI

Jenderal Besar A.H. Nasution dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4 Periode Linggajati, menyatakan:  Persetujuan Linggajati  merupakan satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. Dengan itu pula Belanda dapat memulai ofensif militer dan politiknya yang lebih hebat untuk menekan dan menghancurkan para gerilyawan.

Persetujuan Linggarjati (dalam naskah perjanjian menggunakan nama “Persetujuan Linggajati) yang diratifikasi kedua negara 25 Maret 1947 memang menimbulkan reaksi pro dan kontra, bukan hanya di Indonesia juga di negeri Belanda. Dalam Persetujuan Linggarjati,  Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Menurut penafsiran pihak Pemerintah Indonesia, Persetujuan Linggarjati merupakan perjanjian internasional, sehingga pengakuan yang diberikan bukan pengakuan de facto akan tetapi pengakuan de jure. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia secara sadar dan resmi (baca: de jure) telah melepaskan pulau Kalimantan untuk menjadi wilayah jajahan Belanda.Gambar

Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggarjati adalah status Provinsi dan Gubernur Kalimantan yang dibentuk tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lagi relevan atau tidak sah. Konsekuensinya terhadap militer adalah  semua satuan tentara Republik yang ada di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan.

Selaras dengan Persetujuan Linggarjati, Ir. Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)  Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban  dilikuidasi dan dirubah statusnya menjadi menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun. Dengan demikian, secara organisatoris maupun politis terputuslah hubungan kesatuan kelaskaran yang ada di Kalimantan dengan induknya di Jawa, dan  para pejuang gerilya di Kalimantan Selatan harus berjuang sendiri termasuk dalam pengadaan senjata.

 

Strategi van Mook

Persetujuan Linggarjati bukan sekedar pengakuan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, karena sesungguhnya persetujuan itu  merupakan taktik dan strategi Belanda untuk mengembalikan kedaulatannya di Hindia Belanda melalui gerakan federalisme yang digagas oleh Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta). Baca selengkapnya…

Kampung Tua Sungai Jingah-Surgi Mufti

Maret 10, 2013

Oleh Wajidi

Kampung Sungai Jingah-Surgi Mufti adalah kawasan perkampungan tua di tepi Sungai Martapura di Banjarmasin. Kampung ini hanya berjarak sekitar 2-3 km dari pusat kota, dan secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.
Walaupun secara wilayah administrasi Kampung Sungai Jingah-Surgi Mufti terpisah pada dua kelurahan yang saling berbatasan yakni Kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Sungai Surgi Mufti, dari segi budaya dan lingkungan kawasan kampung Sungai Jingah_surgi Mufti dipandang satu budaya. Kawasan permukiman ini bersifat linier/di tepi sungai Martapura tempo dahulu. sungai jingah
Dahulu yang disebut Sungai Jingah adalah kawasan perkampung yang cukup luas. Dari bekas lokasi masjid Jami dahulu (Kampung Teluk Masjid) sampai daerah kampung Kenanga yang menjadi lokasi Museum Wasaka sekarang. Hal itu tidak lain karena kampung-kampung yang ada seperti kampung Teluk Masjid, Teluk Kubur, Jalan Panglima Batur, Jalan Masjid, Jalan Sungai Jingah, Kubah Surgi Mufti, dan Kampung Kenanga secara administratif berada di bawah kelurahan Sungai Jingah.
Kini penyebutan wilayah Sungai Jingah mulai menyempit, yakni kawasan kampung di sepanjang jalan Sungai Jingah. Apalagi kawasan Jalan Sungai Jingah kini juga terbagi atas 2 kelurahan yaitu, kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Surgi Mufti. Yang menjadi pembatas dua kelurahan itu adalah batas alam yakni sungai kecil (handil) bernama Sungai Jingah. Bagian Kampung Sungai Jingah dahulu yang kini menjadi bagian dari Kelurahan Surgi Mufti, yakni tempat objek wisata ziarah ”Kubah Surgi Mufti” berada, kini disebut sebagai Kampung Surgi Mufti, dan Kampung Sungai Jingah yang menjadi lokasi ”Warung Soto Yana Yani” menjadi bagian Kelurahan Sungai Jingah dan disebut sebagai Kampung Sungai Jingah. Baca selengkapnya…

HAUL DI KUBUR, BA’AYUN ANAK DI MASJID (Refleksi Ba’ayun Maulid di Kompleks Makam Sultan Suriansyah)

Januari 25, 2013

Oleh Wajidi

Kemarin, tanggal 24 Januari 2013 atau 12 Rabiul Awal 1434 H di Kompleks Makam Sultan Suriansyah, Kuin, Banjarmasin, kembali dilaksanakan tradisi haul dan ba’ayun anak (ba’ayun maulid). Tradisi haul adalah memohonkan atau mendoakan orang yang meninggal dunia agar arwahnya diterima dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt, sedang ba’ayun maulid adalah tradisi mengayun anak yang dilaksanakan bersamaan dengan upacara peringatan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW.100_3560
Mengacu kepada tradisi haul yang dilaksanakan di atas kompleks pekuburan beberapa ulama di Kalsel seperti antara lain haul Datu Kelampayan, Datu Anggah Amin, dan Guru Sekumpul, serta tradisi ba’ayun anak yang telah berlangsung ratusan tahun di Masjid Banua Halat, Kabupaten Tapin, serta filosofi yang dikehendaki melalui kedua tradisi tersebut maka seyogyanya tempat pelaksanaan tradisi haul dan ba’ayun anak dipisahkan. Upacara haul sebaiknya dilaksanakan di kompleks Makam Sultan Suriansyah sedangkan ba’ayun anak dilaksanakan di Masjid Sultan Suriansyah. Baca selengkapnya…

ORANG BANJAR DAN BUDAYA SUNGAI

November 12, 2012

Oleh WAJIDI

Kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai, sebagaimana tergambar pada permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung (floating market).

 Permukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun kecil, seperti di sepanjang Sungai Barito dengan anak cabangnya antara lain  Sungai Nagara, Sungai Paminggir, dan Sungai Martapura. Di sepanjang Sungai Nagara dengan anak sungainya, antara lain Sungai Tabalong Kiri, Sungai Tabalong Kanan, Sungai Balago, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, dan Sungai Tapin. Anak cabang Sungai Barito bermuara ke Laut Jawa, sedangkan sungai lainnya seperti Sungai Batu Licin, Sungai Tabanio, Sungai Asam-asam, Sungai Kintap, dan Sungai Bangkalaan adalah sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makassar.

Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Martapura. Baca selengkapnya…

MASJID ASSU’ADA, WARINGIN, AMUNTAI

Juli 20, 2012

Oleh WAJIDI

Di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di desa Waringin, Kecamatan Haur Gading, terdapat masjid tua bernama Masjid Assu’ada yang selama ini tidak banyak diketahui masyarakat Kalimantan Selatan, lantaran lokasinya yang agak terpencil, dan prasarana jalan yang relative sempit untuk menuju masjid tersebut.  Lokasi masjid ini sebenarnya tidak terlampau jauh dari kota Amuntai, mungkin hanya sekitar 7 km, namun kendaraan roda empat hanya bisa sampai ke desa Teluk Keramat Haur Gading, selebihnya untuk menuju masjid ini harus memakai kendaraan roda 2 atau berjalan kaki sejauh kira-kira 1.5 km menelusuri jalan sempit di pinggiran sungai.

Masjid  Assu’ada memang masjid tua. H. Barkati, kepala desa Waringin yang juga juru pelihara masjid, masjid ini dibangun pada tahun 1901. Informasi ini diperolehnya dari kakeknya bernama H. Muslim. Pada saat masjid itu dibangun H. Muslim kecil berumur sekitar 7-10 dan sudah berakal dan berani berjalan sendiri ke pasar Ahad. Menurut H. Muslim salah satu tukang pembangun masjid itu adalah H. Ahmad bin Abu yang tidak lain adalah datuk H. Barkati.

Menurut versi lain sebagaimana terdapat dalam laporan pendokumentasian Masjid Assu’ada yang dilaksanakan oleh Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Kalsel tahun 1987, masjid ini diperkirakan dibangun pada tahun 1886. Perkiraan ini didasarkan kepada inskripsi dengan aksara arab melayu pada cungkup  makam salah seorang ulama   sekaligus pendiri masjid yakni  H. Abdul Gani di Kampung Teluk Keramat. Pada kubah tertulis: Almarhum Syeikh Haji Abdul Gani wafat 15-4-1336 H, 19-1-1916 M. Kalau yang bersangkutan meninggal dalam usia 70 tahun, aktif membangun masjid dalam usia 40 tahun maka diperkirakan masjid berdiri pada tahun 1886 M.

Baca selengkapnya…

BANJARBARU MENUJU IBUKOTA PROVINSI

Mei 7, 2012

Oleh Wajidi

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh seorang walikota. Usianya relatif muda yakni berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Akan tetapi tetapi perjuangannya untuk menjadi kota yang berdiri sendiri sangatlah panjang. Dari sebuah kampung kecil bernama Gunung Apam, berkembang menjadi sebuah kecamatan, kotamadya administratif, dan kini menjadi Kota setingkat Kabupaten. Kondisi kini kota Banjarbaru tidak terlepas dari peran perjuangan para pendahulu yang belum selesai, yakni keinginan untuk memindahkan ibukota Provinsi Kalimantan (Selatan) dari Banjarmasin ke Banjarbaru sejak tahun 1950-an silam.
Di tahun 2006, yakni ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana memindahkan pusat perkantoran dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang diawali dengan kajian untuk menentukan alternatif lokasi di Banjarbaru, tanggapan pro dan kontra bermunculan. Beberapa diskusi digelar, media ramai memberitakan, dan pihak pemerintah provinsi pun sibuk menjelaskannya.
Banyak yang mengira bahwa yang akan dilakukan adalah memindahkan ibukota sehingga memunculkan usulan alternatif lokasi perpindahannya, akan tetapi tidak sedikit pula yang memahami bahwa yang dipindah bukanlah ibukota melainkan perkantorannya. Baca selengkapnya…

ZAFRY ZAMZAM

Maret 16, 2012

Oleh Wajidi

Zafry Zamzam adalah seorang tokoh wartawan dan politik kelahiran Simpur, Kandangan tahun 1917. Pendidikan terakhirnya di Kweek School Islam di Ponorogo. Ia pernah menjadi guru di Kalsel, Kaltim, dan Kalteng. Kegiatan dalam organisasi dan gerakan politik yang menonjol adalah dalam organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Cabang Alabio. Selaku anggota PBI, Zafry Zamzam aktif mempropagandakan paham kebangsaan yang menjadi asas PBI kepada masyarakat. Zafry Zamzam menuangkan tulisannya di majalah yang ia pimpin yakni Majalah Bingkisan berisi kritikan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Karena kegiatan politiknya di PBI dan tulisan-tulisannya itulah, maka Zafry Zamzam pernah dipanggil Asisten Kiai di Alabio dan kemudian dipanggil Kontrolir di Amuntai untuk diminta pertanggungjawaban atas kegiatannya yang bersifat politik di PBI.
Tahun 1931, Zafry Zamzam aktif dalam Musyawaratutthalibin yakni organisasi kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusyawaratan atau persatuan di kalangan umat Islam. Keinginan itu lahir karena meluasnya percekcokan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama. Terutama sekali menyangkut pertentangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang disebut juga pertentangan antara kaum tua dan kaum muda. Baca selengkapnya…

