Skip to content

MENGKRITISI “KARAKTER ORANG BANJAR”

Mei 16, 2010

Oleh Wajidi

Saya beranggapan kalau kita membicarakan Budaya Banjar tidak mesti kita berorientasi kepada masa lalu dan mengabaikan manfaatnya untuk masa depan. Kita perlu mendiskusikan nilai-nilai budaya apa yang perlu digali, dikembangkan atau direkayasa untuk menopang kemajuan menuju kesejahteraan Kalimantan Selatan. Sebaliknya mungkin saja ada nilai-nilai budaya yang layak dihilangkan karena jika terus berkembang atau berurat berakar di masyarakat justru akan menghambat kemajuan.
Sebagian budayawan, sejarawan atau bahkan sosiolog berpendapat bahwa karakteristik orang Banjar digambarkan kepada dua hal:
(1) Memiliki sosok budaya demokratik-egaliter seperti budaya demokratik dalam kesamaan dan menanggalkan segala sifat hierarkis/paternalistik;
(2) Memiliki budaya dagang seperti sifat egaliter, mandiri, dan dinamis.
Persoalannya kini adalah haruskah kita masih menerima gambaran karakteristik masyarakat Banjar tersebut tanpa mengkritisinya bahwa seperti pada sosok budaya demokratik-egaliter dalam berbagai kasus terjadi di masyarakat justru mempunyai “sisi lemah” sebagai sebuah stigma negatif terhadap tabiat orang Banjar.
Mengapa demikian, karena karakteristik orang Banjar yang memandang manusia memiliki kesetaraan sehingga mereka memiliki sifat dinamis dan mandiri, justru terkesan susah diatur, susah diajak disiplin, bahkan “manimpakul” atau “mailung larut”. Hal itu tercermin dari berbagai kasus yang menyangkut tata krama dalam pergaulan, berpakaian, berlalu lintas, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.
Beberapa tahun silam, seorang yang pernah menjabat Kapolda Kalsel pernah mengeluhkan bahwa lalu lintas kota Banjarmasin sangat semrawut dan masyarakatnya susah diajak disiplin berlalu lintas. Kalau di kota lain, ketika lampu kuning menyala pada traffik light pengguna jalan lantas berhenti, pengguna jalan di Banjarmasin justru menerobos.
Anehnya lagi, ketika lalu lintas bertambah padat timbul kebiasaan baru pada masyarakat kota yang bermukim di sepanjang jalan raya yakni malas mengubur bangkai atau membuang bangkai tikus ke jalan raya agar dilindas roda kendaraan dan kering diterpa sinar matahari.
Begitu pula halnya dengan budaya dagang? Benarkah masyarakat Banjar memiliki karakter budaya dagang dan kewirausahaan yang kuat? Seberapa banyak saudagar Banjar yang mampu bertahan sampai kini atau malah usaha perdagangannya semakin melemah atau malah bubar? Seberapa banyak pula para pengusaha Banjar yang bermunculan dan mampu berkiprah dalam perdagangan nasional, internasional, ataukah hanya pedagang kecil-kecilan yang lumrah terdapat di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Saya mengajak sedikit menengok selintas sejarah perekonomian di Kalsel. Sejak zaman Belanda atau sesudah kemerdekaan banua kita mengenal sejumlah pengusaha/saudagar Banjar yang ternyata sejalan dengan perjalanan waktu banyak yang tidak lagi eksis.
Begitupula yang terjadi pada pedagang Banjar asal Alabio, Negara, dan Bakumpai dahulunya banyak berprofesi sebagai pedagang antar pulau, pulang pergi berlayar Banjarmasin- Surabaya, hampir tidak ada yang berkembang menjadi pedagang besar, seperti halnya NV Kalla, Grup Bakrie, atau pengusaha etnis Tionghoa, meskipun kita masih memiliki semacam saudagar Sulaiman HB, H.M Taher, H.M. Ramlan.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Memang diakui urang Banjar punya budaya dagang, namun di antara sesama pedagang kurang memiliki kemauan berkerjasama sehingga hanya sedikit yang menjadi pedagang/pengusaha besar. Yang terjadi malahan muncul persaingan yang tidak sehat. Sifat mandiri yang dimiliki orang Banjar, berimbas pada praktek bisnis kotor: “NANG JAYA KADA HANDAK BABAWAAN, “KALAU NYAMAN HANDAK NYAMAN SAURANGAN”, NANG BALUMAN JAYA KADA KAWA MALIHAT USAHA URANG MAJU HANDAK MARUNTUHAKAN”, “LAMUN HANDAK HANCUR LABIH BAIK HANCUR BARATAAN”. Nah, labaram
Karakter budaya dagang yang sangat memperhatikan “untung rugi” juga berimbas pada ritual keagamaan sehingga lebih memunculkan “kesalehan individual” dibanding “kesalehan sosial”. Banyak orang Banjar kaya raya yang naik haji atau umrah berkali-kali untuk meraih pahala yang dianggapnya mempunyai nilai yang lebih besar dibanding dengan menyantuni anak yatim piatu atau masyarakat fakir miskin.
Pangeran Antasari (Pencetus Perang Banjar 1859-1905) pernah berwasiat ”AGAR URANG BANJAR JANGAN SUKA BACAKUT PAPADAAN”. Boleh jadi wasiat itu lahir karena orang Banjar sejak dahulu kala memang suka bacakut, bahual, atau bakalahi sasama papadaan. Celakanya tabiat bacakut itu tidak hanya dilakukan orang jaba atau masyarakat kebanyakan, tapi juga dipertontonkan oleh pemimpin masyarakat. Dalam lintasan sejarah politik, kita mengenal sejumlah intrik politik dalam keluarga istana kerajaan. Dari zaman bahari sampai wayahini.
Di keluarga istana Kerajaan Negara Dipa terjadi pembunuhan oleh Empu Lembu (Lambung) Mangkurat terhadap dua orang keponakannya. Di Negara Daha terjadi perang antara Pangeran Temenggung dengan Raden Samudera yang berakhir dengan kemunculan Kerajaan Banjar Islam. Di istana Kerajaan Banjarmasin pernah terjadi perseteruan antara Pangeran Amir (pewaris sah tahta kerajaan) dengan Pangeran/Sultan Nata Alam, atau antara Pangeran Hidayatullah dengan Sultan Tamjidillah. Terakhir di awal abad ke-21, pernah terjadi intrik politik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni antara Gubernur H.M. Sjachriel Darham dengan Sekda H. Ismet Ahmad. Kebiasaan “bacakut papadaan” sudah saatnya dihilangkan karena justru akan menghambat kemajuan. Bagaimana menurut sampeyan?

MENGGAGAS BANDARA ALTERNATIF MALUKA

November 8, 2014

Oleh Wajidi

Nama Maluka di Kurau Kabupaten Tanah Laut mengingatkan kita kepada jejak-jejak kolonial yang pernah bercokol di Kalimantan Selatan. Tidak kepalang tanggung, eksistensi bangsa kolonialis Inggris, Belanda, dan Jepang terekam jelas di kawasan bersejarah bernama Maluka.

Daerah Maluka pada mulanya adalah bagian dari wilayah Kerajaan Banjar, namun kemudian menjadi wilayah yang dikuasai Inggris, Belanda, dan Jepang, sebagaimana terlihat pada beberapa tinggalan bersejarah berupa bangunan, sebaran artefak, dan bekas lapangan terbang.

Penguasaan Inggris terjadi saat Maluka menjadi daerah konsesi yang dikelola oleh pengusaha Alexander Hare tahun 1809 atas nama EIC. Dan kemudian melalui perjanjian antara Pemerintah Inggris dan Kesultanan Banjarmasin tahun 1812, daerah konsesi Maluka diserahkan secara resmi kepada Alexander Hare, yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Raffles. Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin.

Daerah konsesi Maluka selama dibawah pengelolaan Alexander Hare dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan perkebunan, lokasi pembuatan perahu, pembuatan atau penempaan mata uang. Selain tenaga lokal, sebagian besar tenaga yang diperkerjakan di Maluka didatangkan dari Jawa. Sebagian mereka adalah orang hukuman, tenaga sukarela, namun tidak sedikit yang diambil paksa dari desa-desa di pantai utara pulau Jawa.