IBNU HADJAR DAN STIGMA PEMBERONTAK

Januari 14, 2012

Oleh WAJIDI

Pada awal tahun 1950-an, yakni sesudah selesainya Perang Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mendemobilisasi mantan pejuang gerilya dan merasionalisasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menimbulkan berbagai benturan, persoalan, ketidakpuasan, gerakan politik dan bersenjata di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan.
Persoalan yang berkaitan dengan konteks nasional itu, tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan “Pengakuan Kedaulatan” (transfer of sovereignty) 27 Desember 1949, berupa serah terima pemerintahan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Di samping itu, serah terima di bidang kemiliteran yang meliputi bidang personil, material dan aparat pendidikan.
Sesuai dengan keputusan KMB, tanggungjawab keamanan seluruhnya harus diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berintikan TNI dan meliputi orang Indonesia anggota KNIL serta kesatuan-kesatuan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) lainnya yang berkeinginan masuk. Sehubungan dengan itu, dalam rangka peleburan anggota KNIL ke dalam APRIS, pemerintah RIS mengeluarkan be¬berapa peraturan dengan tujuan agar peleburan itu dapat berjalan setertib mungkin. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4/1950 (Lembaran Negara No. 5/1950), maka yang dapat diterima menjadi anggota APRIS adalah warga negara RIS bekas anggota Angkatan Perang RI (TNI) dan warga negara RIS bekas anggota angkatan perang yang disusun oleh atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau NICA,
Menurut Nugroho Notosusanto (1985) usaha peleburan tersebut, didasarkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Mohammad Hatta yang berkeinginan menstransformasikan TNI yang lahir sebagai tantara nasional, tentara rakyat, tentara revolusi, menjadi suatu tentara profesional menurut model Barat. Untuk itu dipekerjakan suatu Nederlands Militaire Missie (NMM) atau Misi Militer Belanda sebagai pelatih prajurit-prajurit TNI. Kebijaksanaan tersebut sudah barang tentu tidak populer di kalangan TNI dan menimbulkan masalah psikologis.
Ditinjau dari segi politik militer peleburan itu merupakan suatu kemenangan, tetapi akibat psikologis bagi TNI adalah berat. TNI dipaksa menerima sebagai kawan orang-orang yang selama pe¬rang kemerdekaan menjadi lawan mereka. Sementara itu di kalangan TNI sendiri banyak anggota-anggotanya yang harus dikembalikan ke masyarakat, sebab dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk tetap menjadi anggota angkatan perang.
Di Kalimantan Selatan, benturan-benturan juga terjadi ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburannya ke dalam APRIS. Baca selengkapnya…

PERAN MEDIA MASSA PADA MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA DI KALIMANTAN SELATAN

Desember 10, 2011

Oleh WAJIDI

ABSTRAK
Media massa khususnya surat kabar dan majalah mempunyai peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan. Pada masa pergerakan kebangsaan, media massa berperan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Selama pendudukan Jepang, media massa tetap berusaha dengan berbagai siasat untuk tetap berpihak kepada perjuangan kemerdekaan meski menjadi suara pemerintah pendudukan Jepang. Dan selama perang kemerdekaan, media massa turut berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, menolak ide federalisme dan pembentukan negara Kalimantan serta mendukung wilayah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: media massa, perjuangan kemerdekaan

PENDAHULUAN
Sejarah lokal Kalimantan Selatan pada rentang waktu antara tahun 1900 s.d. 1950 mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena merupakan sebuah proses kesinambungan sejarah perjuangan kemerdekaan dari tiga periode sejarah yakni periode Pergerakan Kebangsaan, periode Pendudukan Jepang, dan periode Revolusi Fisik 1945-1949 sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950.
Periode terakhir disebut juga periode Perang Kemerdekaan karena mempunyai makna bahwa ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan maka lahirlah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Manakala kemerdekaan itu ingin diambil alih lagi oleh Belanda, maka tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali perang mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata maupun perjuangan di jalur politik.

Wartawan dan karyawan Semarak/Surat Kabar Kalimantan Berdjuang (1947-1952). Searah jarum jam, berdiri: Siti Chasrimunah, Zafry Zamzam, Yusni Antemas, Zainal, Aliansyah Luji, A. Gafar (Tata Usaha). Berjongkok: Artum Artha, anak-anak, Abdul Gani (loper), Arifin (Pembantu Tata Usaha)
Namun pada dasarnya, periode perang kemerdekaan ini melibatkan hampir seluruh unsur potensi bangsa, tidak hanya perjuangan dengan cara mengangkat senjata, melalui partai politik atau jalur diplomasi di meja perundingan, namun juga melalui jalur media massa, khususnya surat kabar dan majalah. Pada masa revolusi fisik peran media massa itu tidaklah kecil, karena melalui media massa itulah berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menyebar ke seluruh penjuru tanah air bahwa Indonesia telah merdeka.
Keberadaan dan peran media massa pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, sesungguhnya dapat ditelusuri sejak dasawarsa pertama awal abad ke-20, yakni saat terjadi kebangkitan nasionalisme dan patriotisme sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme.
Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah sekarang) merupakan bagian dari konstelasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu. Pada periode yang dikenal sebagai periode pergerakan kebangsaan, media massa berperan menginformasikan pergerakan kebangsaan di Jawa dan Sumatera, memberitakan dan mengkritik ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, dan menyuarakan perlunya kesadaran untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat yang terjajah.
Penyemaian semangat nasionalisme dan patriotisme untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan melalui jalur media massa di samping jalur pendidikan dan organisasi pergerakan terus mengkristal pada periode-periode berikutnya dan kemudian menjadi modal utama dalam merebut dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustustus 1945.
Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan tentang peran media massa pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan, yakni pada periode Pergerakan Kebangsaan (Perintis Kemerdekaan), periode Pendudukan Jepang, dan periode Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik 1945-1949), sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950. Baca selengkapnya…

PANGLIMA BATUR

Oktober 14, 2011

Oleh WAJIDI

Selasa, 27 September 2011 di Hotel Luansa Palangkaraya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar seminar pengusulan Panglima Batur sebagai Pahlawan Nasional. Seminar diusung untuk memperjuangkan Panglima Batur sebagai Pahlawan Nasional. Panglima Batur dianggap layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena jasanya yang sangat besar dalam mengangkat panji-panji perjuangan membela bangsa dan tanah air di daerah hulu sungai Barito.

Panglima Batur adalah salah seorang pejuang Perang Banjar (Bandjermasinsche Krijg), yakni perang antara dua bangsa dan pemerintahan yang berdaulat, yakni antara bangsa Banjar di Kesultanan Banjarmasin di satu pihak yang wilayah utamanya meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang dengan pihak Belanda. Pada saat berdirinya Kesultanan Banjar, semua suku yang ada dalam wilayah teritorial Kesultanan Banjar seperti suku Banjar, Bukit, dan Dayak (a.l. suku Dayak Dusun, Ngaju, Kayan, Siang, Bakumpai) baik yang beragama Islam maupun yang masih menganut kepercayaan Kaharingan adalah ”Bangsa Banjar”.
Panglima Batur berasal dari suku Dayak beragama Islam di daerah Buntok-Kecil, 40 Km di udik Muara Teweh. Sebagai panglima ia mengabdi kepada pemerintahan Pegustian yakni pemerintahan kelanjutan Kesultanan Banjar di hulu Sungai Barito. Setelah Perang Banjar meletus pada tahun 1859, maka kemudian perang ini meluas hingga ke hulu Barito. Pangeran Antasari sebagai pimpinan perang mampu menyatukan kalangan pejuang dari etnis Banjar dan Dayak untuk bersama-sama melawan Belanda. Selepas Antasari meninggal di tahun 1862 di Bayan Begok daerah Puruk cahu, pimpinan perlawanan diteruskan oleh puteranya Sultan Muhammad Seman, dan ia dibantu oleh pengikut setianya yakni Panglima Batur. Oleh karena itu, perjuangan yang dilakukan Panglima Batur pada hakikatnya adalah untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan tanah Banjar dari penguasaan Belanda. Baca selengkapnya…