Setelah Inggris meninggalkan Banjarmasin, maka berakhirlah eksistensi Inggris di daerah konsesi Maluka. Meski telah ditinggalkan Inggris, Belanda tidak tertarik untuk mengembangkan bekas konsesi Maluka. Akhir abad ke-19 Maluka kemudian menjadi sebuah distrik dibawah Onderafdeling Tanah Laut.

Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, daerah Maluka dijadikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai lapangan terbang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Barisan Kinrohosi dan Romusha dikerahkan Jepang untuk membuat landasan pacu, dan bunker-bunker pertahanan.

Pada akhir pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, yakni pada bulan-bulan pertama 1945, lapangan terbang Maluka menjadi sasaran pemboman pesawat-pesawat Sekutu.

Meski lapangan terbang Maluka sudah lama ditinggalkan, namun beberapa tahun yang lalu di lokasi bekas lapangan terbang ini pernah dimanfaatkan sebagai tempat latihan pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersama dengan beberapa negara Asean.

Adanya berbagai jejak ketiga bangsa kolonial (Inggris, Belanda, dan Jepang) di Maluka merupakan pertanda bahwa eksistensi Maluka berkaitan erat dengan sejarah kolonialisme dan imperialisme di Kalimantan Selatan. Sementara keberadaan eks lapangan terbang Maluka di masa penjajahan Jepang, dan aktivitas latihan tempur yang dilaksanakan TNI AU, juga memberikan makna bahwa desa Maluka pernah mempunyai posisi penting baik ditinjau dari segi perekonomian maupun pertahanan keamanan.

Boleh jadi posisi eks lapangan terbang Maluka di masa penjajahan Jepang sangat strategis, karena dikaitkan dengan kedekatannya dengan laut Jawa sehingga Jepang lebih memilih lapangan terbang Maluka dibanding lapangan terbang Ulin (kini Bandara Syamsuddin Noor) sebagai bagian strategi pertahanan. Yang menjadi persoalan adalah posisi strategi eks lapangan terbang Maluka mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi bandar udara (bandara) bandara alternatif selain bandara Syamsuddin Noor?

 

Bandara Baru

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2007-2026 disebutkan tentang adanya rencana pembangunan Bandar Udara Internasional khusus untuk penerbangan sipil di Maluka Baulin. Dalam dokumen RPJP tertulis bahwa Perencanaan pembangunan Bandar Udara Internasional khusus untuk penerbangan sipil pada daerah pegunungan dan pesisir di Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai Bandar Udara Alternatif pengganti Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Untuk menjawab keinginan tersebut, maka pada tahun 2008 pernah dilakukan kajian pendahuluan yakni mengidentifikasi eks Bandara Maluka di Kabupaten Tanah Laut. Hasil kajian menunjukkan bahwa jarak Maluka dari pantai Laut Jawa ± 2,5 km, dan dari Maluka ke Sungai Kurau ± 10 km. Sedangkan jarak Maluka ke Pelaihari ± 65 km. Lokasi Maluka Baulin berjarak dari Bandara Syamsudin Noor (± 60 km), luas tanah 996 Ha, posisi 114039’09’’E 03041’44’’ S atau 17 NM From BDM – VOR Radial 2080 Elevasi 64 Feet.

Berdasarkan kondisi lahan maka landasan pacu eks lapangan terbang Maluka bisa dikembangkan dengan panjang 3.000 m lebih (terdiri dari lahan yang sekarang dikelola oleh TNI AU panjang 9.200 m) dan diluar TNI AU sepanjag 2.500 m adalah tanah kering.   Lahan untuk pengembangan Bandara Maluka merupakan daerah datar, berbukit dan rawa yang berhubungan dengan laut Jawa, terletak pada ketinggian < 2 m dari permukaan laut dengan jenis tanah dari lapisan organosol, aluvial, podsolik merah kuning, latosol regasol dan podsolik coklat.

Meski hanya berupa kajian awal, identifikasi terhadap eks Bandara Maluka dapat diketahui bahwa lokasi ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bandara internasional yang didukung kondisi alam dan ketersediaan lahan untuk landasan pacu lebih dari 3.000 m, di samping itu lokasi ini dekat laut yang sangat mendukung untuk kelancaran take-off dan landing pesawat.

Untuk mengetahui kelayakan eks lapangan terbang Maluka sebagai bandara internasional memang harus dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam berupa kelayakan teknis, ekonomis, dan sosiologis.

Pengembangan eks lapangan terbang Maluka sebagai bandara internasional perlu dipikirkan bersama oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah mengingat peningkatan pengguna angkutan udara melonjak sangat cepat di beberapa tahun terakhir. Berbagai bandara di tanah air penuh sesak dan melebihi kapasitas (overload) tidak terkecuali dengan bandara Syamsuddin Noor yang kini menerbangkankan 5.000-7.000 orang per hari. Padahal kapasitas terminal bandara hanya 1.500 orang. Overkapasitas berdampak kepada menurunnya pelayanan sehingga menjadikan bandara Syamsuddin Noor sebagai bandara besar dengan pelayanan terburuk di Tanah Air.

Akan tetapi, jika bandara lain berbenah diri melakukan pembangunan terminal, perbaikan apron, taxi way dan penambahan serta peningkatan landasan pacu, bahkan membangun bandara baru mengganti bandara lama. Pada saat yang sama, pengembangan bandara Syamsuddin Noor sebagai bandara internasional berjalan sangat lambat, rencana ground breaking pengembangan bandara selalu molor karena terbentur dengan alotnya pembebasan lahan milik masyarakat untuk perluasan areal bandara.

Kalaupun ke depan pengembangan bandara Syamsuddin Noor berhasil diwujudkan, kondisi lingkungan bandara tidak se ideal yang diharapkan. Diprediksi pada 20 tahun mendatang, bandara Syamsuddin Noor akan bernasib sama dengan bandara Polonia Medan, yakni lokasinya berada di tengah-tengah permukiman atau kota, terkepung oleh berbagai bangunan. Di tengah kepadatan lalu lintas udara, maka padatnya permukiman penduduk di sekitar bandara akan sangat berisiko terhadap keselamatan penerbangan jika seumpama terjadi kecelakaan.

Oleh karena itu, untuk jangka panjang atau jika pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai pemikiran jauh ke depan, maka pembangunan bandara baru di eks lapangan terbang Maluka layak untuk di pertimbangkan, dengan berbagai pertimbangan.

Pertama, eks lapangan terbang Maluka dekat dengan pantai laut Jawa yakni hanya sekitar dari pantai Laut Jawa ± 2,5 km sehingga secara geografis ideal untuk mendukung keselamatan penerbangan sebagaimana bandara-bandara lain di tanah air yang juga berdekatan dengan laut.

Kedua, lahan untuk pengembangan bandara baru tersedia luas dan hanya sedikit pemukiman penduduk. Sehingga sangat memungkinkan untuk pembangunan terminal, apron, taxi way dan landasan pacu dengan kondisi lingkungan bandara yang ideal.

Ketiga, jarak eks lapangan terbang Maluka dengan ibukota provinsi Kalimantan Selatan ± 70 km, dengan kota Banjarbaru ± 60 km atau dengan kota Pelaihari ± 65 km merupakan jarak yang relative tidak jauh atau mudah ditempuh.

Keempat, pembangunan bandara baru di Maluka akan berdampak positif terhadap pengembangan kawasan permukiman penduduk, social, ekonomi dan budaya di daerah Maluka. Di sekitar Maluka akan bermunculan permukiman dan perkantoran, serta akan   geliat ekonomi baru. Sementara bagi bandara Syamsuddin Noor dan kota Banjarbaru nantinya akan terjadi pengurangan beban sosial, budaya, pencemaran lingkungan khususnya kebisingan polusi suara di kota Banjarbaru.

Kelima, secara bertahap eks lapangan terbang Maluka terlebih dahulu dijadikan bandara perintis, seperti halnya bandara Warukin di Kabupaten Tabalong atau bandara Gusti Syamsir Alam di Kabupaten Kotabaru. Setelah itu dapat dikembangkan sebagai bandara alternatif selain bandara Syamsuddin Noor.