PERAN SITUS SEJARAH SEBAGAI PEREKAT KEINDONESIAAN

Agustus 12, 2011

Oleh WAJIDI

Dalam pembukaan Lawatan Sejarah Nasional V Agustus 2007 di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo mengatakan: “…Lawatan Sejarah Nasional merupakan metode baru bagi pembelajaran sejarah yang efektif”. Dikatakan efektif, karena jika dalam PBM di kelas, guru dan para siswa lebih banyak menggunakan buku-buku sejarah, dan bahkan disuruh menghapal peristiwa, nama tokoh dan tahun sehingga pelajaran sejarah kadang terasa kering dan membosankan, maka dalam Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) maupun Lawatan Sejarah Daerah (Laseda) para siswa dapat langsung mengunjungi tempat peristiwa berlangsung, berdialog dengan tokoh atau pelaku sejarah, atau sejarawan.
Dengan adanya kunjungan ke situs sejarah menjadikan proses pembelajaran sejarah mengasyikkan sekaligus pemberian informasi dan pemindahan nilai-nilai kesejarahan (transfer of value) kepada para siswa dapat berlangsung efektif. Metode pebelajaran seperti itulah yang dilakukan pada kegiatan kegiatan Lasenas VIII di Kalsel (25-29 Oktober 2010) atau Laseda Kalsel 2011 (4-7 Juli 2011). Sesuai tema Laseda Kalsel 2011, maka para siswa diajak mengunjungi beberapa situs sejarah yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Melalui kunjungan itu diharapkan dapat dirajut simpul-simpul keindonesiaan di Tanah Banjar.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kegiatan mengunjungi situs-situs sejarah ini disebut lawatan? Seolah kita melawat ke suatu tempat yang jauh atau asing. Mengapa tidak disebut saja, misalnya, kunjungan. Pilihan kata “Lawatan” bukan tanpa dasar. Bukankah sebagian besar situs sejarah yang ada di Kalimantan Selatan (apalagi situs sejarah yang ada di daerah lainnya di Indonesia) merupakan hal asing bagi sebagian orang termasuk para siswa. Meski sebagian lokasi situs sejarah itu tidak begitu jauh dari tempat tinggal mereka.
Oleh karena situs sejarah adalah hal yang asing, maka kegiatan mengunjungi situs dalam kegiatan ini disebut “lawatan” karena memang dalam kegiatan ini para siswa melawat situs sejarah yang selama ini mungkin hanya pernah dengar namanya, namun tak pernah atau sangat jarang mengunjunginya.
Apakah kita hanya sekedar berkunjung? Tentu saja tidak. Kita tidak hanya memperoleh gambaran fisik dan informasi tentang peristiwa sejarah, namun yang terpenting adalah mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam situs sejarah. Utamanya adalah peran situs sebagai perekat keindonesiaan kita. Baca selengkapnya…

NASIONALISME SEORANG MUHAMMAD ARIP BAKUMPAI

Agustus 3, 2011

Oleh WAJIDI

H.M. Arip atau H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai) adalah seorang putera Bakumpai (kini Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Kalsel). Meski demikian, ia sebenarnya mempunyai peran yang sangat besar dalam menanamkan semangat nasionalisme di Kalimantan Selatan (Zuider Afedeling van Borneo). Profesi kesehariannya adalah pedagang yang pulang pergi Banjarmasin-Surabaya. Namun, karena profesi itulah ia memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar, melakukan kontak-kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan di tanah Jawa dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan di daerah ini. Ia adalah pembawa organisasi Sarekat Islam ke Kalimantan Selatan. Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya.
Atas saran Vorzitter Central Sarekat Islam, OS Cokroaminoto agar mendirikan cabang SI di Kalimantan, maka H.M. Arip bersama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, mereka mendirikan SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian pada tahun 1914 Sarekat Islam berdiri di Banjarmasin dan mendapat pengakuan badan hukum (rechtspersoon) dengan besluit Gubernur Jenderal Nomor 33 tanggal 30 September 1914. Dari Banjarmasin, SI berkembang di beberapa kota di Kalimantan Selatan.
Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arip telah pula berdiri HIS Swasta yang dikelola oleh Sarekat Islam dan di kemudian hari nantinya menjadi Perguruan Taman Siswa.
Peran H.M. Arip terukir pula pada saat dibentuknya Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) pada tanggal 1 Maret 1929. Organisasi ini diketuai M. Ruslan, dibantu oleh Suriadi sebagai sekretaris I dan Mawardi sebagai sekretaris II dengan pelindungnya H.M. Arip, bermarkas di sebuah rumah Joglo yang disebut masyarakat setempat dengan nama Rumah Bulat, yakni sebuah rumah bertipe Joglo di jalan Panglima Wangkang, Marabahan sekarang. Baca selengkapnya…

LASEDA (LAWATAN SEJARAH DAERAH) KALSEL 2011

Juli 6, 2011

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Pontianak bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel, pada tanggal 4-7 Juli 2011 telah melaksanakan kegiatan “Lawatan Sejarah Daerah (Laseda) di Provinsi Kalsel, bertema: “Dengan Menelusuri Peninggalan Sejarah, Kita Rajut Simpul-Simpul Keindonesiaan di Tanah Banjar”. Peserta Laseda kali ini diikuti sekitar 60 siswa SMA/SMK/MAN di Kota Banjarmasin (SMA Islam Sabilal Muhtadin, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 8, SMAN 7, MAN 2, SMAN 1, SMAN 2, SMKN 4, SMKN 2, SMKN 1) didampingi oleh bapak/ibu gurunya masing-masing. Dalam Laseda ini selain mengikuti pemaparan makalah yang disampaikan oleh Wajidi (Peneliti Madya pada Balitbangda Kalsel) dan Dr. Herry Porda, NP., M.Pd (Dosen PSP Sejarah Unlam), mereka juga diajak melawat berbagai situs sejarah di kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, seperti: Komplek Makam Sultan Suriansyah, Masjid Sultan Suriansyah, Komplek Makam Pahlawan Pangeran Antasari, Museum Wasaka, Makam Pahlawan Nasional Brigjen. H. Hassan Basry, Museum Lambung Mangkurat, Pertambangan Intan Tradsional di Pumpung, dan Komplek Makam Sultan Adam.

JEJAK PERJUANGAN A.M. SANGAJI DI KALIMANTAN

Juni 30, 2011

Oleh WAJIDI

Di Jakarta Pusat, Yogyakarta, Samarinda, atau mungkin di kota lainnya, terdapat nama Jalan A.M. Sangaji. Penamaan jalan untuk mengenang A.M. Sangaji selaku pejuang perintis kemerdekaan Indonesia kelahiran Maluku. Ia seangkatan dengan pejuang perintis kemerdekaan lainnya seperti H.O.S. Cokroaminoto dan H. Agus Salim. Oleh para pejuang kemerdekaan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, A.M. Sangaji disebut sebagai pemimpin tua. “Jago Tua”, kata beberapa surat kabar di ibukota Republik. “Hindeburg Kalimantan”, kata s.k. Merdeka Solo. Belanda dan Jepang pun tahu tentang kedudukan beliau sebagai pemimpin tua itu. A.M. Sangaji memiliki mobilitas. Ia tidak hanya di Maluku, tapi juga pernah berkiprah di Borneo, terlebih lagi di Jawa. Di tahun 1920-an, saat berada di Surabaya, ia melakukan korespondensi dengan Mohamad Horman, seorang tokoh pergerakan Sarekat Islam cabang Banjarmasin. Tidak hanya itu, ia juga pernah lama tinggal di Borneo untuk menggelorakan semangat kebangsaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Di Samarinda Kalimantan Timur, A.M. Sangaji melalui Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat (BPPR) yang didirikannya ia mengelola Neutrale School untuk menampung anak-anak sekolah dari kalangan bumiputera.
Setelah mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, A.M. Sangaji mengkoordinir suatu perjalanan panjang yang dilakukan oleh 3 grup/gelombang dari Samarinda ke Banjarmasin untuk bertemu dengan pimpinan BPRI sekaligus memberitahukan proklamasi kemerdekaan, mengibarkan bendera, dan memberikan kesadaran kepada rakyat di daerah-daerah yang dilalui.
Rombongan A.M. Sangaji tiba di Marabahan Kalimantan Selatan, akan tetapi beberapa saat kemudian yakni pada bulan April 1946 polisi Belanda berhasil menangkap A.M. Sangaji dan memenjarakannya di penjara Banjarmasin, yakni bangunan penjara yang lokasinya sekarang ditempati Gedung Pos Besar Banjarmasin. Penjara Banjarmasin saat itu penuh sesak dengan tawanan. Sebagian besar adalah hasil penangkapan besar-besaran yang dilakukan Belanda pasca meletusnya pemberontakan 9 November 1945 di Banjarmasin, pemberontakan 5 Desember 1945 di Marabahan, dan pemberontakan “trikesuma” di Barabai tanggal 19 ke 20 Maret 1946.
Banyaknya pejuang yang ditangkap Belanda, mengakibatkan penjara Banjarmasin penuh sesak dengan para tawanan. Mereka yang mengalami mengatakan hanya berdiri, dan sukar bebas bernapas dan bahkan kelaparan karena makanan seringkali diberikan satu kali sehari dengan porsi sepiring dibagi empat, sehingga kulit pisang yang dilempar penjaga pun menjadi santapan dan rebutan. Akan tetapi, banyaknya pejuang dan saat dijebloskannya A.M. Sangaji ke dalam penjara Banjarmasin, telah menjadikan penjara itu seolah-olah daerah kekuasaan Republik.
Pak Sangaji masuk dengan lenggang yang gagah, ayun tangan sebagai seorang prajurit yang menang perang. Seruan merdeka bergemuruh sebagai sambutan dari segenap bilik penjara. Dan dari bangsal D (bangsal yang besar) bergema lagu Indonesia Raya. Polisi tak bisa bertindak apa-apa.
Di dalam Majalah Mandau yang diterbitkan oleh Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) di Yogyakarta (1948) Pak Sangaji menceritakan, “Keadaan kami ketika itu dalam penjara adalah sebagai dalam daerah merdeka, daerah Republik, di tengah-tengah daerah musuh. Di sana ada pamong prajanya, ada polisinya, ada dokternya, ada kadi-nya dan terutama pemuda-pemuda sebagai prajurit yang menjadi isi tempat tahanan itu”, kata Pak Sangaji.
Selepas keluar penjara Banjarmasin, A.M. Sangaji menyeberang ke pulau Jawa. Ia kemudian memimpin Laskar Hisbullah yang berpusat di Yogyakarta dan pernah menugaskan R. Soedirman untuk membentuk Laskar untuk daerah Martapura dan Pelaihari, serta Tamtomo sebagai penghubung Markas Besar Hisbullah Yogya untuk Kalimantan. Akan tetapi, ia kemudian tewas ditembak militer ketika Agresi Militer Belanda I di Yogyakarta tahun 1947. Sumber: Buku “Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 (2007)”, Buku “Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik (2007)”, Buku “Sejarah Banjar (2003)”, Buku “Provinsi Kalimantan” (1950), buku “Republik Indonesia: Kalimantan” (1953), dan Majalah “Mandau” (1948).

AKULTURASI BUDAYA BANJAR DI BANUA HALAT

Mei 19, 2011

Buku ini menyorot masalah akulturasi dalam kebudayaan Banjar di Kalimantan Selatan yakni bagaimana masyarakat etnis di Banua Halat menghadapi arus perubahan sosial. Intisari yang dapat dipetik dari buku ini adalah betapa perbedaan keyakinan dan keragaman budaya yang ada di Banua Halat tidak menjadi penghalang bagi semangat toleransi dan persaudaraan antar etnis. Meski bukan yang pertama dengan topik sejenis, buku ini akan melengkapi referensi tentang budaya dan studi-studi serupa di masyarakat lainnya di Nusantara (Prof. Drs. Rusdi Muchtar, M.A., A.P.U., Peneliti senior pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta)

Di Banua Halat dapat dilihat karakter sesungguhnya dari orang-orang yang tinggal di kepulauan Nusantara. Mereka dengan kearifan lokalnya mampu mengadaptasi unsur budaya luar yang masuk dalam lingkungan budayanya. Perilaku konflik bukan filosofi mereka, tetapi perilaku keseimbangan menjadi jalan untuk melangsungkan kehidupannya. Persoalan yang kini muncul, kenapa kearifan lokal itu semakin lama semakin memudar? Kiranya buku ini dapat menjadi salah satu pengantar untuk menyadarkan bangsa ini bahwa kearifan lokal mampu menyatukan orang-orang di kepulauan Nusantara menjadi bangsa Indonesia (Dr. Tundjung, Dosen pada Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)