Membangun bandara baru di Maluka Baulin memang membutuhkan political will yang kuat dari pemerintah Pusat dan Daerah. Saatnya pemerintah duduk bersama membicarakannya. Untuk jangka pendek, pengembangan bandara Syamsuddin Noor adalah pilihan logis. Akan tetapi, jika melihat trend lonjakan pengguna angkutan udara yang sangat cepat, sementara kondisi lingkungan bandara Syamsuddin Noor tidak kondusif maka tidak ada pilihan lain untuk membangun bandara baru. Dan, pilihan bandara baru itu ada di kawasan eks lapangan terbang Maluka. Bagaimana pendapat sampeyan?

KARAKTER ORANG BANJAR DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT PENDATANG

Oktober 18, 2013

Oleh Wajidi

Assalamualaikum.
Saya baru 6 bulan tinggal di Banjarbaru. Saya asli Sunda, saat awal saya berinteraksi dengan orang Banjar saya cukup terkaget-kaget dengan banyak hal. Cara berbicaranya yang cepat dan terkesan ramai, sikap yang blak-blakan apa adanya (mirip dengan orang Sumatera atau Madura) tapi tidak mudah sakit hati menurut saya dan malas (kurang aktif ) memang saya setuju. Hal ini dibuktikan etos kerja dan kedisiplinan yang sangat berbeda dengan Jakarta tempat dimana saya sebelumnya tinggal. Tapi kecintaan mereka terhadap keluarga, kejujuran dan sikap penolong cukup dominan. Masyarakat yang menarik dan unik. Sejujurnya saya betah dan menikmati tinggal di banua ini. Youlee Handayani.

Dalam blog: bubuhanbanjar.wordpress.com, saya memposting sebuah tulisan berjudul: Mengkritisi “Karakter” Orang Banjar, yang ternyata mendapat komentar dari banyak blogger atau pengunjung, terutama dari kalangan etnis lain yang pernah bergaul dengan etnis Banjar seperti dari Youlee Handayani di atas, selain penanggap dari orang Banjar sendiri.
Dalam kalimat pembuka, saya menulis bahwa kalau kita membicarakan budaya Banjar tidak mesti harus berorientasi kepada masa lalu dan mengabaikan manfaatnya untuk masa depan. Kita perlu mendiskusikan nilai-nilai budaya apa yang perlu digali, dikembangkan atau direkayasa sebagai pembentuk karakter (watak, akhlak, kepribadian) orang Banjar guna menopang kemajuan menuju kesejahteraan Kalimantan Selatan. Sebaliknya mungkin saja ada nilai-nilai budaya atau kebiasaan yang layak dihilangkan karena jika terus berkembang atau berurat berakar di masyarakat justru akan menghambat kemajuan.
Apa yang dimaksud dengan karakter? Istilah karakter menurut Tilaar (2008) adalah watak, sifat-sifat hakiki seseorang atau suatu kelompok atau bangsa. Konsep karakter menurut Singgih Tri Sulistiyono (2011) dapat merujuk kepada berbagai atribut-atribut moral yang menjadi penanda seorang individu atau kelompok sosial termasuk sebuah bangsa, misalnya disiplin, keberanian, integritas, ketabahan, kejujuran, kesetiaan. Jika orang berbicara tentang karakter bangsa tentunya mengacu kepada atribut-atribut moral tersebut, misalnya bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang disiplin, pekerja keras, dan tabah. Jika sekarang banyak orang yang prihatin mengenai hilangnya karakter suatu bangsa, maka berarti nilai-nilai moral tentang kedisiplinan, kerja keras, integritas, keberanian, ketabahan, kejujuran, kesetiaan kepada bangsa dan negara mengalami kemerosotan. Sehingga yang muncul kemudian adalah atribut moral yang bersifat negatif seperti tidak disiplin, tidak memiliki integritas, malas, tidak loyal, dan sebagainya. Bagaimana dengan karakter orang Banjar? Baca selengkapnya…

PROKLAMASI 17 MEI DAN PERSETUJUAN LINGGARJATI

Mei 17, 2013

Oleh WAJIDI

Jenderal Besar A.H. Nasution dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4 Periode Linggajati, menyatakan:  Persetujuan Linggajati  merupakan satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. Dengan itu pula Belanda dapat memulai ofensif militer dan politiknya yang lebih hebat untuk menekan dan menghancurkan para gerilyawan.