Sejarah Bangsa Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan membuktikan kemampuan menyerap dan menyeleksi unsur luar sehingga muncul wujud yang justru memperkaya dan memperindah budaya lokal. Budaya Banjar di Banua Halat dapat menjadi bukti bahwa budaya lokal Banjar dapat terus dinamis di tengah gelombang kemajuan masyarakat dan iptek dengan tetap berpijak pada jati diri dan kearifan lokal. Buku ini penting untuk dibaca sebagai referensi bagi studi Ilmu-Ilmu Sosial dan menarik untuk dibaca bagi masyarakat sebagai pelengkap memahami arti penting budaya lokal (Dr. Herry Porda N.P., M.Pd., Dosen Pendidikan Sejarah dan Ketua Program Pascasarjana Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)

LEBIH SEPERTI SALAD BOWL (Lagi, Urang Banjar dalam Sejarah)

Mei 6, 2011

Oleh WAJIDI

Banjarmasin Post edisi Sabtu 30 April 2011 memuat tulisan Sainul Hermawan: Urang Banjar dalam Sejarah. Menurutnya definisi orang Banjar dalam buku Sejarah Banjar tidak memuaskan dan perlu diperbaiki. Sebenarnya, Sainul Hermawan tidak sendiri. Banyak pihak yang menyatakan hal yang sama. Sama halnya dengan ketidakpuasan dengan judul yang dipakai, karena lebih didasarkan kepada hal yang bersifat praksis dibanding tataran akademis. Meski demikian, keberadaan buku tersebut layak kita hargai sebagai pembuka jalan atau bahkan tantangan bagi yang mempersoalkannya untuk menghasilkan tulisan atau buku pembanding yang lebih baik.
Dalam pengantarnya, tim editor buku ini memang menyadari hal itu. Bahkan para pakar sejarah hingga saat ini masih belum menemukan kata sepakat tentang asal-usul dan identitas orang Banjar itu. Kendalanya antara lain karena sangat tidak memadainya catatan atau berita yang bernilai sejarah. Deskripsi latar belakang kesejarahan etnis Banjar lebih banyak berupa asumsi-asumsi yang didasarkan kepada data-data yang masih terbatas yang seringkali merujuk kepada Hikayat Banjar. Meski demikian, di tengah keterbatasan data, maka teks sastra sejarah itu merupakan sumber yang dapat diperhitungkan.
Ada tiga model atau pendekatan yang biasa digunakan untuk memahami etnisitas, yaitu primordialisme, instrumentalisme, dan konstruktivisme. Dalam kajian etnisitas, masing-masing pendekatan yang digunakan berimplikasi pada konstruksi identitasnya.
Menurut Max Weber, pendekatan primordialisme melihat etnisitas sebagai identitas primordial suatu kelompok dan menjadi kategori apriori yang menentukan batasan kelompok guna menjamin stabilitas dan tatanannya. Primordialisme melihat fenomena etnisitas dari kategori-kategori sosio-biologis seperti agama, budaya, dan sebagainya. Pendekatan instrumentalis lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilitas politik. Jika kondisi dan kepentingan berubah, maka berubah pula identitas etnis. Sedangkan pendekatan konstruktivisme muncul dengan cara mengombinasikan kedua model sebelumnya.
Primordialisme merupakan pendekatan yang banyak dipakai oleh banyak penulis termasuk yang terdapat dalam buku “Sejarah Banjar” dan buku “Urang Banjar dalam Sejarah”. Baca selengkapnya…

MODEL ARSITEKTUR KERATON BANJAR

April 17, 2011

Buku “Model Arsitektur Keraton Banjar, Pendekatan Model Berdasar Kajian Historis dan Arkeologis” diterbitkan oleh Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, Desember 2010. Buku ini dikembangkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan yang berjudul “Kajian Model Arsitektur Pembangunan Keraton Banjar di Kalimantan Selatan” (Juli 2010).
Secara substansi, tim penulis berusaha mempertahankan isi dan pesan yang ingin disampaikan, namun demikian tidak dapat dihindari adanya beberapa bagian yang disesuaikan (a.l. penulisan bab) dan pengurangan (a.l menghilangkan beberapa gambar analisis serta lampiran-lampiran) yang disesuaikan dengan konsep model keraton Banjar di Teluk Selong Ulu, Martapura. Perubahan dan pengurangan telah diupayakan tidak merubah isi tulisan namun semata-mata demi kepraktisan tulisan ini.
Sejalan dengan diterbitkannya buku ini, proses mewujudkan kembali (pembangunan) keraton Banjar terus berjalan dengan beragam dinamikanya. Walaupun demikian apa yang disajikan dalam buku ini tetap sebagaimana konsep awal penelitian; yaitu mengkaji bagaimana model arsitektur keraton Banjar yang dilandasi catatan sejarah dan tinggalan arkeologis serta pertimbangan konsep pelestarian arsitektur. Untuk itu aspek lokasi dan konsep arsitektural yang dihasilkan cenderung lebih memperlihatkan konteks “akademis” yang mungkin agak berbeda jika dilihat dari konteks praksisnya.
Terakhir, tim penulis/peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak; khususnya Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Banjar, dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai diskusi/ pembahasan selama proses penelitian berlangsung.

Banjarmasin, Desember 2010

Tim Penulis
(Bani Noor Muchammad, Wajidi, Naimatul Aufa, Bambang Sakti Wiku Atmojo, M. Arief Anwar)