Persetujuan Linggarjati (dalam naskah perjanjian menggunakan nama “Persetujuan Linggajati) yang diratifikasi kedua negara 25 Maret 1947 memang menimbulkan reaksi pro dan kontra, bukan hanya di Indonesia juga di negeri Belanda. Dalam Persetujuan Linggarjati,  Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Menurut penafsiran pihak Pemerintah Indonesia, Persetujuan Linggarjati merupakan perjanjian internasional, sehingga pengakuan yang diberikan bukan pengakuan de facto akan tetapi pengakuan de jure. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia secara sadar dan resmi (baca: de jure) telah melepaskan pulau Kalimantan untuk menjadi wilayah jajahan Belanda.Gambar

Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggarjati adalah status Provinsi dan Gubernur Kalimantan yang dibentuk tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lagi relevan atau tidak sah. Konsekuensinya terhadap militer adalah  semua satuan tentara Republik yang ada di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan.

Selaras dengan Persetujuan Linggarjati, Ir. Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)  Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban  dilikuidasi dan dirubah statusnya menjadi menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun. Dengan demikian, secara organisatoris maupun politis terputuslah hubungan kesatuan kelaskaran yang ada di Kalimantan dengan induknya di Jawa, dan  para pejuang gerilya di Kalimantan Selatan harus berjuang sendiri termasuk dalam pengadaan senjata.

 

Strategi van Mook

Persetujuan Linggarjati bukan sekedar pengakuan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, karena sesungguhnya persetujuan itu  merupakan taktik dan strategi Belanda untuk mengembalikan kedaulatannya di Hindia Belanda melalui gerakan federalisme yang digagas oleh Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta). Baca selengkapnya…

Kampung Tua Sungai Jingah-Surgi Mufti

Maret 10, 2013

Oleh Wajidi

Kampung Sungai Jingah-Surgi Mufti adalah kawasan perkampungan tua di tepi Sungai Martapura di Banjarmasin. Kampung ini hanya berjarak sekitar 2-3 km dari pusat kota, dan secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.
Walaupun secara wilayah administrasi Kampung Sungai Jingah-Surgi Mufti terpisah pada dua kelurahan yang saling berbatasan yakni Kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Sungai Surgi Mufti, dari segi budaya dan lingkungan kawasan kampung Sungai Jingah_surgi Mufti dipandang satu budaya. Kawasan permukiman ini bersifat linier/di tepi sungai Martapura tempo dahulu. sungai jingah
Dahulu yang disebut Sungai Jingah adalah kawasan perkampung yang cukup luas. Dari bekas lokasi masjid Jami dahulu (Kampung Teluk Masjid) sampai daerah kampung Kenanga yang menjadi lokasi Museum Wasaka sekarang. Hal itu tidak lain karena kampung-kampung yang ada seperti kampung Teluk Masjid, Teluk Kubur, Jalan Panglima Batur, Jalan Masjid, Jalan Sungai Jingah, Kubah Surgi Mufti, dan Kampung Kenanga secara administratif berada di bawah kelurahan Sungai Jingah.
Kini penyebutan wilayah Sungai Jingah mulai menyempit, yakni kawasan kampung di sepanjang jalan Sungai Jingah. Apalagi kawasan Jalan Sungai Jingah kini juga terbagi atas 2 kelurahan yaitu, kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Surgi Mufti. Yang menjadi pembatas dua kelurahan itu adalah batas alam yakni sungai kecil (handil) bernama Sungai Jingah. Bagian Kampung Sungai Jingah dahulu yang kini menjadi bagian dari Kelurahan Surgi Mufti, yakni tempat objek wisata ziarah ”Kubah Surgi Mufti” berada, kini disebut sebagai Kampung Surgi Mufti, dan Kampung Sungai Jingah yang menjadi lokasi ”Warung Soto Yana Yani” menjadi bagian Kelurahan Sungai Jingah dan disebut sebagai Kampung Sungai Jingah. Baca selengkapnya…

HAUL DI KUBUR, BA’AYUN ANAK DI MASJID (Refleksi Ba’ayun Maulid di Kompleks Makam Sultan Suriansyah)

Januari 25, 2013

Oleh Wajidi

Kemarin, tanggal 24 Januari 2013 atau 12 Rabiul Awal 1434 H di Kompleks Makam Sultan Suriansyah, Kuin, Banjarmasin, kembali dilaksanakan tradisi haul dan ba’ayun anak (ba’ayun maulid). Tradisi haul adalah memohonkan atau mendoakan orang yang meninggal dunia agar arwahnya diterima dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt, sedang ba’ayun maulid adalah tradisi mengayun anak yang dilaksanakan bersamaan dengan upacara peringatan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW.100_3560
Mengacu kepada tradisi haul yang dilaksanakan di atas kompleks pekuburan beberapa ulama di Kalsel seperti antara lain haul Datu Kelampayan, Datu Anggah Amin, dan Guru Sekumpul, serta tradisi ba’ayun anak yang telah berlangsung ratusan tahun di Masjid Banua Halat, Kabupaten Tapin, serta filosofi yang dikehendaki melalui kedua tradisi tersebut maka seyogyanya tempat pelaksanaan tradisi haul dan ba’ayun anak dipisahkan. Upacara haul sebaiknya dilaksanakan di kompleks Makam Sultan Suriansyah sedangkan ba’ayun anak dilaksanakan di Masjid Sultan Suriansyah. Baca selengkapnya…

ORANG BANJAR DAN BUDAYA SUNGAI

November 12, 2012

Oleh WAJIDI

Kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai, sebagaimana tergambar pada permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung (floating market).

 Permukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun kecil, seperti di sepanjang Sungai Barito dengan anak cabangnya antara lain  Sungai Nagara, Sungai Paminggir, dan Sungai Martapura. Di sepanjang Sungai Nagara dengan anak sungainya, antara lain Sungai Tabalong Kiri, Sungai Tabalong Kanan, Sungai Balago, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, dan Sungai Tapin. Anak cabang Sungai Barito bermuara ke Laut Jawa, sedangkan sungai lainnya seperti Sungai Batu Licin, Sungai Tabanio, Sungai Asam-asam, Sungai Kintap, dan Sungai Bangkalaan adalah sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makassar.

Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Martapura. Baca selengkapnya…

MASJID ASSU’ADA, WARINGIN, AMUNTAI

Juli 20, 2012

Oleh WAJIDI

Di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di desa Waringin, Kecamatan Haur Gading, terdapat masjid tua bernama Masjid Assu’ada yang selama ini tidak banyak diketahui masyarakat Kalimantan Selatan, lantaran lokasinya yang agak terpencil, dan prasarana jalan yang relative sempit untuk menuju masjid tersebut.  Lokasi masjid ini sebenarnya tidak terlampau jauh dari kota Amuntai, mungkin hanya sekitar 7 km, namun kendaraan roda empat hanya bisa sampai ke desa Teluk Keramat Haur Gading, selebihnya untuk menuju masjid ini harus memakai kendaraan roda 2 atau berjalan kaki sejauh kira-kira 1.5 km menelusuri jalan sempit di pinggiran sungai.

Masjid  Assu’ada memang masjid tua. H. Barkati, kepala desa Waringin yang juga juru pelihara masjid, masjid ini dibangun pada tahun 1901. Informasi ini diperolehnya dari kakeknya bernama H. Muslim. Pada saat masjid itu dibangun H. Muslim kecil berumur sekitar 7-10 dan sudah berakal dan berani berjalan sendiri ke pasar Ahad. Menurut H. Muslim salah satu tukang pembangun masjid itu adalah H. Ahmad bin Abu yang tidak lain adalah datuk H. Barkati.

Menurut versi lain sebagaimana terdapat dalam laporan pendokumentasian Masjid Assu’ada yang dilaksanakan oleh Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Kalsel tahun 1987, masjid ini diperkirakan dibangun pada tahun 1886. Perkiraan ini didasarkan kepada inskripsi dengan aksara arab melayu pada cungkup  makam salah seorang ulama   sekaligus pendiri masjid yakni  H. Abdul Gani di Kampung Teluk Keramat. Pada kubah tertulis: Almarhum Syeikh Haji Abdul Gani wafat 15-4-1336 H, 19-1-1916 M. Kalau yang bersangkutan meninggal dalam usia 70 tahun, aktif membangun masjid dalam usia 40 tahun maka diperkirakan masjid berdiri pada tahun 1886 M.

Baca selengkapnya…

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28 pengikut lainnya.