UPACARA ARUH GANAL ETNIS DAYAK MERATUS

April 2, 2011

Etnis Dayak Meratus adalah nama kolektif sukubangsa yang ada di Kalimantan Selatan yang mendiami perbukitan, lembah-lembah sempit, dan kawasan hutan lindung di pegunungan Meratus daerah Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut dan Kotabaru. Dari Sungai Pitap di utara dan kawasan hulu daerah aliran Sungai Riam Kiwa di sebelah selatan. Dahulu dan dalam sebagian besar publikasi, etnis Dayak Meratus disebut sebagai etnis (Dayak) Bukit.
Secara administratif wilayah tradisional Dayak Meratus, antara lain termasuk ke dalam Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan di Kabupaten Balangan, Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Piani di Kabupaten Tapin, Kecamatan Paramasan di Kabupaten Banjar, Kecamatan Kintap di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Sampanahan dan Kecamatan Kelumpang Hulu di Kabupaten Kotabaru.
Etnis Dayak Meratus memiliki berbagai upacara adat, antara lain untuk penyambutan tamu, perkawinan, kematian (misalnya upacara Mambatur pada suku Dayak Balangan), memulai kegiatan pertanian (bahuma) dan upacara untuk merayakan hasil panen mereka yakni Aruh Ganal, Baharin, dan Bawanang.
Aruh Ganal merupakan upacara adat yang terdapat pada suku Dayak Meratus di pegunungan Meratus daerah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, maupun Tapin. Aruh Ganal artinya kenduri besar. Jadi upacara ini dilaksanakan secara besar-besaran oleh seluruh warga desa dan dihadiri para undangan dari desa-desa lainnya.
Disebut Aruh Ganal, karena dalam tradisi ada pula aruh kecil yang disebut Baatur Dahar. Baatur Dahar biasanya hanya dilakukan di lingkungan keluarga. Sebagai ukuran adalah apabila hasil panen berupa padi, kacang dan tanaman lainnya berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan, maka dilaksanakan Aruh Ganal. Sebalik jika panen kurang berhasil, maka cukup dilaksanakan aruh kecil atau bahkan tidak diadakan sama sekali. Tujuan dilaksanakan Aruh Ganal ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam upacara ini sekaligus pula dimaksudkan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pada tahun yang akan datang mendapat hasil panen yang melimpah. Dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, dan makhluk perusak tanaman.
Aruh Ganal pada dasarnya dilaksanakan setahun sekali. Namun apabila musyawarah adat menganggap bahwa penduduk banyak yang kurang penghasilan panennya, maka aruh ganal tidak dilaksanakan pada tahun itu. Waktu penyelenggaran sesudah panen yang biasanya jatuh pada bulan Juli, dan pelaksanaan upacaranya pada bulan Agustus. Untuk menetapkan hari dan tanggalnya diputuskan dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Adat dan dibantu oleh Kepala Desa. Dalam penentuan hari dan tanggal pelaksanaan upacara ini selalu diperhatikan pada bulan muda menurut bulan Kamariah. Biasanya berkisar antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Hal ini berhubungan dengan simbol bahwa rezeki selalu naik, apabila dilaksanakan pada tanggal tersebut. Baca selengkapnya…

RUMAH BULAT, RUMAH BERSEJARAH DI MARABAHAN

Maret 9, 2011

Rumah Bulat, demikian masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu rumah bertipe joglo. Berlokasi di Jalan Panglima Wangkang RT 8 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Posisinya menghadap Sungai Barito. Jarak dari Banjarmasin ke lokasi lebih kurang 45 km dan bisa ditempuh dengan kendaraan darat (mobil, sepeda motor) atau melalui sungai, yakni dari Sungai Martapura, Sungai Kuin, terus ke Sungai Barito.
Dari beberapa sumber dapat diketahui bahwa Rumah Bulat didirikan oleh seorang demang di Kewedanan Bakumpai bernama H. Abdul Azis sekitar tahun 1875. Rumah ini kemudian digunakan sebagai gudang atau tempat menyimpan barang-barang milik Demang, sedangkan pemiliknya sendiri bertempat tinggal di sebuah rumah yang berada tepat di belakang rumah bulat tersebut.
Nilai terpenting dari rumah tersebut bukan pada arsitekturnya yang dipengaruhi bangunan joglo Jawa, melainkan nilai sejarahnya sebagai bekas markas kaum pergerakan khususnya dari kalangan pemuda Marabahan (dahulu Bakumpai).
Pada mulanya rumah ini pernah digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan H.M. Japeri, salah seorang ulama di Marabahan. Di awal abad ke-20 di rumah ini menjadi tempat perkumpulan musik untuk menampung bakat seni para pemuda Marabahan. Namun lama kelamaan, perkumpulan ini menjadi sebuah organisasi kepemudaan bernama Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1929 dengan ketuanya M. Ruslan, dibantu oleh Suriadi sebagai sekretaris I dan Mawardi sebagai sekretaris II dengan pelindungnya H.M. Arip, bermarkas di sebuah rumah Joglo yang disebut masyarakat setempat dengan nama Rumah Bulat.
Dalam organisasi PPM mereka mendirikan Taman Bacaan (Het Leesgezelschap) dengan nama Family Bond bertempat di Rumah Bulat bergabung dengan perkumpulan musik yang telah ada. Mereka berlangganan surat kabar dan majalah. Dari surat kabar dan majalah tersebut, para pemuda Marabahan dapat mengikuti berita dan membaca tulisan yang mempropagandakan cita-cita kebangsaan yang saat itu telah tumbuh di Jawa maupun ditempat lainnya. Selain itu datangnya tokoh-tokoh pergerakan dari Jawa juga turut mewarnai tumbuhnya benih-benih kebangsaan dan semangat pergerakan di daerah ini.
Pada tahun 1930 Persatuan Pemuda Marabahan memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan dengan Pedoman Besarnya H.M. Arip. Perubahan nama menjadi Sarekat Kalimantan antara lain dalam rangka memenuhi syarat untuk menjadi anggota Indonesia Muda yang dibentuk setelah Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.
Susunan pengurus Sarekat Kalimantan terdiri dari M. Ruslan (Ketua), A. Gani (Wakil Ketua), A. Sunhaji (Penulis I), Sabran (Penulis II), Tambi (Bendahara I), Matran (Bendahara II), dan H. Basirun, Sabran B, Muhiddin serta Imbran (Pembantu-pembantu) dengan Ketua Pedoman Besarnya adalah H.M. Arip. Dalam anggaran dasarnya disebutkan, Sarekat Kalimantan bertujuan ke arah keekonomian dan kesosialan.
Setelah terbentuknya cabang-cabang Sarekat Kalimantan di daerah lainnya di Kalimantan, maka Sarekat Kalimantan melangsungkan kongresnya yang pertama pada tahun 1930 di Bakumpai (Marabahan).
Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arip telah berdiri pula PHIS Swasta pada tahun 1929 oleh para pemuda Marabahan yang dikelola oleh Sarekat Islam. H.M. Arip (H. Matarip atau H. Muhammad Arip Bakumpai adalah seorang pedagang kelahiran Bakumpai (Marabahan) yang pulang pergi Banjarmasin – Surabaya. Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Dan atas anjuran ketua SI OS Cokroaminoto, H.M. Arip membawa Sarekat Islam ke Kalimantan Selatan.
Mula-mula PHIS dipimpin dan diajar oleh Marjono (pegawai Borneo Post). Mengingat pesatnya perkembangan sekolah tersebut, Marjono mendatangkan teman-temannya yakni Sutomo dan Sunaryo anggota Sarikat Buruh di Surabaya untuk menjadi guru di PHIS.
Pusat kegiatan PHIS bertempat di “Rumah Bulat” bergabung dengan Sarekat Kalimantan (sebelum menjadi BINDO). Sekolah PHIS ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Marabahan, sehingga jumlah muridnya semakin banyak. Guru-guru PHIS menggembleng semangat kebangsaan pemuda-pemuda Marabahan melalui pengajaran dan juga kepanduan yang waktu itu bernama Borneo Padvinder Organisatie (BPO).
Setelah berlangsung enam bulan kegiatan PHIS mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Hindia Belanda. Marjono, Sutomo dan Sunaryo dicurigai sebagai anggota partai terlarang. Keterkaitan mereka dengan PARI diketahui Belanda menyusul ditemukannya dokumen-dokumen PARI di Singapura. Diantara dokumen tersebut terdapat surat-surat dari Marjono, Sutomo dan Sunaryo dari Marabahan. Belanda mengambil tindakan tegas dengan menggrebek Rumah Bulat, dan menahan Marjono dan Sunaryo dan selanjutnya dibuang ke Boven Digul (Irian Barat). Baca selengkapnya…

GERAKAN TENGKORAK PUTIH

Maret 7, 2011

Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya yang terdapat pada periode akhir Perang Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (Zuider Afdeling van Borneo) dan secara organisatoris berada di luar organisasi tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Meskipun keberadaan Gerakan Tengkorak Putih relatif singkat yakni dari menjelang Pertemuan 2 September 1949 di Munggu Raya hingga tahun 1950, aksi-aksinya mempunyai dampak yang cukup berarti terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik waktu itu.
Gerakan Tengkorak Putih yang dalam berbagai pustaka disebut juga sebagai Divisi Tengkorak Putih atau Lasykar Rakyat Murba, hanyalah salah satu dari kelompok gerilya yang ada di Kalimantan Selatan dan berjuang bahu membahu dengan tentara ALRI Divisi IV.
Situasi dan kondisi Kalimantan Selatan pada bulan-bulan pertama 1949 sebenarnya kurang memberikan iklim kondusif terhadap terbentuknya kelompok gerilya ini, mengingat adanya usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pusat komando perjuangan dalam melawan Belanda. Namun, dengan adanya pejuang-pejuang asal Kalimantan yang datang dari Jawa yang menolak menggabungkan diri ke dalam tentara ALRI, telah memungkinkan terbentuknya kelompok gerilya ini melalui sebuah kompromi.
Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya, tepatnya sebuah pasukan rakyat dari organisasi kelaskaran yang turut bergerilya dan bukannya pasukan dari sebuah organisasi ketentaraan. Gambaran ini tentunya tidak terlalu jauh dari kenyataan mengingat organisasi atau formasinya yang bersifat seadanya dan tidak memiliki aturan-aturan yang formal. Pengikat keanggotaan kelompok gerilya ini sendiri bersifat longgar, yakni tujuan dan kepentingan yang sama dalam melawan Belanda, sehingga tidaklah mengherankan apabila kelompok gerilya ini mudah mengalami perpecahan menyusul penarikan mundur serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA dari daerah Hulu Sungai. Baca selengkapnya…

MENYOAL BAAYUN MAULID DI KOMPLEK MAKAM SULTAN SURIANSYAH

Februari 14, 2011

Oleh WAJIDI
……Orang Banjar dahulu mempunyai pamali atau pantangan dengan menyatakan jangan maayun anak dekat kuburan nanti kapidaraan….seharusnya di masjid agar anak yang diayun hatinya terpaut dengan masjid….

Pada hari Selasa, 15 Februari 2011 di beberapa tempat di Kalsel akan diselenggarakan tradisi baayun maulid yakni kegiatan mengayun anak (maayun anak) bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw (12 Rabiul Awal 1432 H). Baayun asal katanya “ayun’ yang diartikan “melakukan proses ayunan”. Bayi yang mau ditidurkan dalam ayunan biasanya akan diayun oleh ibunya Asal kata maulid berasal dari peristiwa maulid (kelahiran) Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, baayun maulid diartikan sebagai kegiatan mengayun bayi atau anak sambil membaca syair maulid atau bersamaan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. Orang Banjar, kadang menyebut maulid dengan sebutan mulud, sehingga disebut baayun mulud atau ayun mulud.
Selain Kuin Utara Banjarmasin, tradisi baayun maulid tahun ini akan dilaksanakan di Masjid Jami Teluk Dalam, Banjarmasin, dan di Masjid Al Mukarramah desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Perbedaannya adalah jika di Teluk Dalam dan di Banua Halat bertempat di masjid, maka di Kuin Utara mengambil tempat di areal komplek pekuburan yakni Komplek Makam Sultan Suriansyah.

Pengaruh Tradisi Pra Islam
Prosesi maayun anak pada tradisi baayun maulid sesungguhnya menggambarkan adanya akulturasi budaya antara unsur kepercayaan lama dan Islam. Sebelum mendapat pengaruh Islam, maayun anak sudah dilaksanakan ketika masyarakat masih menganut kepercayaan nenek moyang (ancestor worship).
Tradisi asalnya dilandasi oleh kepercayaan Kaharingan. Dalam perkembangannya, upacara maayun anak mengalami akulturasi dengan agama Hindu dan Islam. Hal tersebut dapat dibedakan dari: (a) maksud dan tujuan upacara; (b) Pelaksanaan upacara; (c) Perlengkapan upacara; (d) Perlambang atau simbolika yang dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan Kaharingan, Hindu, dan Islam.
Berdasarkan tradisi asalnya, tata cara maayun anak dalam upacara baayun maulid sebenarnya berasal tradisi bapalas bidan sebagai sebuah tradisi yang berlandaskan kepada kepercayaan Kaharingan. Dan ketika agama Hindu berkembang di daerah ini maka berkembang pula budaya yang serupa dengan baayun anak yakni baayun wayang (didahului oleh pertunjukan wayang), baayun topeng (didahului oleh pertujukan topeng) dan baayun madihin (mengayun bayi sambil melagukan syair madihin). Baca selengkapnya…